Eks Ketua BPK Nilai Untung Travel Haji Bukan Kerugian Negara
Perhitungan kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menjadi sorotan dalam persidangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026). Agung Firman Sampurna, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menilai keuntungan perusahaan travel haji khusus tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara.
Agung hadir sebagai ahli meringankan yang dihadirkan kubu Yaqut. Dalam keterangannya, dia menjelaskan bahwa keuntungan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) merupakan hasil kegiatan usaha pelayanan kepada jemaah, bukan pengurangan kekayaan negara.
Persoalan tersebut sebelumnya disampaikan melalui pertanyaan pengacara Yaqut, Dodi S Abdulkadir, mengenai dampak keuntungan perusahaan penyelenggara haji khusus terhadap keuangan negara.
"Nah, dalam penyelenggaraan ini, apakah apabila perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan haji khusus ini mendapatkan keuntungan, apakah hasil daripada pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan ini, apakah berdampak kepada keuangan negara sehingga bisa dinilai adanya keuntungan negara atau kerugian negara?" tanya Dodi S Abdulkadir.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Agung membedakan keuntungan badan usaha dari kondisi keuangan pemerintah. Dia menyatakan penyelenggaraan haji khusus tidak secara langsung memengaruhi aset maupun kewajiban negara.
"Jadi negara tidak akan diuntungkan atau dirugikan dengan pemberangkatan haji khusus ini, Pak. Karena apa? Karena keuntungan PIHK itu merupakan hasil kegiatan usaha penyelenggaraan pelayanan haji khusus, bukan kerugian keuangan negara. Jadi penyelenggaraan haji khusus tidak ada hubungannya, tidak ada dampaknya, baik terkait dengan penurunan aset maupun peningkatan kewajiban dari negara yang dapat diidentifikasi dalam laporan keuangan," ujar Agung.
Dia juga menjelaskan bahwa keuntungan PIHK diperoleh dari perbedaan antara pendapatan pelayanan dan biaya operasional penyelenggaraan. Menurut Agung, selisih tersebut merupakan manfaat ekonomi bagi perusahaan yang memiliki izin penyelenggaraan haji khusus.
"PIHK itu merupakan badan hukum yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pelayanan ibadah haji khusus. Keuntungan PIHK berasal dari selisih antara pendapatan pelayanan dan biaya penyelenggaraan. Keuntungan tersebut merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh badan usaha, bukan kekurangan aset negara," ujar Agung.
Agung kemudian mempersoalkan metode penghitungan kerugian negara dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Dia menilai penghitungan tersebut tidak memperlihatkan adanya pengurangan aset atau peningkatan kewajiban pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Kementerian Agama, maupun pemerintah pusat.
"Dalam LHP BPK, keuntungan PIHK dan pemberangkatan jemaah diperhitungkan sebagai satu komponen kerugian negara. Namun, penghitungan keuntungan tersebut tidak menunjukkan adanya pengurangan aset atau peningkatan kewajiban BPKH, kan satuannya ke BPKH, seperti itu. Kementerian Agama, maupun pemerintah pusat," kata Agung.
Dia menegaskan bahwa keuntungan perusahaan dan kerugian keuangan negara memiliki dasar pengukuran berbeda. Keuntungan mencerminkan hasil usaha, sedangkan kerugian negara berkaitan dengan berkurangnya kekayaan negara secara aktual.
"Keuntungan PIHK dan kerugian negara merupakan dua objek pengukuran yang berbeda. Keuntungan PIHK mengukur hasil kegiatan usaha, sedangkan kerugian negara mengukur kekurangan aktual kekayaan negara," tambah Agung.
Agung juga membedakan sumber pendapatan travel haji dari belanja pemerintah. Menurut dia, keuntungan perusahaan berasal dari pelayanan kepada jemaah, bukan dari penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Atas dasar itu, dia menilai keuntungan usaha, suap, gratifikasi, dan penerimaan ilegal tidak dapat disamakan begitu saja dengan kerugian keuangan negara.
"Bertitik tolak dari pembedaan tersebut, penetapan kerugian negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 dalam LHP BPK mengandung kesalahan mendasar karena menggunakan keuntungan dan penerimaan pihak tertentu sebagai pengganti penghitung kerugian aktual keuangan negara," ujar Agung.
Dalam perkara ini, Yaqut didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166 atau sekitar Rp 622 miliar terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Jaksa mendakwa Yaqut melakukan perbuatan tersebut bersama Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, serta Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow