Hakim Lanjutkan Sidang Febrie Adriansyah ke Tahap Pembuktian
Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan melanjutkan perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, ke tahap pembuktian pada Senin (26/10/2026). Dalam persidangan yang dipimpin Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno itu, hakim juga tidak mengabulkan permintaan pembatalan dakwaan dan pembebasan terdakwa dari tahanan.
Putusan sela tersebut menyatakan perlawanan atau eksepsi yang diajukan Febrie bersama kuasa hukumnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Majelis menilai surat dakwaan jaksa telah mencantumkan identitas terdakwa, uraian perbuatan, waktu, tempat, serta ketentuan hukum yang didakwakan.
Ketua majelis hakim Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Hakim anggota Sunoto menjelaskan sebagian besar keberatan terdakwa berkaitan dengan pokok perkara yang harus diperiksa melalui pembuktian. Menurut majelis, sejumlah dalil lainnya menyangkut tindakan penyidikan dan ketidakcermatan redaksional yang tidak menggugurkan inti dakwaan.
Sunoto menyatakan keberatan tersebut tidak menunjukkan adanya cacat yang membuat surat dakwaan batal demi hukum. Karena permohonan pengembalian berkas perkara dan pembebasan terdakwa bergantung pada pembatalan dakwaan, hakim tidak mengabulkan kedua permintaan tersebut.
Majelis juga menyatakan penahanan Febrie tetap sah berdasarkan penetapan yang telah diterbitkan. Permohonan agar biaya perkara dibebankan kepada negara akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
Setelah putusan sela dibacakan, kuasa hukum Febrie menyampaikan keberatan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan yang diberikan kepada Ferry Yanto Hongkiriwang alias Boboho. Surat keberatan tersebut turut disampaikan kepada majelis hakim sebagai tembusan untuk dicatat dalam persidangan.
Kuasa hukum Febrie menyampaikan keberatan itu dengan merujuk pada ketentuan perlindungan saksi dan korban.
"Pada intinya, Yang Mulia, kami mau sampaikan kami keberatan terhadap saksi Ferry Yanto Hongkiriwang karena menurut hemat kami, saksi ini tidak patut untuk dilindungi karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 3 tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban," ujar kuasa hukum Febrie dalam persidangan.
Ferry merupakan sosok yang menurut dakwaan jaksa menjadi perantara dalam dugaan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian. Jaksa menduga Febrie meminta uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar Rp55 miliar agar Tan Kian tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi Jiwasraya.
Selain dugaan pemerasan, Febrie didakwa melakukan TPPU dengan nilai keseluruhan sekitar Rp354,62 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas Rp346.743.821.282 dan US$440.990, yang dalam dakwaan disebut setara dengan sekitar Rp7,88 miliar berdasarkan kurs Rp17.880 per dolar AS.
Menurut dakwaan, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan penerimaan saham, tanah, dan bangunan selama Febrie menjabat sebagai Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung periode 2019–2021 serta Jampidsus periode 2021–2026. Jaksa menyebut sejumlah pihak, termasuk Don Ritto alias Idon, Nurman Herin, dan Ferry Yanto, dalam uraian mengenai penerimaan aset tersebut.
Jaksa juga menduga uang disamarkan melalui rekening atas nama orang lain, transfer kepada pihak lain, penyertaan modal perusahaan, serta pembelian tanah, bangunan, emas, dan satu unit mobil Fortuner atas nama Muhammad Agung Garisman. Aset dan uang tersebut disebut ditempatkan di sejumlah brankas, kamar kos, kantor, dan rumah Puspita Lasambu.
Dalam uraian barang bukti, jaksa menyebut salah satu brankas berisi emas seberat 74 kilogram. Febrie dan Ferry juga diduga membeli sebuah kafe yang biasa menjadi tempat mereka berkumpul.
Atas dakwaan tersebut, Febrie menghadapi ancaman pidana berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan TPPU dalam KUHP Nasional. Pemeriksaan pokok perkara dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11/2026) dan Rabu (4/11/2026).
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow