Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Tetapkan Ahmad Dedi Tersangka dan Geledah Bea Cukai

Smallest Font
Largest Font

Pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membawa Ahmad Dedi alias Dedi Congor menjadi tersangka kesembilan. Pada 30 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan tersebut sekaligus mencegah pegawai Kementerian Keuangan itu bepergian ke luar negeri.

Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, penetapan Ahmad Dedi sebagai tersangka telah dilakukan sejak September 2026. Penyidik juga menetapkan Gatot Heroe sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang sama.

“Saudara AD, yang merupakan pegawai pada Ditjen Bea dan Cukai, juga telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Budi Prasetyo.

Budi menjelaskan bahwa pencegahan perjalanan luar negeri merupakan bagian dari kebutuhan penyidikan. CNN Indonesia melaporkan masa pencegahan tersebut berlaku selama enam bulan.

“Benar, penyidik telah melakukan cegah ke luar negeri untuk yang bersangkutan (Ahmad Dedi),” ujar Budi Prasetyo.

Dalam keterangan lainnya, Budi menyebut perkembangan perkara telah membawa jumlah tersangka menjadi sembilan orang.

“Sehingga sampai dengan saat ini, dari perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan tersebut, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka,” ujar Budi Prasetyo.

Ia juga meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut memenuhi kebutuhan pemeriksaan penyidik.

Pengembangan perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Berdasarkan keterangan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein pada 21 Juli 2026, penyidik menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru setelah menganalisis fakta persidangan.

“Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik,” ujar Ahmad Taufik Husein.

Ahmad Taufik menjelaskan bahwa pengembangan tersebut berkaitan dengan dugaan aliran uang dari Blueray Cargo yang mencapai Rp 91 miliar berdasarkan fakta dalam putusan pengadilan.

“Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada bahwa pemberian dari Blueray itu ada total Rp 91 miliar yang kemudian setelah kita analisis, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster dari Rp 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai,” ujar Ahmad Taufik Husein.

Ia menyebut terdapat dua kelompok penyidikan yang berkaitan dengan perkara tersebut, termasuk pihak di luar Bea Cukai.

“Ada selain Bea Cukai, tetapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blueray. Nah, itu ada dua Sprindik terkait ini yang sudah kita keluarkan,” ujar Ahmad Taufik Husein.

Ahmad Taufik juga menjelaskan bahwa satu kelompok penyidikan telah memiliki tersangka, sedangkan kelompok lainnya masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.

“Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-nya, jadi kita langsung tetapkan. Kemudian yang klaster yang kedua masih terkait kepentingan apa, pejabat Bea Cukai tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum,” ujar Ahmad Taufik Husein.

Selain penetapan tersangka, KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jawa Tengah. Pada 30 Oktober 2026, penyidik mendatangi Kantor Bea Cukai Semarang dan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah.

“Hari ini Penyidik melanjutkan kegiatan penggeledahannya di wilayah Semarang. Dua lokasi yang dilakukan penggeledahan yakni di Kantor Bea Cukai Semarang dan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah,” ujar Budi Prasetyo.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dokumen dan sejumlah barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan korupsi sektor cukai.

“Selain itu, penyidik menyita sejumlah uang tunai. Untuk nominalnya masih proses penghitungan,” ujar Budi Prasetyo.

Rangkaian penggeledahan juga berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. ANTARA melaporkan KPK mendatangi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus serta kantor PT Djarum pada 28 Oktober 2026.

Pada 29 Oktober 2026, penyidik melanjutkan pemeriksaan di enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum. Kegiatan tersebut diduga berkaitan dengan penyelidikan kerugian keuangan negara pada sektor cukai dan pendalaman dugaan pemberian uang kepada pihak di lingkungan Bea Cukai.

Menanggapi proses hukum tersebut, PT Djarum menyatakan menghormati langkah penyidikan yang dilakukan KPK.

“Kami menghormati proses hukum,” ujar Manajer Komunikasi Korporat PT Djarum Budi Darmawan.

Kasus Ahmad Dedi juga berkaitan dengan penyidikan berbeda yang ditangani Kortas Tipikor Polri. Polisi sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka dugaan gratifikasi ketika menjabat Kasi Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2008-2016.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi membenarkan status hukum tersebut saat memberikan keterangan pada 11 Agustus 2026.

“Benar (tersangka terkait dugaan gratifikasi),” ujar Ahmad Yusuf Afandi.

Menurut Ahmad Yusuf, penyidikan dugaan gratifikasi tersebut telah berlangsung sejak 2017. Penyidik ketika itu masih memenuhi petunjuk jaksa peneliti melalui proses P19.

“Saat ini penyidik sedang memenuhi P19 Jaksa peneliti,” ujar Ahmad Yusuf Afandi.

Dengan demikian, Ahmad Dedi menghadapi dua penetapan tersangka dari lembaga penegak hukum berbeda. Di lingkungan KPK, namanya juga muncul dalam persidangan perkara suap importasi dan putusan terhadap tiga pihak dari Blueray Cargo.

Dalam putusan tersebut, Ahmad Dedi disebut menerima uang Rp 30 miliar. Namun, pengacaranya membantah kliennya menerima uang tersebut.

Sementara itu, tiga pihak Blueray Cargo telah dijatuhi hukuman. John Field divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 100 hari kurungan, sedangkan Deddy Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 80 hari kurungan.

Tiga pejabat Bea Cukai lainnya, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, juga sedang menjalani proses persidangan dengan tuntutan hukuman antara 7,5 hingga 11,5 tahun penjara. Adapun Budiman Bayu Prasojo masih menjalani pemeriksaan saksi, sementara perkara Gatot Heroe diproses KPK.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed