KPK Usut Kebocoran Dokumen Kasus Suap ATR BPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan kebocoran dokumen penyidikan perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pemeriksaan internal terhadap sejumlah pegawai tengah berlangsung, sementara penyidik melanjutkan pengumpulan alat bukti dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan internal tersebut kepada wartawan pada Jumat (6/11/2026). Menurut dia, penelusuran dilakukan melalui dua unsur pengawasan di lingkungan lembaga antirasuah.
"Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas," ungkap Budi Prasetyo.
Budi belum mengungkap identitas pegawai yang sedang diperiksa. Ia menyatakan proses penelusuran masih berlangsung dan belum memberikan rincian mengenai hasil pemeriksaan.
"Masih berproses," jelas Budi.
Di tengah penyelidikan dugaan kebocoran dokumen, KPK memastikan penanganan perkara korupsi di lingkungan ATR/BPN tidak terhenti. Penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat proses hukum terhadap para pihak yang terlibat.
"Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan," kata Budi Prasetyo.
Dalam perkembangan pemeriksaan saksi, KPK juga memanggil tiga pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I dan seorang petinggi PT Summarecon Agung Tbk. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan pertanahan.
Budi menyampaikan bahwa empat saksi yang dipanggil memiliki inisial AR, GPM, A, dan HN.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama AR, GPM, A, dan HN," kata Budi Prasetyo.
AR menjabat Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah Kabupaten Bogor I. GPM merupakan Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kodsatral, sedangkan A menjabat Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah di kantor pertanahan yang sama.
Sementara itu, HN merupakan Managing Director Summarecon sekaligus Komisaris PT Kencana Jayaproperti Agung. Berdasarkan data KPK hingga pukul 14.20 WIB, hanya GPM dan A yang tercatat memenuhi panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, pada Senin (2/11), penyidik juga memanggil seorang pengacara berinisial YR sebagai saksi.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Selain dugaan suap pengurusan HGB, penyidik turut mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan rotasi, promosi, dan mutasi jabatan di lingkungan ATR/BPN. Penelusuran juga mencakup dugaan penerimaan oleh sejumlah oknum melalui layanan pertanahan lainnya.
Dalam perkembangan lain, Kompas melaporkan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid telah menjalani pemeriksaan selama 5,5 jam di KPK pada 4 November 2026. Nusron memilih tidak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai dugaan aliran dana suap.
Kompas juga melaporkan bahwa empat dari delapan tersangka dalam perkara suap HGB tersebut merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Informasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan penyidikan terhadap jaringan pihak yang diduga terlibat dalam perkara korupsi pertanahan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow