Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polisi Datangi Firli Bahuri di GOR Bulu Tangkis

Smallest Font
Largest Font

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mendatangi mantan Ketua KPK Firli Bahuri di sebuah gedung olahraga (GOR) bulu tangkis pada Rabu (11/11/2026). Polri menjelaskan, kedatangan tersebut merupakan tindak lanjut atas dua kali ketidakhadiran Firli dalam agenda pemeriksaan terkait perkara yang ditangani penyidik.

Kabag Ops Kortas Tipidkor Polri Kombes Pol Yusuf menjelaskan, petugas mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti pemanggilan pemeriksaan yang sebelumnya tidak dipenuhi Firli. Namun, kedatangan aparat tersebut tidak berujung pada penangkapan.

Yusuf menyampaikan bahwa Firli telah memberikan pernyataan mengenai kesediaannya memenuhi pemanggilan selanjutnya.

“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” ujar Yusuf kepada Kompas.com, Rabu (11/11/2026).

Menurut Yusuf, Firli menyatakan akan memenuhi pemeriksaan berikutnya yang dijadwalkan oleh penyidik. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas mendatangi lokasi keberadaannya.

“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” ujar Yusuf.

Yusuf juga memberikan penjelasan mengenai status Firli saat didatangi aparat. Ia membantah bahwa mantan pimpinan KPK tersebut telah ditangkap oleh kepolisian.

“Tidak (ditangkap). Iya (polisi hanya mendatangi),” ujar Yusuf.

Firli sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 22 November 2023. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Selain perkara dugaan pemerasan, Firli juga berkaitan dengan penyelidikan perkara lain mengenai pertemuannya dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis. Dalam perkara kedua tersebut, status Firli masih sebagai saksi meskipun penanganan kasus telah ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam kedua perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum, yakni Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyidik juga menggunakan Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari ketentuan hukum yang diterapkan dalam penanganan kedua perkara tersebut.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed