Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional berkembang menjadi penyelidikan dugaan makar setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memaparkan peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menyebut Listyo diduga memberikan instruksi penyadapan sekaligus menerima hasil akhirnya. Polri juga telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dalam pemaparan kepada anggota DPR, Suyudi menjelaskan dugaan keterlibatan Listyo sebagai pemberi perintah dan pihak yang menggunakan hasil penyadapan.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau pengguna hasil penyadapan," ujar Suyudi.

Menurut Suyudi, sasaran penyadapan tidak hanya mencakup Presiden Prabowo Subianto. Lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, serta sejumlah tokoh politik juga masuk dalam daftar yang sedang didalami penyidik.

Kapolri turut menyebut sejumlah kelompok dan institusi lain yang diduga menjadi objek kegiatan tersebut.

"Gubernur dan Kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," ujar Suyudi.

Selain mengusut dugaan penyadapan, Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan perbuatan bersama-sama atau pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Namun, Suyudi menegaskan bahwa dugaan tersebut masih membutuhkan pendalaman.

"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal dan atau penghilangan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau secara bersama-sama dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," ujar Suyudi.

Penyidik kini menelusuri tujuan dan instruksi di balik penyadapan, termasuk memeriksa personel yang diduga mengetahui aktivitas tersebut.

"Penyelidikan difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut," ujar Suyudi.

Dalam perkembangan lain, Suyudi mengungkap keterlibatan seorang berinisial TK yang diduga menerima instruksi dari Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan. Identitas lengkap, jabatan, serta sasaran kegiatan TK belum dijelaskan. TK juga belum ditetapkan sebagai tersangka.

Ahrie yang pernah menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima instruksi dari Listyo. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik.

"AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan," ujar Suyudi.

Suyudi juga mengungkap dugaan perintah penghapusan rekaman dan catatan aktivitas penyadapan serta pembubaran grup komunikasi yang digunakan dalam kegiatan tersebut.

"AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara dan catatan aktivitas serta pembubaran grup WhatsApp," ujar Suyudi.

Dalam penyidikan, Polri telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Saksi tersebut terdiri atas 24 personel internal Polri, tiga perwakilan penyedia layanan telekomunikasi Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, serta satu saksi dari perusahaan penyedia sistem penyadapan.

Enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli teknologi informasi dan transaksi elektronik serta empat ahli pidana. Barang bukti yang disita mencakup 15 telepon genggam, tujuh flashdisk, dua iPad, empat CPU, komputer, laptop, satu modem, serta dokumen dan catatan aktivitas penyadapan.

Suyudi menegaskan daftar objek penyadapan tidak otomatis menunjukkan keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana.

"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," ujar Suyudi.

DPR Dorong Pendalaman Dugaan Makar

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta Polri membuka hasil penyidikan kasus tersebut. Ia menilai terdapat dugaan rangkaian tindakan lain selain penyadapan yang perlu diperiksa karena berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Presiden.

"Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti pengawasan ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," ujar Habiburokhman.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni juga meminta Polri mengusut dugaan makar. Ia menyoroti kemampuan perangkat penyadapan yang dimiliki kepolisian dan kemungkinan penyalahgunaannya untuk kepentingan politik.

"Kalau boleh diperlihatkan kepada kami dan rakyat Indonesia. Perangkat penyadapan ini banyak, teman-teman. Teman-teman mau memakai apa, mau memakai Wi-Fi, mau memakai tanpa kartu SIM.

Semua bisa disadap, dan aspek penyadapan ini dipakai untuk konspirasi dengan cara politik melakukan makar, dan ini bahaya. Kalau ada kelompok yang mengakibatkan dan berupaya melakukan makar, ini sama saja musuh negara," ujar Sahroni.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam meminta penyidik mempertimbangkan penerapan pasal makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana tersebut.

"Saran dari kami, Pak Kapolri, empat orang ini bukan hanya dikenakan kasus undang-undang penyadapan dan pasal-pasal penyadapan, tetapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara dan kedaulatan negara, langsung saja dibawa ke perkara makar, Pak," ujar Nazaruddin Dek Gam.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin menyatakan dukungannya terhadap pengusutan perkara tersebut. Ia juga meminta penyidik mendalami pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan.

"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, anggota paling besar di DPR RI, Pak, mendukung seribu persen kepada Bapak Kapolri. Tidak usah ragu, Pak. Oleh karena itu, saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar," ujar Safaruddin.

Safaruddin mengaitkan dugaan penyadapan terhadap Presiden dengan ketentuan Pasal 160 KUHP baru. Ia meminta penyidik meningkatkan langkah penanganan perkara apabila bukti-bukti yang diperlukan telah ditemukan.

"Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja, Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit dan pihak-pihak terkait dikenakan pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," ujar Safaruddin.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Benny K Harman turut menduga terdapat motif politik dalam penyadapan tersebut. Ia meminta kepolisian tidak ragu menindaklanjuti dugaan perbuatan yang dinilainya berkaitan dengan upaya pergantian kekuasaan secara inkonstitusional.

"Pak Kapolri tidak boleh segan-segan, tidak boleh sungkan, harus mengambil langkah tegas. Ini negara kita, jaga martabat Presiden, jaga martabat bangsa ini. Tadi apakah unsur-unsur terpenuhi?

Menurut saya iya, ada kelompok, ada komplotan. Jadi kalau ditanya siapa pengguna hasil sadapan? Semua publik tahu siapa Kapolri Listyo Sigit, semua orang juga tahu, untuk apa penyadapan dilakukan?

Semua juga tahu, hasilnya dibawa ke mana? Semua orang tahu," ujar Benny.

Benny kemudian menegaskan pandangannya mengenai dugaan motif di balik kegiatan tersebut.

"Jadi dengan bahasa yang agak lugas, bahasa kami orang Indonesia timur, ini adalah cara yang ditempuh, cara melawan hukum, untuk terjadinya pergantian kekuasaan secara inkonstitusional. Karena itu, kami minta Kapolri jangan segan-segan menerapkan pasal makar untuk kasus penyadapan ini," lanjut Benny.

KPK Hormati Proses Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati penyidikan yang dilakukan Polri. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya telah mencermati penjelasan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR.

Budi mengingatkan bahwa seseorang atau institusi yang menjadi objek penyadapan tidak otomatis dapat dianggap terlibat dalam perkara pidana yang sedang diselidiki.

"Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa di antaranya Pak Kapolri sampaikan bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut, karena memang posisinya adalah sebagai objek yang dilakukan penyadapan," ujar Budi.

Ia menyampaikan keyakinannya bahwa kepolisian akan mengungkap perkembangan perkara melalui proses hukum yang berjalan.

"Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan," ujar Budi.

Budi juga menilai dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut menjadi hal penting.

"Dan tentunya kami juga melihat kepercayaan dan dukungan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan ini juga tinggi, ya," ujar Budi.

Mengenai kemungkinan adanya pimpinan atau penyidik KPK yang menjadi sasaran penyadapan, Budi menyatakan lembaganya belum memperoleh informasi mengenai identitas pihak-pihak tersebut.

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana. KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," ujar Budi.

Ia menambahkan koordinasi antara KPK dan Polri tetap berlangsung secara intensif, baik di tingkat pimpinan maupun jajaran pelaksana. Kerja sama tersebut juga melibatkan Kejaksaan Agung untuk menyinergikan penanganan berbagai perkara.

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujar Budi.

Hingga rapat tersebut berlangsung, Polri masih mendalami dugaan pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Kapolri Suyudi menyatakan pembuktian unsur pidana tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perintah, tujuan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed