KPK Sita Rp 2 Miliar dari Eks Dirut Len dalam Kasus Digitalisasi SPBU
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai Rp 2 miliar dari mantan Direktur Utama PT Len Industri, Bobby Rasyidin, dalam penyidikan dugaan korupsi proyek digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Penyitaan tersebut dilakukan terhadap Bobby yang sebelumnya diperiksa sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan uang tersebut saat dikonfirmasi wartawan pada Jumat (5/11/2026).
"Benar, dalam penyidikan perkara ini, salah satunya telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp 2 miliar, dari salah seorang saksi BR (Bobby Rasyidin)," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.
Budi juga menegaskan bahwa penyitaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina.
"Ya, dalam perkara dugaan TPK terkait digitalisasi SPBU," ujar Budi Prasetyo.
Bobby sebelumnya pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang sama pada Mei 2025. Sementara itu, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dan menahan mereka pada April 2026.
Ketiga tersangka tersebut adalah Dian Rachmawan (DR), Weriza (WER), dan Elvizar (EL). Penyidikan perkara ini berkaitan dengan pengadaan perangkat digitalisasi SPBU yang melibatkan PT Pertamina dan PT Telkom.
Menurut konstruksi perkara yang diungkap KPK, proyek digitalisasi SPBU disepakati pada Agustus 2018 dengan nilai maksimal Rp 3,6 triliun atau Rp 15,25 per liter. Dalam proses pengadaan, KPK menemukan dugaan pengondisian untuk menentukan satu vendor penyedia perangkat.
Pada September 2018, Dian Rachmawan bertemu sejumlah calon vendor untuk membahas kebutuhan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG). EDC digunakan untuk memfasilitasi pembayaran nontunai, sedangkan ATG berfungsi mengukur volume bahan bakar minyak dalam tangki secara otomatis dan mengirimkan informasi ke pusat data.
KPK menduga Elvizar, pemilik PT PCS, mengatur proses pemilihan vendor dengan melobi jajaran direksi Telkom dan anak perusahaannya. Ia diduga memberikan sekitar Rp 2 miliar kepada pihak PT ASK agar perusahaan tersebut mengundurkan diri dari proses pemilihan.
Pengunduran diri tersebut diduga membuat PT PCS menjadi satu-satunya penyedia EDC melalui arahan Weriza. Selanjutnya, Dian Rachmawan melalui Weriza diduga meminta anak perusahaan menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaan hanya menjadi formalitas.
Dalam pelaksanaan proyek, Elvizar juga diduga mengganti perangkat EDC merek PAX A920 dengan Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah. KPK turut menduga adanya pemberian fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS.
Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara akibat pengadaan ATG mencapai Rp 193,75 miliar. Sementara itu, kemahalan harga dalam pengadaan EDC menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 128,42 miliar.
Secara keseluruhan, pengaturan proses pengadaan yang diduga dilakukan para tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 322,18 miliar.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow