Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KPK Sita Uang Rp 800 Juta dari Hercules Terkait Summarecon

Smallest Font
Largest Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp 800 juta yang sebelumnya diserahkan pihak Rosario de Marshal atau Hercules setelah muncul dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dana tersebut diserahkan melalui kuasa hukum Hercules pada Kamis (15/10/2026) untuk ditelusuri asal-usul, tujuan pemberian, dan kemungkinan keterkaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pada Rabu (21/10/2026) bahwa informasi awal yang diterima penyidik mengaitkan pemberian uang tersebut dengan kegiatan pengamanan atau pengelolaan lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. KPK masih mendalami tujuan sebenarnya dari penyerahan dana itu.

Budi menyatakan penyidik belum menyimpulkan hubungan uang tersebut dengan perkara yang ditangani. Ia menjelaskan bahwa keterangan yang diterima lembaganya menjadi dasar penelusuran lebih lanjut.

"Kami masih dalami soal itu (maksud pemberian uang). Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa uang itu diberikan dari PT SMC kepada saudara HC berkaitan dengan pengamanan, ataupun pengelolaan lahan-lahan PT SMC di wilayah Kabupaten Bogor," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Menurut Budi, persoalan tersebut berawal dari sengketa tanah di kawasan yang dikelola Summarecon. Sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat atas sebagian bidang tanah perusahaan dan mengajukan pemblokiran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

"Jadi memang dalam satu kawasan ini awalnya ada dugaan sengketa karena ada beberapa warga yang mengklaim memiliki sertifikat tanah dari sebagian tanah yang dikelola oleh PT SMC yang kemudian mengajukan tutup blokir ke Kantah Bogor," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Dalam perkembangan berikutnya, KPK menduga terdapat penyuapan kepada oknum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor untuk membuka blokir tersebut agar proses HGB dapat berlanjut.

"Kemudian, pada prosesnya PT SMC melakukan dugaan penyuapan kepada oknum di Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir itu sehingga proses HGB (hak guna bangunan)-nya bisa berlanjut," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi menambahkan bahwa dugaan keterkaitan dana dengan perkara tersebut masih berhubungan dengan pengelolaan dan pengamanan lahan. Penyidik belum menetapkan kesimpulan akhir mengenai tujuan pemberian uang Rp 800 juta itu.

"Ya, untuk pengelolaan lahan itu, salah satunya pengamanan," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Setelah uang diserahkan kepada penyidik, KPK melakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan. Budi menilai penyerahan tersebut merupakan bentuk kerja sama pihak terkait dalam proses penegakan hukum.

"Penyerahan uang yang diduga terkait dengan perkara kepada penyidik untuk kemudian dilakukan penyitaan, tentunya sebagai salah satu bentuk sikap kooperatif dan dukungannya kepada proses penegakan hukum guna mengungkap konstruksi perkara ini secara utuh," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Budi juga menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. KPK akan menelusuri perkara berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh penyidik.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK," ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK.

Sementara itu, Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya, menyatakan uang tersebut diberikan oleh pihak yang berkaitan dengan Summarecon sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Ia menyampaikan penjelasan itu kepada wartawan pada Rabu (21/10/2026).

"Perlu kami tegaskan bahwa uang sebesar Rp 800.000.000 tersebut telah diberikan jauh sebelum terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya.

Wilson menjelaskan, uang itu awalnya diserahkan oleh seorang pengacara berinisial MW yang berkaitan dengan PT Summarecon. Menurut keterangannya, penyerahan berlangsung dalam konteks komunikasi untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah seluas sekitar 65 hektare yang melibatkan 12 sertifikat Hak Milik (SHM) dan kemudian menjadi objek penerbitan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Persoalan tersebut berkaitan dengan 12 (dua belas) sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian menjadi objek penerbitan 12 sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Pada saat itu, penanganan persoalan tersebut melibatkan Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya. Dalam konteks tersebut, pengacara berinisial MW menghubungi Ketua Umum DPP GRIB Jaya dengan maksud meminta bantuan untuk memfasilitasi komunikasi dan upaya penyelesaian sengketa pertanahan dimaksud," ujar Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya.

Wilson mengatakan, dalam perkembangan selanjutnya, muncul penafsiran dari pihak pengacara yang berkaitan dengan Summarecon bahwa pemberian uang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan. Menurut Wilson, Hercules mempertanyakan dasar anggapan itu karena persoalan tanah tersebut dinilai memiliki nilai objek yang sangat besar.

"Terhadap penafsiran tersebut, Ketua Umum DPP GRIB Jaya mempertanyakan dasar dan kewajaran anggapan bahwa persoalan sengketa tanah dengan nilai objek yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah dapat dianggap selesai hanya dengan pemberian uang sebesar Rp 800.000.000, terlebih apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai maksud, tujuan, serta konsekuensi hukum dari pemberian uang tersebut," ujar Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya.

Wilson menyebut Hercules kemudian mempertimbangkan langkah yang tepat terhadap dana tersebut. Pilihan yang dibahas adalah mengembalikan uang kepada pihak yang menyerahkan atau menyerahkannya kepada KPK agar asal-usul dan kemungkinan hubungannya dengan perkara dapat diperiksa.

"Yakni apakah uang itu perlu dikembalikan kepada pihak yang menyerahkannya atau justru diserahkan kepada KPK agar lembaga antirasuah tersebut dapat menelusuri sumber, asal-usul, serta kemungkinan keterkaitannya dengan perkara OTT yang sedang ditangani," ujar Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya.

Menurut Wilson, pihaknya akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada KPK dengan mempertimbangkan transparansi dan perlunya menghindari spekulasi mengenai asal-usul maupun tujuan pemberian dana. Ia menyatakan penelusuran oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan fakta berdasarkan bukti yang tersedia.

"Dengan demikian, penyerahan uang tersebut kepada KPK dimaksudkan agar sumber dana, pihak yang memberikan, tujuan pemberian, serta ada atau tidaknya keterkaitan dengan perkara OTT dapat ditelusuri secara objektif dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum yang berwenang," ujar Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya.

Wilson berharap pemeriksaan dapat memperjelas hubungan antara uang tersebut dan perkara OTT. Ia menyatakan penilaian harus mengacu pada hasil pemeriksaan, penelusuran aliran dana, dokumen pendukung, serta keterangan pihak-pihak yang relevan.

"Oleh karena itu, waktu pemberian uang, konteks awal penyerahan, tujuan yang sebenarnya, serta alasan uang tersebut kemudian diserahkan kepada KPK merupakan rangkaian fakta penting yang harus diperiksa secara utuh dan tidak boleh dipisahkan satu sama lain," ujar Wilson Colling, kuasa hukum DPP Ormas GRIB Jaya.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed