Jaksa Sebut Silmy Karim Minta Anak Buah Bayar Kuliah S3 Rp 50 Juta
Jaksa mengungkap dugaan penggunaan uang dari anak buah untuk membiayai pendidikan doktoral mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis (29/10/2026), jaksa menyebut Bagus Bramantyo membayar sekitar Rp 50 juta untuk kebutuhan kuliah S3 Silmy di Universitas Brawijaya pada Desember 2025.
Bagus Bramantyo menjabat sebagai Kepala Subdirektorat di Direktorat Izin Tinggal. Menurut surat dakwaan yang dibacakan jaksa, pembayaran tersebut dilakukan atas perintah Silmy untuk memenuhi kebutuhan perkuliahannya.
Jaksa juga mendakwa Silmy melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 168,9 miliar. Dari perkara tersebut, Silmy disebut memperoleh keuntungan sebesar Rp 1,2 miliar.
Dalam pembacaan dakwaan, jaksa menguraikan dugaan pembayaran biaya kuliah tersebut sebagai berikut.
"Bahwa pada bulan Desember 2025 atas perintah dari Terdakwa, Bagus Bramantyo juga membayar uang untuk kebutuhan perkuliahan S3 Terdakwa di Universitas Brawijaya, dengan jumlah total uang yang dibayarkan oleh Bagus Bramantyo kurang lebih sebesar Rp 50 juta," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).
Jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan bersama sejumlah pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka adalah Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra, serta Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji.
Nama lain yang tercantum dalam dakwaan ialah Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi, dan Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah. Jaksa menyebut para terdakwa memperoleh keuntungan dengan nilai yang berbeda-beda dari dugaan pemerasan tersebut.
Menurut dakwaan, Saffar Muhammad Godam memperoleh Rp 500 juta, Jaya Saputra Rp 6.532.584.769, Tessar Bayu Setyaji Rp 2.881.871.025, dan Bagus Bramantyo Rp 4.245.542.862.
Jaksa juga menyebut Juniadi Sri Priambudi memperoleh Rp 16.307.366.374, sedangkan Gusti Benardiansyah diduga memperoleh Rp 50.965.111.560. Seluruh nilai tersebut tercantum dalam uraian jaksa mengenai keuntungan yang diduga berasal dari pemerasan terkait izin tinggal WNA.
Selain perkara pemerasan, Silmy didakwa menerima gratifikasi berupa uang Rp 2,5 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas namanya senilai Rp 31,3 miliar. Jaksa menghitung total gratifikasi yang diduga diterima Silmy mencapai Rp 33,8 miliar.
Atas perkara tersebut, jaksa mendakwa Silmy melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow