Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Komisi III DPR Panggil Kapolri Usut Penyadapan Presiden

Smallest Font
Largest Font

Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto akan menjadi agenda rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan tersebut dijadwalkan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab sekaligus menelusuri motif penyadapan.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan bahwa pembahasan perkara tersebut akan dilakukan bersama jajaran kepolisian. Rapat juga menjadi bagian dari pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum dalam kasus tersebut.

"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Habiburokhman menjelaskan, rapat belum dapat diselenggarakan lebih awal karena masa persidangan DPR baru dimulai pada Selasa, 10 November 2026.

"Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November," ujar Habiburokhman.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Komisi III DPR akan hadir untuk memimpin pembahasan. Habiburokhman menyebut sejumlah wakil ketua komisi dan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan juga akan mendampingi rapat.

"Rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam," sambung Habiburokhman.

Komisi III DPR menyatakan akan mengawal penanganan perkara hingga seluruh pihak yang terlibat terungkap. DPR juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi siapa pun yang terbukti terlibat.

"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Salah satu nama yang disebut dalam penetapan tersebut adalah mantan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo dengan inisial LSP.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Ia menyebut penyidik telah menetapkan tiga tersangka berdasarkan inisial.

"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep Safrudin.

Selain nama-nama tersebut, sumber berita juga menyebut Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dengan inisial AHN dan Irjen Eko Hadi Santoso dengan inisial EH sebagai tersangka dalam perkara ini.

Asep menjelaskan dugaan tindakan penyadapan tersebut menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Perkara ini juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal.

"Diduga telah melakukan telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep Safrudin.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed