Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Pemerintah Serahkan DIM RUU Perampasan Aset ke Komisi III DPR

Smallest Font
Largest Font

Komisi III DPR RI menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana dari pemerintah dalam rapat pembahasan di DPR, Kamis (5/11/2026). Penyerahan dokumen oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menjadi bagian dari proses pembahasan regulasi tersebut bersama legislatif.

Setelah menerima dokumen pemerintah, Komisi III DPR juga meresmikan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ditunjuk memimpin panitia kerja tersebut.

Habiburokhman menyampaikan apresiasi atas penyampaian DIM oleh pemerintah dalam rapat tersebut.

"Terima kasih kepada perwakilan pemerintah yang telah menyampaikan daftar inventarisir masalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana," ujar Habiburokhman.

Komisi III DPR menargetkan pembahasan regulasi tersebut berlangsung secepat mungkin. Habiburokhman menyebut penyelesaian RUU akan diprioritaskan pada masa persidangan kedua tahun 2026-2027.

Ia juga menyampaikan harapan agar pengesahan RUU Perampasan Aset dapat dilakukan pada November 2026, sebelum tenggat yang disebutkan pada 15 Desember.

"RUU Tentang Perampasan Aset ini akan dibahas dan diselesaikan sesegera mungkin pada masa persidangan 2, tahun 2026-2027," ujar Habiburokhman.

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menegaskan target waktu pengesahan yang diharapkan dapat dicapai selama masa sidang berjalan.

"Dan kami sangat berharap dan kami kita harus memastikan RUU ini diundangkan atau disahkan di bulan November ini ya, di masa sidang ini. Jadi mendahului apa namanya tenggat 15 Desember ya," ujar Habiburokhman.

Untuk mendukung penyusunan dan pembahasan RUU tersebut, Komisi III DPR bersama Badan Keahlian DPR RI telah melaksanakan sekitar 81 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Selain itu, sejumlah kunjungan spesifik juga telah dilakukan.

Habiburokhman menjelaskan, anggota Komisi III turut mengunjungi daerah pemilihan masing-masing untuk menghimpun aspirasi masyarakat terkait rancangan regulasi tersebut.

"Dan kunjungan spesifik anggota ke daerah pemilihan masing-masing atau kundapil sebanyak 46 wilayah, untuk mendengar aspirasi dan masukan terkait proses penyusunan maupun persiapan dalam pembahasan RUU ini," ujar Habiburokhman.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan Komisi III DPR dan Badan Keahlian DPR RI sebelum melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam masa persidangan kedua tahun 2026-2027.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed