Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

PTUN Jakarta Lanjutkan Sidang Gugatan Suket Ijazah Gibran

Smallest Font
Largest Font

Persoalan administrasi penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Pada Kamis, 12 November 2026, pengadilan menggelar sidang lanjutan atas gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap pejabat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Berdasarkan jadwal Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, persidangan memuat agenda penyampaian replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari kedua pihak secara langsung. Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB.

Pejabat Humas PTUN Jakarta, Febriana Permadi, membenarkan agenda tersebut sekaligus menjelaskan mekanisme penyerahan dokumen dalam persidangan.

"Jadwal sidang: replik penggugat secara elektronik dan tambahan bukti surat penggugat dan tergugat secara konvensional," demikian keterangan dalam SIPP PTUN Jakarta yang dilihat pada Kamis, 12 November 2026.

Febriana memastikan agenda penyerahan bukti tetap dilaksanakan melalui pertemuan langsung di pengadilan.

"Iya betul, agendanya demikian, untuk bukti diadakan secara tatap muka. Betul pukul 10.00 WIB," ujar Febriana saat dikonfirmasi.

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. PT Mercy Toga Kirana menggugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dukmen Diksus) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI.

Dalam petitumnya, penggugat meminta majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 mengenai penyetaraan ijazah.

Penggugat juga mendalilkan keputusan tersebut memiliki cacat substansi karena dinilai tidak didasarkan pada dokumen primer. Selain itu, gugatan mempersoalkan kewenangan pejabat penerbit, prosedur penerbitan yang dianggap tidak sesuai ketentuan elektronik, serta dugaan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Asas yang dipersoalkan meliputi kecermatan, keterbukaan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan. PT Mercy turut meminta tergugat mencabut keputusan tersebut secara permanen dan menghapusnya dari buku register negara paling lambat 60 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Permohonan lainnya mencakup kewajiban memberikan jawaban tertulis dan lengkap atas surat klarifikasi administratif tertanggal 11 Februari 2026 dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap, serta pembayaran seluruh biaya perkara.

Di tengah berlangsungnya proses gugatan tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Ka Bakom) Syahganda Nainggolan menyampaikan pandangan berbeda mengenai kemungkinan upaya hukum lanjutan terkait polemik ijazah Gibran.

Syahganda menyatakan Gibran tidak lagi memiliki ruang untuk mengajukan langkah hukum di PTUN atas persoalan yang sama. Pernyataan itu disampaikan untuk meluruskan anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan restu kepada Wakil Presiden untuk melanjutkan perlawanan hukum.

"Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, itu yang benar," kata Syahganda di Jakarta, Rabu.

Syahganda juga mengungkapkan telah menemui Presiden Prabowo di kediaman resminya. Pertemuan selama 2 jam tersebut, menurut dia, menjadi kesempatan untuk menyampaikan dukungan terhadap penjelasan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Itu juga berdasarkan apa yang saya rasakan ketika Bapak Presiden panggil saya selama 2 jam di kediamannya. Jadi, saya memberi penegasan saja bahwa Pak Yusril yang benar statement-nya," ujar Syahganda.

Ia juga menyebut pemerintah tetap solid dan kabinet berfokus menjalankan program prioritas nasional. Menurut Syahganda, penyelesaian persoalan hukum harus mengikuti mekanisme konstitusional tanpa mengganggu pelaksanaan agenda pemerintahan.

Sementara itu, Yusril sebelumnya menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran telah memberikan kepastian mengenai batas upaya hukum. Ia menyampaikan penjelasan tersebut saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.

"Putusan MA perlu dibaca dengan cermat dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan, ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi," kata Yusril.

Sidang lanjutan di PTUN Jakarta tetap berlangsung dengan agenda pemeriksaan replik dan tambahan bukti surat dalam perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed