MKMK Tolak Aduan Etik Sembilan Hakim MK soal Ijazah Gibran
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak laporan dugaan pelanggaran etik terhadap sembilan hakim konstitusi yang menangani sengketa dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), setelah sejumlah pihak mempersoalkan independensi dan prosedur pemeriksaan perkara.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyatakan laporan Nomor 05/MKMK/L/10/2026 ditolak seluruhnya. Laporan tersebut diajukan oleh Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung.
Dalam sidang tersebut, Palguna membacakan amar putusan yang menyatakan laporan pelapor tidak dapat dikabulkan.
"Memutuskan, menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya," ujar I Dewa Gede Palguna selaku ketua MKMK.
Selain laporan Nomor 05, terdapat empat laporan lain yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan pemberitaan SINDOnews, kelima laporan tersebut tercatat dengan nomor 05, 06, 07, 08, dan 09/MKMK/L/10/2026.
MKMK menolak seluruh laporan Nomor 05, 06, 08, dan 09. Sementara itu, laporan Nomor 07 dinyatakan tidak dapat diterima. Seluruh putusan tersebut berkaitan dengan pengaduan Tim Hukum Merah Putih yang dipimpin C Suhadi Cs.
Dalam pertimbangan perkara, MKMK menyinggung keterlibatan lembaga peradilan dalam menyelesaikan persoalan politik. Menurut pertimbangan majelis, pengadilan di berbagai negara kerap menjadi tempat penyelesaian sengketa politik agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
MKMK menilai keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa sengketa persyaratan pendidikan Gibran bukan persoalan etik. Hal yang perlu dihindari justru kemungkinan lembaga peradilan terpengaruh oleh kepentingan maupun permainan politik.
Majelis juga menilai keputusan sembilan hakim untuk memeriksa pokok perkara, bukan sekadar membatasi pemeriksaan pada persyaratan formal permohonan, merupakan bagian dari pertimbangan hukum kolektif.
Dalam pertimbangannya, hakim MKMK menyatakan tindakan tersebut tidak melanggar prinsip kecakapan, kesaksamaan, serta kearifan dan kebijaksanaan sebagaimana diatur dalam Sapta Karsa Hutama.
"Dengan demikian, tindakan para hakim terlapor untuk memeriksa pokok perkara yang tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan syarat formil permohonan dalam permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 adalah pilihan berdasarkan cara pandang berhukum yang digunakan oleh para hakim terlapor berdasarkan keputusan yang diambil secara kolektif dan oleh karenanya tidak melanggar prinsip-prinsip pada Sapta Karsa Hutama, khususnya prinsip kecakapan, dan kesaksamaan, dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan," ujar hakim MKMK.
Sebelumnya, Pian Andreo mengadukan sembilan hakim konstitusi karena menilai mereka melanggar prinsip independensi dalam menangani sengketa dokumen pendidikan Gibran. Salah satu keberatan yang disampaikan berkaitan dengan tindakan hakim yang memperlihatkan dokumen pendidikan Gibran kepada Denny Indrayana, salah satu pemohon perkara.
Pian juga mempersoalkan keputusan hakim yang menjadwalkan tahapan pembuktian dengan melibatkan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai termohon, pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pihak pelapor menilai proses tersebut berlangsung di tengah tekanan publik, media, dan politik.
Melalui kuasa hukumnya, Saddan Sitorus, pihak pelapor meminta seluruh keputusan dan penetapan hakim dalam perkara tersebut dibatalkan. Mereka berpandangan hakim konstitusi harus menjaga independensi dari tekanan pihak luar selama memeriksa sengketa.
Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebelumnya diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak untuk mempersoalkan keabsahan ijazah atau dokumen pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran sebagai persyaratan Pilpres 2024.
Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan tersebut karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Namun, dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut tidak menemukan ijazah atau dokumen pendidikan setara yang dibutuhkan Gibran selama proses persidangan.
Persoalan dokumen pendidikan tersebut juga berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang diperoleh Gibran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dokumen tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran calon dalam Pilpres 2024, tetapi kemudian dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA).
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow