Pemerintah Batasi Praperadilan Berulang dalam Perkara yang Sama
Pemerintah mempertahankan pembatasan pengajuan praperadilan berulang dalam perkara yang sama saat menghadapi pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa objek praperadilan yang telah ada sebelum permohonan diajukan harus diperiksa sekaligus, sedangkan tindakan paksa baru setelah putusan tetap dapat diuji melalui permohonan berikutnya. Dalam sidang perkara nomor 313, 316 dan 317/PUU-XXIV/2026, Eddy hadir mewakili Presiden dengan didampingi Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta.
Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi menerima keterangannya dan menolak permohonan pengujian tersebut agar tidak dapat diterima, sebagaimana disampaikan dalam persidangan. Perdebatan berpusat pada kemungkinan seseorang kembali mengajukan praperadilan setelah putusan sebelumnya, khususnya apabila penyidik melakukan tindakan paksa lanjutan. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menanyakan apakah pengujian masih terbuka ketika penggeledahan atau penyitaan baru dilakukan setelah proses praperadilan pertama selesai.
Suhartoyo mengangkat persoalan mengenai tindakan penyidik yang muncul setelah pemeriksaan praperadilan sebelumnya berlangsung.
"Kalau upaya paksa yang ada itu setelah proses praperadilan itu baru ada, misalnya upaya paksa lanjutan yang membersamai ketika ada praperadilan juga, apakah ini juga tertutup?" tanya Suhartoyo. Menanggapi pertanyaan tersebut, Eddy menjelaskan bahwa rancangan KUHAP dari DPR semula membuka peluang pengajuan praperadilan untuk setiap jenis upaya paksa. Dalam pembahasan berikutnya, pemerintah menambahkan tiga jenis tindakan ke dalam enam jenis yang telah tercantum dalam rancangan DPR, sehingga jumlahnya menjadi sembilan.
Eddy menilai pengajuan permohonan terpisah untuk setiap tindakan dapat memperpanjang penyelesaian perkara pidana. Ia menyampaikan alasan pemerintah membatasi pengujian agar proses hukum atas perkara pokok tidak tertunda berkali-kali. "Kalau Bapak-Ibu Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia bisa membayangkan kalau setiap upaya paksa dapat dilakukan praperadilan satu kali, kalau ada sembilan upaya paksa, maka bisa sembilan kali praperadilan. Itu akan menunda penyelesaian perkara, menunda penyelesaian perkara itu sama saja dengan menunda keadilan," ujar Eddy.
Menurut Eddy, pemerintah kemudian memilih prinsip satu kali pengajuan untuk seluruh objek yang sama yang sudah ada ketika permohonan diajukan. Namun, ia membedakan kondisi tersebut dari tindakan penyidik yang baru muncul setelah putusan praperadilan pertama dijatuhkan. "Sehingga waktu itu kami memutuskan di kalangan pemerintah oleh aparat penegak hukum hanya satu kali untuk semua hal yang sama.
Tapi pertanyaan Pak Ketua menjadi relevan bagaimana kalau upaya paksa itu terjadi setelah ada putusan praperadilan yang pertama," ujar Eddy. Ia menegaskan bahwa tersangka tidak dapat mengajukan gugatan secara bertahap untuk tindakan yang sebenarnya telah terjadi sebelum permohonan pertama diajukan. Pemerintah berpandangan seluruh objek yang tersedia saat itu harus disampaikan dalam satu permohonan, bukan dipisahkan menjadi beberapa gugatan.
"Katakanlah pada praperadilan yang pertama itu sudah ada penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Maka itu tidak bisa dilakukan dengan nyicil-nyicil. Itu namanya akal-akalan.
Hanya boleh satu kali saja. Silakan dia efektif semua diuji, tapi tidak bisa kemudian dicicil satu per satu," ujar Eddy.
Meski demikian, pemerintah tidak menutup akses praperadilan terhadap tindakan paksa yang benar-benar terjadi setelah putusan pertama. Eddy menyatakan tindakan baru tersebut dapat menjadi objek permohonan tersendiri, sesuai pengaturan dalam KUHAP. "Tetapi pertanyaan Pak Ketua menjadi menarik, bagaimana setelah ada putusan praperadilan ada upaya paksa lagi, itu bisa dimintakan praperadilan.
Artinya, sebelum ada sidang atau itu teregister di pengadilan maka praperadilan itu masih tetap bisa dilakukan," ujar Eddy. Pengujian tersebut mencakup tiga permohonan dengan objek berbeda. Pemohon perkara 313 menggugat Pasal 62 ayat 5 dan 6 KUHAP mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan, sedangkan perkara 316 mempersoalkan Pasal 163 ayat 1 huruf e mengenai dimulainya sidang pokok perkara ketika praperadilan belum selesai.
Sementara itu, pemohon perkara 317 menguji Pasal 158 KUHAP terkait praperadilan. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengatur agar objek praperadilan yang telah ada sebelum permohonan diajukan tidak dapat dipisahkan dan diajukan secara bertahap melalui gugatan lain.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow