Jahmada Girsang Siapkan Ahli HAM untuk Uji KUHAP di MK
Pengujian aturan praperadilan berulang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap penguatan argumentasi pemohon. Advokat Jahmada Girsang bersama enam pemohon lainnya menyiapkan ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang lanjutan di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Jahmada menjelaskan, ahli tersebut diharapkan menguraikan substansi permohonan dari perspektif hak asasi manusia (HAM) serta norma hukum yang berkaitan dengan perkara. Keterangan itu diharapkan membantu MK memperoleh penjelasan menyeluruh dalam menilai permohonan pengujian undang-undang tersebut.
Jahmada belum mengungkapkan identitas ahli yang akan dihadirkan. Ia menjelaskan, nama ahli harus dilaporkan kepada MK dua hari sebelum persidangan sehingga pengumuman lebih awal dinilainya kurang tepat.
"Untuk sekarang saya belum spill namanya, tapi ketentuannya kan dua hari sebelumnya baru dilaporkan ke sana (MK). Jadi kalau saya spill namanya nanti kurang enak, kurang balance," ujar Jahmada Girsang seusai sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Jahmada, calon ahli tersebut telah dikenalnya sejak lama dan memahami proses pembentukan KUHAP yang baru. Pemahaman itu menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih ahli untuk menjelaskan dasar permohonan para pemohon.
"Saya pikir dia saya kenal cukup lama dan memang dia juga tahu banyak tentang pembentukan KUHAP ini, Undang-Undang 20 Tahun 2025 ini," ujar Jahmada.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilihan ahli mempertimbangkan penguasaan terhadap HAM dan norma hukum lain yang relevan. Keterangan ahli diharapkan dapat memberikan perspektif yang berimbang terhadap argumentasi yang diajukan dalam permohonan.
"Kami juga pilih tentu ahli yang benar-benar memberikan pengetahuannya baik berdasarkan hak asasi manusia, baik dari segi norma-norma yang lain agar dia balance-kan dalam permohonan kami ini," ujar Jahmada.
Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan Jahmada bersama Denny Karel Tumuju, Asep Dedi, Matheus Ramses, Yogi Pajar Suprayogi, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Jhon Meidi Saragih. Ketujuh pemohon menguji sejumlah ketentuan dalam KUHAP yang mengatur pengajuan praperadilan berulang.
Jahmada menyatakan para pemohon menginginkan agar permohonan mereka dikabulkan sehingga pengajuan praperadilan terhadap berbagai bentuk upaya paksa dapat dibatasi secara hukum. Menurut dia, pembatasan tersebut berkaitan dengan upaya menjamin kepastian hukum serta penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow