Eddy Hiariej Tegaskan Praperadilan Tak Bisa Dicicil dalam Gugatan KUHAP
Pembatasan pengajuan praperadilan menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam sidang pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026). Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, yang mewakili Presiden, menjelaskan bahwa berbagai upaya paksa yang telah terjadi sebelum permohonan diajukan harus diuji sekaligus, bukan melalui gugatan terpisah secara bertahap.
Perkara nomor 313, 316, dan 317/PUU-XXIV/2026 tersebut membahas sejumlah ketentuan KUHAP, termasuk pelimpahan perkara dari penyidik ke kejaksaan, penundaan sidang pokok perkara selama praperadilan berlangsung, serta pengaturan objek praperadilan. Dalam persidangan itu, Eddy didampingi Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta.
Ketua MK Suhartoyo mengangkat persoalan kemungkinan pengajuan praperadilan lebih dari satu kali, terutama ketika penyidik melakukan upaya paksa tambahan setelah hakim menjatuhkan putusan praperadilan sebelumnya.
Suhartoyo menanyakan apakah tindakan penyidik yang baru dilakukan setelah proses praperadilan pertama dapat kembali menjadi objek permohonan.
"Kalau upaya paksa yang ada itu setelah proses praperadilan itu baru ada, misalnya upaya paksa lanjutan yang membersamai ketika ada praperadilan juga, apakah ini juga tertutup?" tanya Suhartoyo.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Eddy memaparkan perubahan rancangan KUHAP selama pembahasan antara DPR dan pemerintah. Menurut penjelasannya, rancangan awal DPR memuat enam jenis upaya paksa, kemudian pemerintah menambahkan tiga jenis sehingga jumlahnya menjadi sembilan.
"Kalau Bapak-Ibu Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia bisa membayangkan kalau setiap upaya paksa dapat dilakukan praperadilan satu kali, kalau ada sembilan upaya paksa, maka bisa sembilan kali praperadilan. Itu akan menunda penyelesaian perkara, menunda penyelesaian perkara itu sama saja dengan menunda keadilan," ujar Eddy Hiariej.
Eddy menjelaskan bahwa pemerintah mengusulkan satu kali praperadilan untuk menguji berbagai upaya paksa yang telah ada dalam perkara yang sama. Namun, ia mengakui pertanyaan mengenai tindakan penyidik yang muncul setelah putusan pertama membutuhkan pembedaan.
"Sehingga waktu itu kami memutuskan di kalangan pemerintah oleh aparat penegak hukum hanya satu kali untuk semua hal yang sama. Tapi pertanyaan Pak Ketua menjadi relevan bagaimana kalau upaya paksa itu terjadi setelah ada putusan praperadilan yang pertama," ujar Eddy Hiariej.
Ia kemudian menegaskan bahwa pemohon tidak boleh memisahkan objek-objek praperadilan yang sebenarnya sudah tersedia sebelum permohonan pertama diajukan. Menurut Eddy, seluruh objek yang telah ada harus diperiksa dalam satu permohonan agar proses hukum tidak berulang untuk hal yang sama.
"Katakanlah pada praperadilan yang pertama itu sudah ada penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Maka itu tidak bisa dilakukan dengan nyicil-nyicil. Itu namanya akal-akalan.
Hanya boleh satu kali saja. Silakan dia efektif semua diuji, tapi tidak bisa kemudian dicicil satu per satu," ujar Eddy Hiariej.
Meski demikian, Eddy membedakan objek yang sudah ada sebelum permohonan pertama dengan upaya paksa baru yang muncul setelah putusan praperadilan. Untuk tindakan lanjutan yang baru dilakukan setelah putusan tersebut, ia menyatakan pengajuan praperadilan kembali tetap dimungkinkan sesuai pengaturan dalam KUHAP.
"Tetapi pertanyaan Pak Ketua menjadi menarik, bagaimana setelah ada putusan praperadilan ada upaya paksa lagi, itu bisa dimintakan praperadilan. Artinya, sebelum ada sidang atau itu teregister di pengadilan maka praperadilan itu masih tetap bisa dilakukan," ujar Eddy Hiariej.
Dalam perkara nomor 313, pemohon menggugat Pasal 62 ayat 5 dan 6 KUHAP mengenai pelimpahan perkara dari penyidik kepada kejaksaan. Perkara nomor 316 mempersoalkan Pasal 163 ayat 1 huruf e KUHAP tentang larangan memulai sidang pokok perkara sebelum praperadilan selesai.
Sementara itu, pemohon perkara nomor 317 menguji Pasal 158 KUHAP terkait praperadilan. Pemohon meminta MK mengatur agar objek praperadilan yang telah ada sebelum permohonan diajukan tidak dapat dipisahkan atau diajukan secara bertahap melalui gugatan praperadilan lainnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow