Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

MA Batalkan Batas Usia Pensiun 65 Tahun dalam PP 45/2015

Smallest Font
Largest Font

Pembatalan ketentuan kenaikan usia pensiun hingga 65 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) membuka perubahan aturan jaminan pensiun pekerja Indonesia. Melalui Putusan Nomor 18 P/HUM/2026, yang ditetapkan pada 11 Agustus 2026, MA menyatakan Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 batal dan tidak berlaku.

Keputusan tersebut mendapat sambutan dari Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI). Ketua Umum organisasi tersebut, Henry Wardana, menyebut putusan MA sebagai kemenangan bagi pekerja yang memperjuangkan kepastian hak pensiun.

Dalam keterangannya di Kabupaten Semarang, Sabtu (31/10/2026), Henry menjelaskan bahwa pembatalan tersebut memberikan kepastian hukum baru terkait ketentuan usia pensiun yang sebelumnya diatur melalui PP Nomor 45 Tahun 2015.

"Kabar baik bagi pekerja Indonesia. Keputusan MA sudah jelas menegaskan Pasal 15 mengenai usia pensiun yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah tahun 2015 itu dinyatakan batal dan tidak berlaku," ujar Henry Wardana, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI.

Dalam pertimbangan putusan, MA menyoroti ketidaksesuaian antara usia pensiun yang diterapkan perusahaan dan waktu pencairan manfaat Jaminan Pensiun. Henry menjelaskan, sejumlah pekerja telah diberhentikan dari pekerjaan pada usia 55 tahun, tetapi baru dapat mengakses manfaat pensiun ketika berusia 65 tahun.

"10 tahun pekerja menunggu. 10 tahun belum tentu pekerja itu masih hidup," sindir Henry.

Atas putusan tersebut, FSP RTMM-SPSI meminta pemerintah segera menyusun regulasi pengganti. Henry menyebut pemerintah memiliki tenggat waktu 90 hari untuk merevisi dan menerbitkan ketentuan baru.

"Oleh sebab itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera membahas ini. Ini adalah pintu masuk untuk mereformasi sistem jaminan pensiun yang ada di Indonesia," ujar Henry.

Henry juga memperingatkan kemungkinan kekosongan hukum apabila pemerintah tidak menyelesaikan aturan pengganti hingga Desember 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu pengajuan klaim secara bersamaan kepada BPJS dari peserta yang berhenti bekerja.

"Kalau terjadi kekosongan hukum, maka setiap orang yang mengikuti program jaminan pensiun ini bisa mengajukan klaim kepada BPJS di saat dia berhenti bekerja. BPJS akan kesulitan karena akan banyak orang yang klaim, sehingga akhirnya bisa jadi akan terjadi semacam rush klaim di lapangan," terang Henry.

Selain persoalan usia pensiun, Henry menyoroti besaran iuran Jaminan Pensiun yang saat ini mencapai 3 persen dari dasar upah. Rinciannya terdiri atas kontribusi pekerja sebesar 1 persen dan pemberi kerja sebesar 2 persen.

"Kita tahu bahwa di negara-negara lain jaminan pensiun itu sudah bergerak angkanya. Tidak hanya 3 persen, ada yang 8 persen, ada yang 15 persen, bahkan 20 persen. Kami ingin nantinya aturan yang dibuat ini betul-betul bisa memberikan keamanan bagi pekerja setelah mereka selesai bekerja purnatugas," jelas Henry.

FSP RTMM-SPSI, yang memiliki 240 ribu anggota di 15 provinsi, turut mengingatkan bahwa pembatalan Pasal 15 tidak otomatis membuat seluruh pekerja menerima manfaat pensiun pada usia 55 tahun. Hak peserta tetap bergantung pada persyaratan masa iur dan jenis manfaat yang diambil.

"Kami tidak hanya memperjuangkan hak pensiun pekerja hari ini. Kami memperjuangkan sistem jaminan pensiun yang lebih adil bagi generasi pekerja Indonesia di masa depan," tandas Henry.

Dari sisi hukum, Kuasa Hukum Pemohon Hartono, S.H., M.H., menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai aturan pengganti, termasuk mekanisme peralihan dan pelayanan klaim agar pelaksanaan putusan tidak memunculkan ketidakpastian.

"Justru karena itu, pemerintah perlu segera menjelaskan pengaturan pengganti, perlakuan masa transisi, serta pedoman pelayanan klaim agar tidak timbul ketidakpastian baru," ujar Hartono.

Masukan mengenai keterlibatan pekerja juga disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, S.H., M.H. Dalam materi eksaminasi hukum pada 22 Oktober 2026, ia menilai FSP RTMM-SPSI dan pekerja terdampak perlu mendapatkan ruang partisipasi yang layak dalam penyusunan regulasi baru.

Ali Rido juga mengingatkan bahwa norma yang telah dibatalkan melalui putusan uji materiil tidak semestinya tetap diperlakukan seolah-olah berlaku. Ia merujuk prinsip partisipasi bermakna dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang diperkuat melalui Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed