Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

KY dan MA Jatuhi Hakim PA Banyuwangi Sanksi Nonpalu Dua Tahun

Smallest Font
Largest Font

Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama dua tahun kepada K, hakim Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi yang diperbantukan sebagai Hakim Yustisial Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya. Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memutuskan K terbukti melakukan perbuatan asusila dalam perkara yang berawal dari pertemuannya dengan seorang perempuan berinisial N.

Putusan tersebut disertai ketentuan bahwa tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama K menjalani sanksi nonpalu. Ketua MKH Noor Edi Yono menyampaikan keputusan itu pada Selasa (20/10/2026), sebagaimana dikutip dari situs resmi KY.

Dalam putusannya, MKH juga menyatakan K melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya ketentuan mengenai perilaku arif dan bijaksana serta kewajiban menjunjung tinggi harga diri.

“Menjatuhkan sanksi kepada terlapor dengan sanksi berat berupa hakim nonpalu selama 2 tahun di PTA, dengan ketentuan tunjangan jabatan hakim tidak dibayarkan selama menjalankan sanksi hakim nonpalu,” ujar Noor Edi Yono.

Berdasarkan pemeriksaan Badan Pengawasan (Bawas) MA, K dan N bertemu pada 2021 dalam reuni sekolah yang sekaligus merayakan ulang tahun K. Ketika itu, K menjabat Wakil Ketua PA Dompu. Keduanya kemudian menjalin komunikasi dan masing-masing berstatus duda serta janda.

Pada Februari 2022, N datang ke Dompu dan dijemput K menggunakan mobil dinas. Menurut hasil pemeriksaan MKH, keduanya kemudian bepergian pada jam kerja hingga tiba di sebuah hotel. Di tempat tersebut, terjadi hubungan seksual di luar pernikahan yang menurut pengakuan N berlangsung dengan paksaan.

Setelah kejadian itu, N meminta pertanggungjawaban K. Namun, menurut uraian perkara dalam pemeriksaan, K menolak dengan alasan telah memiliki calon istri berinisial NMS, yang kemudian dinikahinya pada September 2022. N melaporkan K kepada Bawas MA pada Oktober 2022.

Dalam pembelaannya, K menyatakan N menghubunginya untuk meminta dijemput karena tidak memiliki kenalan di Dompu. K mengaku N tiba dalam keadaan basah akibat hujan dan menolak sarannya untuk berganti pakaian di masjid, lalu meminta diantar ke hotel.

K juga menyampaikan bahwa keluarga dan anak N pernah memintanya menghentikan komunikasi karena berharap N kembali rujuk dengan mantan suaminya. K mengaku menyetujui permintaan tersebut dan memblokir nomor N.

K selanjutnya mengklaim bahwa dirinya dan N sempat bertemu untuk bermediasi, mencapai kesepakatan damai, serta menyepakati pencabutan laporan. Namun, menurut keterangannya, atasannya melarang pencabutan tersebut karena khawatir persoalan akan berkembang lebih jauh. K mengatakan dirinya mengikuti arahan itu.

Dalam sidang MKH, K menghadirkan kakak kandungnya berinisial SN dan istrinya, NMS, sebagai saksi yang meringankan. Namun, majelis menilai keterangan keduanya tidak dapat meringankan pelanggaran karena mereka tidak menyaksikan langsung peristiwa yang diperiksa.

K juga menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan perdamaian dengan N. Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) meminta MKH mempertimbangkan sanksi yang lebih ringan karena K telah membangun kembali kehidupan keluarga dan memiliki anak yang masih kecil.

MKH menolak sebagian pembelaan K terkait pihak yang berinisiatif melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Majelis menilai keterangan K yang menyebut N sebagai pihak yang mengajak dan mengambil inisiatif bertentangan dengan hasil pemeriksaan di PTA Mataram.

Sejumlah hal meringankan tetap dipertimbangkan, antara lain pengakuan K mengenai hubungan seksual di luar pernikahan, sikap kooperatif selama pemeriksaan, penyesalan, dan janji tidak mengulangi perbuatannya. MKH juga memperhitungkan masa pengabdian K sebagai hakim sejak 2008 serta rekam sikapnya selama bertugas sebagai hakim yustisial.

Adapun faktor yang memberatkan adalah perbuatan tersebut dilakukan ketika K menjabat Wakil Ketua PA Dompu. Noor Edi Yono menjelaskan bahwa majelis menerima pembelaan K hanya untuk sebagian dan memperbaiki rekomendasi Ketua Bawas MA.

“Memutuskan, pertama, menerima pembelaan terlapor untuk sebagian. Kedua, memperbaiki rekomendasi Ketua Bawas MA, K telah melanggar Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, huruf C tentang berperilaku arif dan bijaksana angka 3 dan menjunjung tinggi harga diri angka 7,” ujar Noor Edi Yono.

Sidang MKH turut dihadiri Hakim Agung Muhayah dan Rahmi Mulyani sebagai anggota dari MA. KY diwakili Wakil Ketua KY Desmihardi serta anggota KY Abhan, F Willem Saija, dan Setyawan Hartono.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed