Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Perpres 86 Tahun 2026 Perkuat Pengembangan Kompetensi Peradilan

Smallest Font
Largest Font

Penataan organisasi Mahkamah Agung melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2026 membawa perubahan pada pembagian tugas kelembagaan sekaligus memperkuat pengembangan kompetensi aparatur peradilan. Kebijakan ini mengalihkan tugas pranata dan tata laksana perkara kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung serta membentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan untuk menangani penilaian dan pengembangan kompetensi. Dalam ulasan yang diterbitkan Dandapala, perubahan tersebut dipandang sebagai bagian dari pembaruan organisasi yang telah lama direncanakan.

Penataan ini mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, dirintis sejak 2013, dan mengalami sejumlah penundaan. Perpres Nomor 86 Tahun 2026 menggantikan Perpres Nomor 13 Tahun 2005, yang telah berlaku selama 21 tahun dan hanya mengalami perubahan sebagian pada 2024. Penyusunan regulasi baru tersebut melibatkan Pimpinan Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, serta tim penyusun naskah urgensi.

Pasal 50 menjadi salah satu ketentuan penting karena memindahkan tugas pranata dan tata laksana perkara ke Kepaniteraan Mahkamah Agung. Menurut ulasan Dandapala, perubahan ini mengakhiri duplikasi tugas yang berlangsung sejak pelimpahan wewenang pada 2019.

Melalui pembagian tersebut, direktorat jenderal badan peradilan dapat kembali memusatkan perhatian pada pembinaan tenaga teknis dan administrasi peradilan. Sementara itu, penanganan tugas yang berkaitan langsung dengan perkara ditempatkan pada unit kepaniteraan. Perubahan kelembagaan lainnya ialah pembentukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan. Badan ini memperoleh tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan penilaian dan pengembangan kompetensi, sehingga fungsi penilaian yang telah berjalan sebagai unit fungsional sejak 2020 mendapatkan landasan pada tingkat peraturan presiden.

Naskah urgensi Perpres tersebut juga membedakan pendidikan dan pelatihan dari pengembangan kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berorientasi pada kebutuhan pekerjaan dalam jangka pendek, sedangkan pengembangan kompetensi mencakup mentoring, coaching, rotasi pekerjaan, serta pendidikan lanjutan sebagai bagian dari perjalanan karier aparatur. Pendekatan itu sejalan dengan Corporate University Mahkamah Agung yang dicanangkan sejak 2023. Dalam naskah urgensi, program tersebut dijelaskan sebagai upaya menyelaraskan pengembangan kompetensi dengan visi dan misi lembaga.

Pengembangan kompetensi hakim, panitera, dan jurusita tidak hanya berlangsung melalui pelatihan formal. Pengalaman di ruang sidang, perpindahan penugasan antarpengadilan, bimbingan dari pimpinan dan hakim senior, serta pendidikan magister maupun doktoral juga menjadi bagian dari proses pembelajaran. Karena itu, pelaksanaan pengembangan kompetensi membutuhkan koordinasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan dengan direktorat jenderal yang membina tenaga teknis.

Badan tersebut bertugas menetapkan standar, menyusun program, dan mengukur kecakapan secara objektif, sedangkan pembina tenaga teknis memahami kebutuhan di lapangan serta menghubungkan hasil penilaian dengan penempatan, mutasi, dan promosi. Naskah urgensi juga merancang perubahan nomenklatur subdirektorat yang sebelumnya bernama Pengembangan Tenaga Teknis menjadi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan. Perubahan ini menempatkan pengembangan kompetensi sebagai bagian dari pembinaan karier, bukan sekadar kegiatan pelatihan yang berdiri sendiri.

Dalam kerangka pengelolaan sumber daya manusia yang dibahas Dandapala, pembagian fungsi tersebut berkaitan dengan model tiga pilar yang dikembangkan dari pemikiran Dave Ulrich dalam buku Human Resource Champions pada 1997. Model itu membedakan pusat keahlian yang merancang standar dan program, mitra yang memahami kebutuhan unit kerja, serta layanan bersama yang menangani administrasi.

Dalam struktur Mahkamah Agung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menjalankan fungsi pusat keahlian, pembina tenaga teknis pada direktorat jenderal berperan sebagai mitra yang dekat dengan lingkungan peradilan, sedangkan Badan Urusan Administrasi menangani layanan administrasi.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed