Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Nadiem Makarim Ajukan Kasasi atas Vonis Kasus Chromebook

Smallest Font
Largest Font

Tim penasihat hukum mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 16 Oktober 2026 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya hukum ini ditujukan untuk membatalkan putusan banding dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek karena tim hukum menilai terdapat lima kekeliruan penerapan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT DKI menjatuhkan hukuman sembilan tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 140 hari penjara, serta uang pengganti Rp548.761.031.950,86 subsider enam tahun penjara. Menurut laporan BSINews dan LensaHukum, putusan banding yang dibacakan pada 24 September 2026 itu mengurangi hukuman penjara dari 10 tahun menjadi sembilan tahun dan memangkas uang pengganti dari sekitar Rp809 miliar.

Dalam memori kasasi, tim hukum meminta MA membatalkan putusan banding dan menyatakan Nadiem tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair maupun subsidair. Mereka juga memohon pembebasan dari seluruh dakwaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, pencabutan status tahanan rumah, serta pemulihan hak-hak Nadiem.

Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menempatkan persoalan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pengadaan dan kerugian negara sebagai salah satu keberatan utama. Tim hukum menilai putusan banding memperluas pertanggungjawaban Nadiem atas harga perangkat yang, menurut mereka, ditetapkan oleh prinsipal dalam katalog elektronik, sedangkan pelaksanaan pengadaan melibatkan pejabat pengadaan dan kelompok kerja sesuai Perpres 16/2018.

"Dengan logika ini, setiap pejabat yang membuat kebijakan bisa dipidana atas harga yang ditetapkan pihak lain," kata Ari Yusuf Amir pada Sabtu (17/10/2026).

Keberatan kedua berkaitan dengan pembuktian dugaan persekongkolan untuk menguntungkan Google. Menurut tim hukum, putusan banding mengakui Nadiem tidak terlibat langsung dalam aspek teknis pengadaan, tetapi tetap menyatakan dirinya turut serta dalam tindakan yang menguntungkan perusahaan tersebut.

"Putusan tidak menguraikan bagaimana para pihak memiliki kehendak bersama untuk menguntungkan Google," ujar Ari.

Keberatan ketiga menyangkut penetapan uang pengganti. Dalam laporan Republika, tim hukum menyebut Pengadilan Tinggi menyatakan dana Rp809,6 miliar tidak terbukti berasal dari pengadaan, sementara pengadilan tingkat pertama menyatakan Nadiem tidak memperkaya diri. Tim juga mempersoalkan pembagian kerugian negara Rp1,57 triliun dengan porsi 35 persen kepada Nadiem, 50 persen kepada Google, dan 15 persen kepada vendor.

Tim hukum berpendapat kewajiban uang pengganti harus didasarkan pada harta yang terbukti dinikmati terpidana, sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Mereka juga menyoroti bahwa Google belum pernah diperiksa dan, menurut mereka, tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan perusahaan tersebut diuntungkan.

Keberatan keempat berkaitan dengan penilaian keterangan saksi dan ahli selama persidangan yang dinilai tidak dipertimbangkan secara memadai. Keberatan kelima menyangkut bukti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang menurut tim hukum diabaikan dalam putusan banding.

"Kedua, Putusan Banding tidak dapat membuktikan kerja sama (persekongkolan) dan kehendak bersama dari Nadiem untuk menguntungkan Google," tulis tim penasihat hukum dalam uraian keberatan yang disampaikan kepada publik.

Tim penasihat hukum juga menyatakan bahwa putusan banding tetap membebankan uang pengganti meskipun, menurut penilaian mereka, tidak terdapat bukti yang cukup mengenai harta hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh Nadiem. Mereka meminta MA menilai kembali dasar hukum dan pembuktian yang digunakan majelis hakim tingkat banding.

Dalam putusan yang diajukan untuk diuji kembali tersebut, majelis hakim menyatakan kerugian negara dalam perkara pengadaan Chromebook mencapai sekitar Rp1,5 triliun dan menyatakan Nadiem bersalah berdasarkan Pasal 604 KUHP, sebagaimana dilaporkan BSINews dan LensaHukum. Apabila uang pengganti tidak dibayar, harta benda Nadiem dapat dirampas dan dilelang; jika hasilnya tidak mencukupi, kekurangan tersebut diganti dengan pidana penjara enam tahun.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed