Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto berujung pada pemecatan Irjen Ahrie Sonta dari institusi Polri. Keputusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang hasilnya diumumkan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan etik tersebut, Ahrie Sonta dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi yang diberikan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), sehingga ia harus meninggalkan kedinasan Polri.

Johnny Eddizon Isir menyampaikan secara langsung keputusan sidang etik tersebut kepada awak media dalam konferensi pers di Mabes Polri.

"Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri," ujar Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri.

Nama Ahrie Sonta sebelumnya masuk dalam penyidikan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026), bersama dua perwira tinggi lainnya, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Dalam perkembangan penyidikan, Irjen Slamet Uliandi (SU) juga ditetapkan sebagai tersangka baru. Dengan demikian, perkara tersebut turut menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Penjelasan itu disampaikan dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Asep Safrudin, Kabareskrim Polri.

Asep juga mengungkapkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak terbatas pada kepala negara. Sejumlah pihak dari berbagai latar belakang disebut masuk dalam dugaan aktivitas tersebut.

"Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha," ungkap Asep Safrudin.

Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung sepanjang 2025-2026. Aktivitas itu diduga dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah dan tidak mengikuti prosedur hukum.

Penyidik juga menduga para tersangka berupaya menghapus rekam jejak log digital pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk mengaburkan aktivitas penyadapan yang sedang diselidiki.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed