Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Polri Sidangkan Etik Ahrie Sonta dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Smallest Font
Largest Font

Penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki tahap lanjutan setelah Divisi Propam Polri menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026). Pada saat bersamaan, enam saksi mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sementara penyidik Bareskrim mendalami dugaan tindak pidana yang melibatkan empat jenderal Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi pelaksanaan sidang etik tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap Ahrie Sonta yang sebelumnya menjabat Kadivkum Polri.

"Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri," ujar Johnny Eddizon Isir, Kadiv Humas Polri.

Polri belum menyampaikan susunan Majelis Komisi Kode Etik Profesi yang memimpin persidangan tersebut.

Dalam perkara pidananya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yakni eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Menurut hasil penyelidikan awal yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain Prabowo, sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan tokoh masyarakat juga disebut menjadi korban.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan dugaan keterlibatan para tersangka dalam tindakan tersebut.

"Para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Asep Safrudin, Kepala Bareskrim Polri.

Menurut keterangan Asep pada konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026), para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Polisi juga menduga jejak penyadapan dihapus melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.

Dalam penyidikan, aparat menyita 11 telepon seluler, satu tablet iPad, dan empat USB flash drive. Para tersangka dijerat Pasal 258, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut masing-masing mencapai maksimal 10 tahun, enam tahun, dan delapan tahun penjara. Berdasarkan laporan CNN Indonesia, tiga tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sedangkan Slamet Uliandi belum ditahan.

Di sisi lain, enam saksi dalam perkara tersebut mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Ketua LPSK Achmadi menyatakan lembaganya mulai menelaah permohonan itu sejak 6 November 2026 dengan berkoordinasi bersama penyidik Bareskrim Polri.

Achmadi menjelaskan bahwa penilaian mencakup kepentingan keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kondisi khusus yang dihadapi pemohon.

"Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban," ujar Achmadi, Ketua LPSK.

LPSK juga memantau perkembangan penyidikan dan membuka kemungkinan bertambahnya jumlah pemohon perlindungan. Bentuk perlindungan akan mempertimbangkan tingkat kerentanan serta keseriusan tindak pidana yang sedang ditangani.

"Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana," ujar Achmadi.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai perkara tersebut berpotensi berkaitan dengan tindak pidana makar. Menurutnya, penyidik perlu membuktikan hubungan antara dugaan penyadapan dan upaya menghalangi Presiden menjalankan tugas konstitusionalnya.

"Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Jadi, untuk menyatakan makar diperlukan alat bukti terlebih dahulu. Sekarang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan atau intersepsi elektronis, tetapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar," ujar Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menilai kedudukan Presiden membuat perkara tersebut tidak dapat disamakan dengan penyadapan terhadap masyarakat biasa.

"Kalau yang disadap itu orang biasa, hal tersebut bisa dikatakan bukan tindak pidana. Namun, yang disadap ini bukan orang biasa, melainkan Presiden. Presiden itu primus inter pares.

Presiden bukan orang biasa karena jabatan Presiden melekat pada dirinya. Karena itu, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dianggap sebagai penyadapan biasa," kata Yusril.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya tujuan melumpuhkan kepala negara atau membuat Presiden tidak mampu menjalankan kewajiban pemerintahan.

"Karena itu, kaitannya memang harus dicari dengan pasal lain dan ditemukan dalam Pasal 191 serta Pasal 193. Keterkaitannya antara lain adalah upaya melumpuhkan Presiden dan membuat Presiden tidak dapat melaksanakan tugas serta kewajibannya. Jika tingkatannya lebih berat, seperti pembunuhan Presiden maupun tingkat pemerintahan, hal tersebut belum diketahui karena perkara masih dalam tahap penyelidikan," ujar Yusril.

Yusril juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak berencana membentuk satuan tugas khusus. Penanganan perkara sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri untuk penyelidikan dan penyidikan.

"Sampai saat ini tidak ada keinginan pemerintah untuk membentuk satgas, tim, atau apa pun. Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan serta keterkaitannya dengan tindak pidana makar," tutur Yusril.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengategorikan dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Penilaian itu sejalan dengan pernyataan Yusril mengenai perlunya pendalaman terhadap dugaan tujuan penyadapan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan turut menyinggung perkara tersebut dalam peringatan Hari Pahlawan. Ia mengingatkan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara dan kekayaan nasional.

"Kita semua mengemban amanah yang sama untuk menjaga Indonesia dengan integritas dan ketulusan. Amanah itu juga berarti menjaga kekayaan bangsa, mulai dari hutan, laut, udara, hingga hasil bumi, agar sepenuhnya kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," ujar Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Syahganda menyebut semangat perjuangan dapat diwujudkan melalui pengabdian berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, ilmuwan, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan generasi muda.

"Kita semua adalah penerus perjuangan itu. Anak-anak bangsa yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Syahganda.

Ia juga mengaitkan semangat menjaga negara dengan dugaan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional dalam perkara penyadapan Presiden.

"Kita juga menghadapi ancaman dari para pengkhianat bangsa, mereka yang rakus akan kekuasaan, bahkan sampai mengkhianati Presiden Prabowo dengan menyadap Presiden. Kita harus bersatu padu melawan para pengkhianat bangsa," imbuh Syahganda.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed