Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Denny Indrayana Adukan Kemendikdasmen ke Ombudsman soal Ijazah Gibran

Smallest Font
Largest Font

Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlanjut setelah putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Advokat sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana berencana mengadukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kepada Ombudsman RI pada pekan ini karena kementerian belum membuka transkrip nilai Gibran di UTS Insearch, Australia, serta dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikannya.

Langkah tersebut ditempuh setelah permintaan dokumen melalui surat resmi dan proses peradilan tata usaha negara (TUN) belum membuahkan hasil. Denny menyebut permintaan itu telah disampaikan hampir dua pekan sebelum pernyataannya pada Senin (2/11/2026).

Denny menilai keterbukaan transkrip diperlukan untuk menjelaskan status pendidikan Gibran di lembaga pendidikan Australia tersebut. Dokumen itu juga dinilai penting untuk menelusuri dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi objek perkara di MA.

Denny meminta perhatian publik terhadap dokumen yang belum diberikan kementerian.

"Teman-teman tolong disuarakan bahwa kita ingin melihat transkrip nilainya, karena di situlah jawabannya kenapa dia tidak bisa mendapatkan certificate of completion. Itu kuncinya," ujar Denny Indrayana saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026).

Menurut Denny, persoalan tersebut tidak terbatas pada akses terhadap transkrip. Pemerintah juga perlu menjelaskan dokumen dan prosedur administratif yang menjadi landasan penerbitan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

"Teman-teman, kami sudah bersurat ke kementerian untuk meminta tadi transkrip nilai tuh terutama tuh. Karena ini ditutup-tutupin terus nih. Di situ kunci tuh," kata Denny.

Ia menyebut pihaknya juga telah meminta dokumen tersebut melalui persidangan TUN. Namun, permintaan itu belum dipenuhi meskipun majelis hakim disebut telah meminta kementerian memberikan dokumen terkait.

"Nah, kami sudah meminta ke Kementerian Dikdasmen untuk membuka itu, lewat peradilan TUN juga sudah minta. Kenapa kami walkout? Karena tidak dikasih-kasih, padahal majelis hakimnya juga sudah minta.

Maka minggu ini, kami akan bersurat ke Ombudsman. Peradilan administrasi. Kenapa?

Karena ini malaadministrasi nih," ujar Denny.

Denny menjelaskan dugaan malaadministrasi juga berkaitan dengan tidak dibukanya landasan administratif penerbitan surat keterangan, bukan semata-mata penolakan pemberian dokumen.

"Malaadministrasi itu bukan saja tidak melaksanakan (atau) tidak menerbitkan surat keterangan, tapi juga tidak memberikan dasar surat keterangan diterbitkan termasuk administrasi juga. Kami sudah kirim surat hampir dua minggu yang lalu ke Kemendikdasmen dan saatnya kami sudah tembuskan ke Ombudsman, tapi saatnya kami sekarang bersurat ke Ombudsman untuk menegaskan ini ada pelanggaran administrasi nih, malaadministrasi yang dilakukan oleh Kemendikdasmen," tuturnya.

Selain persoalan transkrip UTS Insearch, Denny menyoroti perbedaan Certificate of Completion dan Certificate of Attendance. Ia menyatakan transkrip pernah diperlihatkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi belum dipublikasikan kepada masyarakat.

"Teman-teman hakim konstitusi mungkin sudah lihat, tapi mungkin enggak tega untuk menulis dalam putusan. Kan menjaga kehormatan wakil presiden nih ceritanya. Tetapi kita harus membuka itu bukan karena ingin mempermalukan, tidak, tetapi untuk menunjukkan faktanya seperti apa," kata Denny.

Denny juga membandingkan dokumen UTS Insearch dengan transkrip Orchid Park Secondary School yang disebut telah diperlihatkan dalam persidangan. Ia menyoroti nilai Bahasa Inggris Gibran yang menurut keterangannya tercatat E8 dan mempertanyakan status kelulusannya.

"Sudah. Tetapi yang mereka masih sembunyikan adalah nilai UTS Insearch. Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Profesor Saldi Isra yang melihat mengatakan ini ada yang nilainya lulus, ada yang fail ya.

Pertanyaannya, kenapa tidak ditunjukkan? Logikanya kalau bagus akan ditunjukkan. Logikanya kalau Bahasa Inggrisnya fail, kira-kira UTS Insearch-nya seperti apa?" ujar Denny.

Ia turut mempersoalkan durasi pendidikan Gibran di UTS Insearch. Denny menyebut keterangan dalam persidangan MK menunjukkan pendidikan berlangsung selama tiga semester pada 2005 hingga 2006, bukan tiga tahun pada 2004 hingga 2007 sebagaimana informasi yang sebelumnya disampaikan.

"UTS Insearch ini pun masalah ketika awalnya selalu disebut, bahkan oleh Pak Jokowi (putar penjelasan Pak Jokowi), itu pathway 3 tahun, 2004–2007. Di Mahkamah Konstitusi, teman-teman, terbukti bahwa bukan 3 tahun (tetapi) 3 semester (yaitu) 2005 sampai akhir 2006, 3 semester. Jadi bukan 2004–2007, tetapi 2005–2006 dengan nilai yang sampai sekarang masih misterius, masih ditutup-tutupi," ucapnya.

Denny mengatakan pemeriksaan transkrip diperlukan untuk menelusuri status penyelesaian pendidikan Gibran sebelum melanjutkan pendidikan di MDIS, Singapura.

"Ini yang harus kita gali. Kalau ingin mencari kebenaran sejati dengan segala hormat, kita perlu mengetahui transkrip nilai UTS Insearch. Itu sudah ada di MK, tetapi tidak pernah dibuka ke publik," kata Denny.

Di sisi lain, penggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, Muhammad Subhan Palal, menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta presiden mempertimbangkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.

Subhan mengaitkan permintaannya dengan putusan MA yang menjadi dasar gugatan. Ia juga menyatakan mulai menghitung waktu 60 hari untuk mendorong tindak lanjut atas persoalan tersebut.

"Bahwa dalam waktu 60 hari tidak dilaksanakan itu, maka saya sudah menghitung hari untuk mengusir wakil presiden dari Istana. Karena apa? Dengan putusan Mahkamah Agung itu dianggap tidak pernah ada, akibat hukumnya enggak ada, kekuatan hukum suket juga sudah tidak mengikat sejak diterbitkan, yaitu tanggal 6 Agustus tahun 2019," ujar Muhammad Subhan Palal.

Denny menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengajuan dua calon wakil presiden oleh presiden kepada MPR apabila jabatan tersebut kosong setelah proses pemberhentian. MPR kemudian memilih satu calon dalam waktu paling lama 60 hari.

"Dan kalau proses pemakzulan itu terjadi, maka kekosongan wakil presiden itu Pasal 8 Ayat (2) yang perlu diterapkan, di mana Presiden Prabowo mengusulkan dua nama calon wakil presiden, dua nama itu kemudian diberikan kepada MPR, dan MPR dalam waktu paling lama 60 hari bersidang untuk memilih satu wakil presiden. Itu diatur dalam Pasal 8 Ayat (2)," kata Denny.

Putusan MA tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai konsekuensi hukum surat penyetaraan pendidikan dan dokumen lanjutan. Dalam amar yang dikutip dalam artikel opini Muhammad Syaukani di CNBC Indonesia, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan sebelumnya, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.

"Kabul Kasasi, Batal Putusan Judex Facti, Adili Sendiri: Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya," demikian bunyi amar putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 sebagaimana dikutip dalam artikel tersebut.

Syaukani menyoroti kemungkinan hubungan hukum antara surat penyetaraan SMA dan keputusan administrasi penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri. Ia merujuk Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur akibat hukum keputusan atau tindakan pemerintahan yang dinyatakan tidak sah.

Artikel tersebut juga mengulas Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai pengecualian bukti kelulusan SMA bagi calon presiden atau wakil presiden yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Namun, persyaratan penyetaraan ijazah luar negeri tetap menjadi persoalan yang perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan prosedur administrasi yang digunakan.

Ketentuan PKPU tersebut dikutip dalam artikel opini sebagai berikut:

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi." demikian bunyi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Sementara itu, politikus Partai Demokrat Andi Arief membantah tudingan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bahwa Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memanfaatkan polemik ijazah Gibran untuk mengejar jabatan wakil presiden. Andi menyampaikan bantahan melalui akun X miliknya pada Senin (2/11/2026).

Andi turut membela Jansen Sitindaon yang sebelumnya memberikan analisis hukum mengenai putusan MA. Ia menyebut Jansen bersama Benny K Harman, Didik Mukrianto, dan sejumlah kader Demokrat lainnya memiliki latar belakang pendidikan hukum.

"Kawan saya @jansen_jsp adalah salah satu sumber rujukan analisis hukum Partai Demokrat bersama @bennyharman, @DidikMukrianto,@KlerMehbob dll. Mereka memang sekolah di bidang hukum dan sangat serius dan objektif," tulis Andi Arief.

Ia juga menyatakan pandangan Jansen mengenai putusan MA sejalan dengan pendapat sejumlah pakar hukum, termasuk Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Margarito Kamis. Andi mempersilakan pihak yang berbeda pandangan menyampaikan bantahan.

"Dalam hal putusan MA soal suket wapres, pendapat Jansen sama dengan pendapat para ahli lain seperti Pak Prof @mohmahfudmd, Pak Prof @JimlyAs dan Pak Prof Margarito dan lain-lain. Kalau ada bantahan terhadap pendapat Jansen, kemukakan saja. Kalau ada," ujar Andi.

Andi menegaskan AHY tidak sedang mempersiapkan diri untuk menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Ia menyebut AHY tetap harus siap apabila memperoleh kesempatan memimpin Indonesia, tetapi memilih jalur kompetisi melalui pemilu setelah pemerintahan Presiden Prabowo.

"AHY dituduh PSI akan menjadi wapres, tentu wajar kalau memang ada kesempatan memimpin Indonesia AHY harus siap. Tetapi, tidak sekarang, AHY akan memilih jalan berkompetisi melalui pemilu yang 'baik' setelah era Pak Prabowo," kata Andi.

Pernyataan tersebut merespons komentar politikus PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap Demokrat terhadap putusan MA. Bestari sebelumnya menyoroti pernyataan Jansen Sitindaon yang menyarankan Gibran mundur atau dimundurkan dari jabatan wakil presiden.

Bestari mempertanyakan apakah salinan resmi putusan MA sudah dapat diakses masyarakat sebelum kader Demokrat menyampaikan sikap politik maupun hukum.

"Iya. Pertama, saya bertanya, apakah sudah melihat secara langsung atau mengakses langsung yang namanya salinan putusan MA? Artinya belum ada sesuatu yang resmi terkait sikap MA atau putusan MA yang di-publish ke publik. Lantas, dia (Jansen) menyampaikan itu sebagai apa, dalam kapasitas apa, dan dasar daripada informasinya apa gitu?" kata Bestari saat dihubungi pada Senin (2/11/2026).

Bestari menilai respons terhadap putusan seharusnya mempertimbangkan ketersediaan salinan resmi. Ia juga mempertanyakan alasan Demokrat menyampaikan tanggapan sebelum dokumen tersebut dipublikasikan.

"Ya kalau mengatakan memang belum ada salinan putusan yang disampaikan atau dicatat dalam lembaran negara, artinya apa yang disampaikan oleh Jansen itu hanya boleh disikapi oleh sekelompok Demokrat saja. Bukan untuk kemudian disebarluaskan kepada publik. Ngapain buru-buru menyikapi itu? Kepingin AHY jadi wakil presiden?" ujar Bestari.

Ia kembali mempertanyakan kemungkinan pencalonan AHY dan meminta Demokrat menunjukkan sikap politik yang lebih dewasa.

"Atau pengen cepat-cepat AHY dicalonkan jadi wakil presiden? Ya sebaiknya Demokrat itu lebih dewasa dalam berpolitik," lanjut Bestari.

Di luar perdebatan politik, kecepatan proses kasasi perkara surat penyetaraan pendidikan Gibran juga menjadi sorotan. Kompas.id melaporkan Aliansi Kolektif Sipil mendorong DPR menggunakan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Sementara itu, kecepatan proses kasasi turut dipertanyakan meskipun pakar hukum menyebut proses tersebut tidak melanggar aturan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed