BEI Perluas Transparansi Data Kepemilikan Saham Emiten
Bursa Efek Indonesia (BEI) memperluas keterbukaan informasi kepemilikan saham emiten dengan mengumumkan pemegang saham yang memiliki lebih dari 1 persen saham beredar. Kebijakan yang diperkuat sejak awal 2026 ini bertujuan memberikan gambaran lebih lengkap kepada investor mengenai struktur kepemilikan perusahaan, dilansir dari Idxchannel.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa Indonesia bersama India termasuk negara yang menerapkan keterbukaan data kepemilikan saham dengan ambang batas tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (31/10/2026).
"Di dunia ini hanya Indonesia dan India yang melakukan itu," kata Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.
Jeffrey menjelaskan, pengembangan transparansi tidak berhenti pada pengungkapan nama pemegang saham. BEI juga mulai melengkapi informasi tersebut dengan rincian kategori investor untuk memperjelas komposisi kepemilikan emiten.
Selain itu, BEI berencana mengungkap hubungan afiliasi atau keterkaitan antar pemegang saham. Langkah tersebut ditujukan untuk menghasilkan informasi struktur kepemilikan yang lebih terperinci, dengan tetap memperhatikan ketepatan dan keandalan data.
"Dari sisi transparansi kita paling transparan. Tetapi memang tantangannya adalah kualitas dari transparansi tersebut," ujar Jeffrey Hendrik.
Dalam rangkaian reformasi tersebut, BEI meningkatkan jumlah klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kelompok. Bursa juga mengumumkan saham yang masuk kategori High Shareholding Concentration (HSC), yaitu saham dengan kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok pemegang saham terbatas.
Jeffrey menjelaskan bahwa kategori HSC tidak otomatis menunjukkan rendahnya porsi saham beredar atau free float. Penilaian tersebut berkaitan dengan distribusi kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada sejumlah pemegang saham tertentu.
Sebagai ilustrasi, perusahaan dengan 10 pemegang saham yang masing-masing memiliki 2 persen saham tetap mempunyai akumulasi free float sebesar 20 persen di masyarakat. Namun, distribusi kepemilikan tersebut tetap dapat dikategorikan terkonsentrasi karena berada pada kelompok pemegang saham yang terbatas.
Reformasi transparansi ini berlangsung ketika Morgan Stanley Capital International (MSCI) melakukan konsultasi terkait kemungkinan perubahan klasifikasi pasar Indonesia. Evaluasi tersebut mencakup potensi perubahan status dari emerging market menjadi standalone market.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Agus Firmansyah, menyatakan MSCI telah memberikan apresiasi terhadap sejumlah langkah pembenahan pasar modal Indonesia.
Apresiasi tersebut mencakup keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kelompok, serta pelaporan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau HSC.
Agus menegaskan regulator akan melanjutkan reformasi secara konsisten. Proses tersebut diselaraskan dengan batas akhir pengumuman MSCI setelah konsultasi publik yang diperkirakan selesai pada April 2027.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow