BGN dan Kejagung Bantah Motor Trail di Bekasi Terkait Pengadaan Negara
Perbedaan ciri kendaraan menjadi dasar bantahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung terhadap video motor trail listrik di dekat tumpukan sampah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Senin (19/10/2026), kedua lembaga menyatakan kendaraan dalam rekaman yang beredar di media sosial X itu bukan bagian dari pengadaan BGN pada 2025 maupun barang bukti perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan, pihaknya telah memeriksa rekaman tersebut dan membandingkan ciri kendaraan di dalamnya dengan motor trail listrik hasil pengadaan BGN pada 2025. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kendaraan.
Dalam konfirmasi yang dilansir Detik Oto pada Senin (19/10), Tysa menegaskan bahwa motor yang terlihat dalam video tidak berasal dari pengadaan lembaganya.
"Itu bukan motor milik BGN. Kami sudah lakukan pengecekan dan membandingkan dari video yang teman-teman kirim itu dengan motor trail listrik pengadaan tahun 2025 yang jadi sorotan publik tersebut. Hasilnya berbeda," ujar Tysa Novenny, Juru Bicara BGN.
Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna juga membantah keterkaitan kendaraan tersebut dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program MBG. Menurut Anang, motor dalam rekaman bukan bagian dari barang bukti yang disita penyidik.
"Kami pastikan itu bukan barang bukti terkait BGN. Dan semua motor pengadaan BGN ada di dalam gudang. Dari ciri-ciri sangat berbeda," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Meski membantah keterkaitan kendaraan dalam video, Kejagung sebelumnya memaparkan sejumlah persoalan dalam pengadaan motor listrik BGN pada era Dadan Hindayana. Dalam keterangan pada Senin (12/10/2026), Anang menyebut total pengadaan mencapai 19.269 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.585 unit dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Anang merinci jumlah itu terdiri atas 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor listrik jenis skuter atau bebek.
Anang juga menjelaskan bahwa seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya ataupun dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN).
Persoalan pengadaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG. Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian dalam perkara itu mencapai Rp 863.846.166.953.
"Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 863.846.166.953," ujar Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.
Dalam perkara tersebut, para tersangka dijerat Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP. Kejagung juga menerapkan dakwaan subsider berdasarkan Pasal 604 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow