BI dan OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dari Penipuan Digital
Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat perlindungan konsumen sektor keuangan digital melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin (16/11/2026). Langkah ini ditempuh karena kemampuan masyarakat melindungi diri dari penipuan digital masih tergolong kritis, meskipun menunjukkan peningkatan.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengungkapkan, Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP) 2026 mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil survei 2023 yang tercatat sebesar 64,67 persen.
Survei yang dilaksanakan setiap tiga tahun tersebut mengukur pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum serta selama menggunakan layanan sistem pembayaran. Menurut Filianingsih, peningkatan indeks menunjukkan perbaikan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko dan mempertimbangkan pilihan transaksi, tetapi belum cukup untuk mencapai kategori berdaya.
Dalam peluncuran GEBER PK 2027, Filianingsih menjelaskan bahwa program tersebut mengandalkan tiga pilar, yaitu pemberdayaan konsumen, penguatan perlindungan, dan aksi kolaboratif.
"Dari program GEBER PK melalui tiga pilar, empowered consumers, stronger protection, collaborative action, kita akan terus memperkuat pemberdayaan konsumen, menghadirkan perlindungan yang semakin efektif, dan membangun kolaborasi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," kata Filianingsih.
BI juga menemukan masih adanya kelemahan dalam perilaku transaksi yang aman dan kesadaran masyarakat untuk memperjuangkan haknya ketika menghadapi persoalan. Selain itu, tingkat keberdayaan konsumen belum merata antarkelompok masyarakat maupun antarwilayah.
Filianingsih menilai peningkatan kemampuan masyarakat harus berjalan bersama penguatan sistem perlindungan. Edukasi tidak dapat menjadi satu-satunya pertahanan ketika pelaku kejahatan digital terus mengembangkan modus penipuan.
"Meskipun meningkat kita lihat keberdayaan konsumen masih berada pada kategori kritis. Jadi belum mencapai berdaya," ujar Filianingsih.
Ia juga mengingatkan bahwa konsumen yang sudah memahami risiko transaksi tetap membutuhkan dukungan sistem dan penyelenggara layanan pembayaran.
"Konsumen tidak dapat menjadi satu-satunya lapis pertahanan. Kalau konsumen yang sudah pintar menghadapi kejahatan digital yang semakin canggih itu saja tidak cukup," kata Filianingsih.
BI akan memanfaatkan hasil IKKSP sebagai dasar penyusunan kebijakan, pengawasan, serta penentuan wilayah sasaran dan prioritas program GEBER PK. Masyarakat juga didorong menyebarkan pesan kehati-hatian melalui slogan "Kalau Ragu, Stop Dulu" agar tidak terburu-buru ketika bertransaksi.
Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK Dicky Kartikoyono menekankan perlunya peningkatan peran industri jasa keuangan dalam melindungi konsumen. Menurutnya, penyelenggara layanan menjadi lapisan pertahanan pertama, sedangkan BI dan OJK menjalankan lapisan kedua dan aparat penegak hukum menangani persoalan yang memasuki ranah hukum.
"GEBER kita akan lebih impactful. Bukan hanya lebih banyak edukasi, tetapi edukasi terhadap risiko yang relevan dan tentunya penanganannya," ujar Dicky.
Dicky juga menyebut penguatan perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Ekosistem perlindungan konsumen Indonesia akan menjalani peninjauan dan penilaian dalam satu tahun ke depan.
Indonesia telah menyerahkan kuesioner sekitar 100 halaman kepada OECD pada Agustus. Selanjutnya, tim organisasi tersebut dijadwalkan melakukan pengumpulan informasi langsung di Indonesia pada 8-11 Desember untuk memeriksa kondisi perlindungan konsumen.
Dalam tahapan berikutnya, Filianingsih bersama Dicky dijadwalkan mempresentasikan kondisi perlindungan konsumen Indonesia di Paris pada Maret.
"Kemudian Maret, Bu Fili bareng saya presentasi nanti di Paris untuk menjawab berbagai concern," ujar Dicky.
Hasil penilaian OECD terhadap kecukupan sistem perlindungan konsumen Indonesia dijadwalkan diumumkan pada November tahun depan.
"Nanti November tahun depan diumumkan apakah pelindungan konsumen kita memadai," kata Dicky.
OJK juga mendorong pendekatan perlindungan yang mencakup seluruh tahapan layanan keuangan, mulai dari perancangan produk, pelaksanaan transaksi, hingga penyelesaian pengaduan. Langkah tersebut diperlukan karena satu transaksi digital dapat melibatkan bank, penyedia jasa sistem pembayaran, gerbang pembayaran, pedagang, platform digital, perusahaan telekomunikasi, serta pihak ketiga lainnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow