Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BI Catat Serangan Siber Pembayaran Digital 0,001 Persen

Smallest Font
Largest Font

Bank Indonesia (BI) mencatat serangan siber terhadap sistem pembayaran digital mencapai 0,001 persen dari total transaksi sepanjang 2026. Meski proporsinya kecil, ancaman tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital, dilansir dari Money.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan data tersebut dalam acara GEBER PK 2027 pada Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa keamanan sistem pembayaran harus terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan pengguna.

Filianingsih menilai jumlah serangan yang relatif rendah tidak berarti risiko dapat diabaikan. Dampaknya terhadap kepercayaan konsumen membuat BI tetap perlu menangani ancaman tersebut secara serius.

"Kami meyakini ini merupakan gangguan kecil, tetapi harus tetap dijaga karena dapat memengaruhi kepercayaan. Jumlahnya hanya 0,001 persen dari total pembayaran digital sepanjang 2026, tetapi tetap harus ditangani dengan baik," ujar Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur BI.

Selain memperkuat keamanan infrastruktur pembayaran, BI juga meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen Sistem Pembayaran (IKKSP).

Hasil survei IKKSP 2026 menunjukkan indeks keberdayaan konsumen mencapai 77,03 persen. Angka tersebut meningkat 12,36 poin dibandingkan hasil pengukuran pada 2023 yang tercatat sebesar 64,67 persen.

Pengukuran tersebut melibatkan 46 kantor perwakilan BI di berbagai daerah. Survei mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku konsumen sebelum, selama, serta setelah menggunakan layanan sistem pembayaran.

Peningkatan indeks mencerminkan perkembangan kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko, mempertimbangkan pilihan layanan, dan mengambil keputusan secara lebih berhati-hati ketika bertransaksi.

Namun, Filianingsih mengingatkan bahwa tingkat keberdayaan konsumen masih berada dalam kategori kritis dan belum mencapai kategori berdaya. Konsumen masih perlu meningkatkan pemahaman mengenai keamanan transaksi serta hak-hak mereka ketika menghadapi persoalan layanan pembayaran.

BI juga menemukan potensi kesenjangan keberdayaan konsumen antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam penyusunan program perlindungan yang sesuai dengan karakteristik risiko setiap daerah.

"Masih terdapat potensi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, sehingga program perlindungan konsumen perlu lebih terarah sesuai dengan risiko dan kebutuhan konsumen," ungkap Filianingsih.

Hasil IKKSP diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat kebijakan dan pengawasan perlindungan konsumen. Kantor perwakilan BI di daerah juga memiliki peran strategis dalam membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait.

Filianingsih menekankan bahwa penguatan perlindungan konsumen tidak hanya berorientasi pada peningkatan indeks. BI juga mendorong masyarakat melindungi data pribadi, mewaspadai modus penipuan, dan menggunakan kanal pengaduan resmi ketika mengalami masalah dalam transaksi digital.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed