Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BI Catat Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$458,9 Miliar

Smallest Font
Largest Font

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia meningkat menjadi US$458,9 miliar atau sekitar Rp8.351 triliun pada akhir kuartal III 2026. Bank Indonesia (BI) mencatat kenaikan tersebut terutama berasal dari pembiayaan pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman, meskipun utang sektor swasta mengalami penurunan.

Data BI menunjukkan ULN Indonesia bertambah dari US$455,4 miliar pada kuartal II 2026. Secara tahunan, pertumbuhannya mencapai 7,2%. Posisi tersebut setara dengan 30,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan komposisi utang jangka panjang mencapai 84,3% dari keseluruhan kewajiban luar negeri.

ULN pemerintah tercatat sebesar US$220,2 miliar, meningkat dari US$216,3 miliar pada kuartal sebelumnya. Sebaliknya, ULN swasta turun menjadi US$196,3 miliar dari US$196,7 miliar, terutama akibat berkurangnya pinjaman kelompok lembaga keuangan dan perusahaan nonkeuangan.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa pengelolaan kewajiban luar negeri Indonesia masih mengedepankan prinsip kehati-hatian.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ujar Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI.

Peningkatan kewajiban pemerintah berkaitan dengan bertambahnya aliran modal asing ke instrumen SBN serta penarikan pinjaman. BI menyebut pemerintah tetap menjaga kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang.

"Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," ujar Ramdan Denny Prakoso.

Menurut BI, pembiayaan tersebut dialokasikan antara lain untuk kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,0%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 20,8%, serta pendidikan sebesar 16,2%. Sektor konstruksi memperoleh 11,4%, sedangkan transportasi dan pergudangan mencapai 8,5%.

Dari sisi komposisi jangka waktu, seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, pinjaman jangka panjang mencakup 76,6% dari total ULN swasta.

"Posisi ULN pemerintah tetap sehat tecermin pada seluruh ULN pemerintah yang merupakan utang jangka panjang. ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6% terhadap total ULN swasta," jelas Ramdan Denny Prakoso.

Data pemberi pinjaman menunjukkan Singapura menjadi negara dengan kontribusi terbesar, yakni US$52,30 miliar, meningkat dari US$51,89 miliar pada kuartal II 2026. Amerika Serikat berada di urutan berikutnya dengan US$29,73 miliar, disusul China sebesar US$26,03 miliar.

Jepang menyumbang US$20,89 miliar, sedangkan Hongkong mencapai US$20,70 miliar. Dari institusi internasional, International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) menjadi pemberi pinjaman terbesar dengan US$22,29 miliar. Berikutnya Asian Development Bank (ADB) sebesar US$12,16 miliar dan International Monetary Fund (IMF) sebesar US$8,74 miliar.

Di tengah kenaikan ULN, rasio pembayaran utang atau Debt Service Ratio (DSR) Tier 1 justru menunjukkan penurunan. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi November 2026, rasio tersebut turun dari 14,39% pada kuartal II 2026 menjadi 13,31% pada kuartal III 2026.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, menjelaskan bahwa penurunan rasio tersebut berkaitan dengan kondisi likuiditas valuta asing dan kemampuan devisa domestik dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

"Penurunan DSR Tier 1 dapat disebabkan oleh kenaikan penerimaan ekspor, atau penurunan penarikan utang luar negeri oleh pemerintah dan swasta," ujar David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk.

David menilai perkembangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penurunan DSR Tier 1 lebih banyak dipengaruhi oleh berkurangnya kredit luar negeri sektor swasta. Penguatan penerimaan devisa, khususnya dari ekspor, baru terlihat sekitar pertengahan 2026.

"Sementara itu, penerimaan devisa, terutama dari ekspor, baru menunjukkan penguatan sekitar pertengahan 2026," jelas David Sumual.

Meski rasio pembayaran utang membaik, David mengingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah masih menjadi risiko bagi kondisi fiskal pemerintah. Perubahan kurs dapat meningkatkan nilai kewajiban pembayaran ULN dalam denominasi rupiah.

"Risiko fiskal pemerintah tentu akan meningkat apabila rupiah melemah. Oleh karena itu, kredibilitas kebijakan fiskal perlu terus dijaga," tegas David Sumual.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed