Ketegangan Selat Hormuz Ancam APBN dan Daya Beli Indonesia
KETIKA ketegangan geopolitik mengguncang Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah, dampaknya dapat merambat hingga ke dapur rumah tangga Indonesia.
Harga minyak dunia yang melonjak bukan hanya persoalan perdagangan internasional, melainkan juga ancaman terhadap ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), biaya transportasi, dan daya beli masyarakat.
Bagi Indonesia, persoalannya bukan semata-mata harga minyak yang sulit dikendalikan, tetapi juga ketergantungan terhadap energi fosil impor.
Ketika harga minyak meningkat, kebutuhan devisa untuk impor energi ikut membesar.
Pada saat bersamaan, pemerintah menghadapi tekanan untuk menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG agar tidak semakin membebani masyarakat.
Kerentanan tersebut tercermin dalam neraca perdagangan migas. Defisit migas Indonesia meningkat dari 5,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 102,1 triliun pada 2012 menjadi 19,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 359,3 triliun pada 2025 (Badan Pusat Statistik/BPS, Laporan Perekonomian Indonesia 2013 dan Berita Resmi Statistik, 2 Februari 2026).
Artinya, nilai defisit migas secara nominal telah meningkat lebih dari tiga kali lipat dalam kurun 13 tahun.
Meski dipengaruhi berbagai faktor, termasuk perubahan harga dan volume perdagangan, perkembangan ini memperlihatkan besarnya tantangan mengurangi ketergantungan pada energi impor.
Tekanan terhadap APBN juga nyata. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi BBM, LPG, dan listrik (Kementerian Keuangan, APBN Kita, April 2026).
Di tengah persoalan tersebut, transisi energi semakin relevan.
Bukan semata-mata untuk menurunkan emisi karbon, melainkan juga sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah biodiesel B50, kompor listrik, kendaraan listrik, transportasi publik, dan energi terbarukan benar-benar mampu mengurangi ketergantungan impor sekaligus meringankan beban negara dan masyarakat?
Jawabannya tidak cukup hanya dengan menghitung berapa banyak energi fosil yang dapat digantikan.
Indonesia harus mengetahui berapa besar penghematan bersih setelah seluruh biaya transisi diperhitungkan.
B50, Mengurangi Impor tetapi Berapa Biayanya?
Program biodiesel B50 menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap solar fosil.
Melalui pencampuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar, kebutuhan bahan bakar fosil diharapkan berkurang.
Pemerintah mulai memberlakukan mandatori B50 pada Juli 2026.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan penghematan devisa dari program ini mencapai Rp 170 triliun, meningkat dari estimasi Rp 133,3 triliun pada B40.
B50 juga diproyeksikan menurunkan emisi karbon dioksida hingga 44,46 juta ton (Kementerian ESDM, 9 Juli 2026).
Secara nominal, potensi penghematan tersebut sangat besar. Namun, pengurangan impor solar tidak otomatis berarti penghematan APBN dalam jumlah yang sama.
Implementasi B50 membutuhkan pasokan biodiesel sekitar 16,7 juta hingga 18 juta kiloliter, dengan kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sekitar 15,2 juta hingga 16,3 juta ton (Kementerian ESDM, Juli 2026).
Kebutuhan bahan baku tersebut menimbulkan persoalan ekonomi yang tidak sederhana.
Semakin banyak CPO dialihkan untuk biodiesel, semakin besar kebutuhan untuk menyeimbangkan pasokan bagi industri pangan, ekspor, dan penggunaan domestik lainnya.
Ada biaya kesempatan yang harus dihitung. Sawit yang digunakan sebagai bahan bakar tidak lagi tersedia untuk penggunaan alternatif, termasuk ekspor yang menghasilkan devisa.
Selain itu, ketika harga biodiesel lebih tinggi daripada solar fosil, kebutuhan insentif dapat meningkat.
Pendanaan insentif biodiesel melalui dana pungutan sawit memang tidak identik dengan subsidi langsung APBN, tetapi tetap memiliki konsekuensi ekonomi.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai B40 lebih optimal dari sisi biaya dan risiko.
Sedangkan B50 lebih tepat diterapkan secara kondisional ketika harga minyak dunia melampaui 110 dolar AS per barrel atau sekitar Rp 2,01 juta per barrel (IESR, kajian ketahanan energi dan biodiesel).
Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan B50 tidak cukup diukur dari besarnya impor solar yang berhasil digantikan.
Pemerintah perlu membuka perhitungan penghematan devisa bersih, termasuk biaya insentif, kebutuhan bahan baku, dampak terhadap ekspor sawit, serta manfaat tambahan B50 dibandingkan B40.
Tanpa perhitungan tersebut, pengurangan ketergantungan impor berisiko hanya memindahkan sebagian beban ekonomi ke sektor lain.
Kompor Listrik dan Beban Impor LPG
Persoalan ketergantungan energi impor juga hadir di dapur rumah tangga.
Indonesia masih mengandalkan pasokan luar negeri untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan LPG.
Indikator impor LPG dalam dokumen Kementerian ESDM 2026 mencapai sekitar 79 persen (Kementerian ESDM, DIPA 2026).
Ketergantungan ini memiliki konsekuensi terhadap devisa dan belanja negara.
Dalam Rancangan APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 80,3 triliun, meningkat dari outlook 2025 sebesar Rp 68,7 triliun (Kementerian Keuangan, Nota Keuangan RAPBN 2026).
Besarnya subsidi tersebut menunjukkan bahwa persoalan LPG bukan hanya menyangkut ketahanan pasokan, tetapi juga kemampuan fiskal pemerintah dalam menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat.
Salah satu alternatif yang dikembangkan adalah elektrifikasi memasak melalui kompor listrik.
Pemerintah menyiapkan pagu anggaran Rp 815,56 miliar pada 2027 untuk pengadaan kompor listrik dengan teknologi baru (Kementerian ESDM, pembahasan anggaran 2027 bersama DPR).
Secara teori, penggantian LPG dengan listrik dapat mengurangi kebutuhan impor gas.
Namun, manfaat ekonominya tidak sesederhana mengganti tabung LPG dengan kompor induksi.
Pertama, biaya memasak menggunakan LPG bersubsidi berbeda dengan LPG nonsubsidi.
Rumah tangga pengguna LPG 3 kilogram belum tentu langsung memperoleh penghematan ketika beralih ke kompor listrik.
Kedua, masyarakat harus menanggung biaya pembelian kompor, peralatan masak yang sesuai, dan kemungkinan penyesuaian instalasi listrik.
Ketiga, meningkatnya konsumsi listrik perlu diimbangi dengan kesiapan jaringan dan pasokan.
Apabila tambahan kebutuhan listrik meningkatkan subsidi atau kompensasi, penghematan fiskal bersih dapat lebih kecil daripada penurunan subsidi LPG.
Karena itu, pemerintah perlu membandingkan biaya memasak menggunakan LPG 3 kilogram, LPG nonsubsidi, dan kompor induksi berdasarkan kebutuhan energi yang setara.
Uji coba juga sebaiknya mengutamakan kelompok rumah tangga yang secara teknis dan ekonomi paling siap melakukan peralihan.
Dengan demikian, pengurangan impor LPG tidak berhenti sebagai target, tetapi benar-benar menghasilkan efisiensi tanpa menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Kendaraan Listrik, Siapa yang Paling Diuntungkan?
Elektrifikasi transportasi menawarkan peluang pengurangan konsumsi BBM yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Mobil dan sepeda motor listrik menggunakan energi yang berbeda dari kendaraan berbahan bakar bensin atau solar. Dengan demikian, semakin besar penggunaan kendaraan listrik, semakin terbuka peluang mengurangi konsumsi BBM.
Namun, manfaat ekonominya harus dibedakan antara penghematan negara dan penghematan pengguna.
Bagi negara, pengurangan konsumsi BBM dapat menekan kebutuhan impor serta belanja subsidi atau kompensasi tertentu.
Besarnya manfaat bergantung pada jenis BBM yang digantikan, volume konsumsi, harga energi, dan kebijakan fiskal.
Bagi masyarakat, kendaraan listrik berpotensi menawarkan biaya energi dan perawatan yang lebih rendah.
Akan tetapi, penghematan operasional tidak otomatis berarti total biaya kepemilikan lebih murah.
Harga pembelian kendaraan, pembiayaan kredit, usia baterai, biaya penggantian komponen, serta ketersediaan infrastruktur pengisian daya tetap harus diperhitungkan.
Persoalan ini penting karena manfaat kendaraan listrik tidak boleh hanya dinikmati kelompok masyarakat yang mampu membeli kendaraan baru.
Peluang yang menarik justru terdapat pada sepeda motor listrik untuk pengguna dengan mobilitas tinggi, seperti pengemudi ojek daring, kurir, dan pekerja yang menggunakan kendaraan setiap hari.
IESR memperkirakan penggunaan lima juta sepeda motor listrik berpotensi mengurangi konsumsi BBM sekitar tiga miliar liter per tahun (IESR, kajian ketahanan energi dan elektrifikasi transportasi).
Namun, angka tersebut merupakan potensi berdasarkan skenario adopsi, bukan penghematan yang telah terealisasi.
Bagi pengendara yang menempuh perjalanan jauh setiap hari, biaya energi per kilometer menjadi faktor penting.
Apabila biaya pembelian dan pembiayaan kendaraan dapat ditekan, elektrifikasi berpotensi meningkatkan pendapatan bersih mereka.
Karena itu, insentif kendaraan listrik perlu mempertimbangkan kelompok pengguna, intensitas pemakaian, dan manfaat pengurangan BBM yang dapat diukur.
Kebijakan tidak cukup hanya mengejar peningkatan penjualan kendaraan listrik. Ukuran keberhasilannya harus mencakup pengurangan konsumsi BBM serta manfaat ekonomi yang benar-benar diterima pengguna.
Transportasi Publik, Manfaat Lebih Luas
Elektrifikasi transportasi publik memiliki dimensi ekonomi yang berbeda dari kendaraan pribadi.
Jika kendaraan listrik pribadi terutama memberikan penghematan langsung kepada pemiliknya, transportasi publik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jumlah lebih besar.
Bus listrik, misalnya, berpotensi mengurangi konsumsi solar, emisi kendaraan, serta biaya operasional tertentu.
Namun, keekonomiannya harus dihitung berdasarkan keseluruhan umur kendaraan.
Investasi awal armada, pembangunan depo, infrastruktur pengisian daya, pemeliharaan, dan penggantian baterai perlu dibandingkan dengan biaya operasional bus konvensional.
Selain itu, manfaat transportasi publik tidak semata-mata ditentukan oleh jenis energi yang digunakan.
Bus listrik yang beroperasi dengan tingkat keterisian rendah belum tentu menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar daripada sistem transportasi publik yang terintegrasi, memiliki frekuensi memadai, dan digunakan banyak penumpang.
Karena itu, elektrifikasi armada perlu berjalan bersama perbaikan layanan, integrasi antarmoda, serta pengembangan jaringan transportasi publik.
Bagi masyarakat, manfaat terbesarnya bukan sekadar menggunakan bus tanpa solar, melainkan memiliki alternatif perjalanan yang lebih terjangkau, nyaman, dan dapat diandalkan.
Jika semakin banyak warga beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik, pengurangan konsumsi BBM dapat berlangsung lebih luas.
Di sinilah pemerintah daerah memiliki peran strategis.
Pengembangan transportasi publik listrik harus menjadi bagian dari kebijakan mobilitas perkotaan, bukan sekadar pengadaan kendaraan baru.
Panas Bumi, Potensi Besar Belum Tentu Siap Digunakan
Elektrifikasi transportasi dan rumah tangga akan meningkatkan kebutuhan listrik. Karena itu, pengurangan konsumsi BBM dan LPG perlu diikuti penguatan pasokan energi domestik.
Indonesia memiliki peluang besar melalui energi panas bumi atau geothermal.
Kementerian ESDM mencatat potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,2 gigawatt (GW). Namun, kapasitas terpasang hingga Agustus 2026 baru sekitar 2,78 GW, atau sekitar 11,6 persen dari potensi tersebut (Badan Geologi Kementerian ESDM, 27 Agustus 2026).
Kesenjangan ini memperlihatkan besarnya peluang pengembangan sekaligus tantangan untuk merealisasikannya.
Berbeda dengan energi surya dan angin yang produksinya dipengaruhi kondisi cuaca, pembangkit panas bumi dapat menyediakan pasokan listrik yang relatif stabil.
Namun, potensi sumber daya tidak otomatis menjadi kapasitas pembangkit yang siap digunakan.
Pengembangan panas bumi membutuhkan investasi awal besar, terutama pada tahap eksplorasi. Risiko kegagalan pengeboran, pembiayaan proyek, kepastian harga jual listrik, perizinan, dan pembangunan transmisi menjadi faktor penentu.
Ada pula persoalan keekonomian yang sering terlewat.
Tambahan kapasitas panas bumi tidak otomatis mengurangi impor minyak apabila pembangkit yang digantikannya menggunakan batu bara domestik.
Manfaat panas bumi dapat berupa diversifikasi pasokan, pengurangan emisi, dan peningkatan ketahanan sistem listrik. Namun, besarnya penghematan devisa harus dihitung berdasarkan jenis energi yang benar-benar tergantikan.
Dengan demikian, keberhasilan pengembangan panas bumi tidak cukup diukur dari kapasitas terpasang.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa listrik yang dihasilkan memiliki biaya kompetitif, dapat disalurkan ke pusat permintaan, dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil secara nyata.
Penghematan yang Tidak Boleh Dihitung Dua Kali
B50 berpotensi mengurangi kebutuhan impor solar. Kompor listrik dapat menekan konsumsi LPG. Kendaraan listrik mengurangi penggunaan BBM, sedangkan transportasi publik berpotensi menurunkan konsumsi energi per penumpang.
Panas bumi dapat memperkuat pasokan listrik domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit fosil tertentu.
Namun, seluruh potensi penghematan tersebut tidak dapat dijumlahkan begitu saja.
Pengurangan impor BBM merupakan penghematan devisa bruto.
Penurunan subsidi atau kompensasi merupakan manfaat fiskal yang harus dihitung setelah memperhitungkan perubahan belanja lainnya.
Sementara itu, penghematan biaya operasional kendaraan listrik merupakan manfaat bagi pengguna, bukan otomatis tambahan penerimaan negara.
Terdapat pula kemungkinan tumpang tindih perhitungan apabila beberapa program mengurangi konsumsi energi fosil yang sama.
Karena itu, pemerintah perlu mengembangkan ukuran keberhasilan transisi energi berdasarkan tiga indikator utama: penghematan devisa bersih, dampak fiskal bersih, dan penurunan biaya energi masyarakat.
Kementerian ESDM perlu memastikan setiap program memiliki perhitungan keekonomian yang terbuka.
Kementerian Keuangan harus menilai dampak subsidi, insentif, serta kebutuhan investasi terhadap APBN.
PLN perlu memastikan ketersediaan pasokan dan jaringan listrik yang memadai, sementara pemerintah daerah harus mempercepat pengembangan transportasi publik yang terintegrasi.
Yang tidak kalah penting, kebijakan transisi energi perlu memperhatikan distribusi manfaatnya.
Rumah tangga berpenghasilan rendah, pengemudi ojek daring, pekerja transportasi, dan pelaku usaha kecil tidak boleh hanya menjadi penonton ketika pemerintah dan industri mengembangkan teknologi energi baru.
Kelompok tersebut justru perlu memperoleh manfaat nyata melalui biaya energi yang lebih rendah, akses pembiayaan, serta layanan transportasi yang lebih terjangkau.
Ketahanan Energi Harus Terasa hingga Dompet Masyarakat
Transisi energi pada akhirnya tidak boleh berhenti sebagai deretan target, angka investasi, dan proyek pembangunan pembangkit.
Program yang menghasilkan penghematan terbesar di atas kertas belum tentu paling efektif apabila membutuhkan biaya tinggi, waktu pelaksanaan panjang, atau hanya memberikan manfaat kepada sebagian kecil masyarakat.
Indonesia perlu menentukan prioritas berdasarkan besarnya pengurangan impor, biaya pelaksanaan, kesiapan infrastruktur, dan manfaat yang dapat segera dirasakan masyarakat.
Gejolak harga minyak dunia mungkin tidak dapat dikendalikan oleh Indonesia.
Namun, ketergantungan terhadap energi impor dapat dikurangi melalui kebijakan yang konsisten, investasi yang tepat, dan perubahan struktur konsumsi energi nasional.
Keberhasilan transisi energi bukan diukur dari seberapa banyak kendaraan listrik terjual, seberapa tinggi campuran biodiesel, atau seberapa besar kapasitas pembangkit dibangun.
Ukurannya adalah seberapa banyak devisa yang benar-benar dapat dihemat, seberapa kuat APBN menghadapi gejolak global, dan seberapa ringan biaya energi yang harus ditanggung masyarakat.
Indonesia tidak cukup hanya memiliki potensi energi alternatif yang melimpah.
Tantangan sesungguhnya adalah mengubah potensi tersebut menjadi ketahanan ekonomi yang nyata.
Sebab, benteng energi nasional yang paling kuat bukan hanya yang mampu menghadapi lonjakan harga minyak dunia, melainkan juga yang membuat masyarakat tidak harus terus-menerus membayar mahal akibat ketergantungan terhadap energi impor.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow