Prabowo Dorong Negara Nikmati 70 Persen Keuntungan Tambang
Perubahan pembagian keuntungan industri pertambangan berpotensi memengaruhi kinerja perusahaan tambang swasta di Indonesia. Rencana pemerintah menetapkan minimal 70 persen keuntungan sektor tersebut untuk negara menjadi perhatian pelaku pasar modal, dilansir dari Idxchannel. Penilaian terhadap kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan Sinarmas Sekuritas pada Senin (16/11/2026).
Cakupannya diperkirakan tidak hanya menyentuh satu komoditas, melainkan seluruh subsektor pertambangan. Komoditas yang berpotensi masuk dalam penerapan aturan tersebut meliputi batu bara, nikel, emas, tembaga, hingga timah. Artinya, pengaruh kebijakan dapat menjangkau perusahaan yang bergerak di berbagai jenis kegiatan pertambangan.
Perbedaan karakteristik perusahaan milik negara dan swasta menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam analisis tersebut. Emiten swasta diperkirakan menghadapi sensitivitas lebih tinggi terhadap perubahan ketentuan pengelolaan keuntungan.
Sementara itu, perusahaan pertambangan milik negara berpotensi mendapatkan keuntungan strategis apabila kebijakan tersebut diterapkan. Sinarmas Sekuritas menyampaikan penilaian mengenai perbedaan posisi kedua kelompok perusahaan tersebut. “Emiten swasta yang cenderung lebih sensitif terhadap perubahan regulasi, sementara emiten BUMN berpeluang memperoleh keuntungan strategis,” tulis Sinarmas.
Besaran pembagian keuntungan masih menunggu aturan teknis
Walaupun target minimal 70 persen telah disampaikan, pengaruhnya terhadap keuntungan dan valuasi masing-masing perusahaan belum bisa dihitung secara pasti. Pemerintah masih perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Salah satu persoalan utama adalah dasar penghitungan keuntungan yang menjadi hak negara. Terdapat beberapa kemungkinan perhitungan, yakni berdasarkan pendapatan perusahaan, laba bersih, atau keuntungan setelah dikurangi biaya produksi.
Perbedaan dasar penghitungan tersebut dapat menentukan besarnya bagian keuntungan yang diterima negara maupun perusahaan tambang. Karena itu, kejelasan formula menjadi unsur penting sebelum konsekuensi finansial kebijakan dapat diukur. Selain formula pembagian keuntungan, mekanisme pengembalian modal investor juga membutuhkan kepastian.
Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan investasi swasta yang telah ditanamkan dalam kegiatan pertambangan. Sinarmas Sekuritas turut menyoroti perlunya ketentuan khusus bagi perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan operasional berdasarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Perlakuan terhadap izin yang telah beroperasi perlu diperjelas.
Skema pengembalian investasi juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan dampak kebijakan terhadap perusahaan. Tanpa kejelasan kedua aspek tersebut, perubahan profitabilitas dan valuasi emiten masih sulit diproyeksikan secara terukur.
Daftar emiten yang berpotensi terdampak
Jangkauan kebijakan terhadap berbagai komoditas membuat sejumlah perusahaan terbuka perlu diperhatikan. Sinarmas Sekuritas mengidentifikasi emiten dari sektor batu bara, nikel, emas, tembaga, dan timah sebagai perusahaan yang berpotensi terkena pengaruh aturan.
Untuk subsektor batu bara, terdapat enam perusahaan yang masuk dalam daftar perhatian berdasarkan analisis Sinarmas Sekuritas. Perusahaan tersebut memiliki kegiatan usaha di industri pertambangan batu bara.
- PT Bukit Asam Tbk (PTBA).
- PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO).
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG).
- PT Indika Energy Tbk (INDY).
- PT Bayan Resources Tbk (BYAN).
- PT Harum Energy Tbk (HRUM).
Pada industri nikel, terdapat lima emiten yang turut menjadi perhatian. Daftar tersebut mencakup perusahaan pertambangan maupun perusahaan yang bergerak dalam pengembangan sumber daya mineral nikel.
- PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM).
- PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
- PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL).
- PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA).
- PT PAM Mineral Tbk (NICL).
Berikutnya, kelompok perusahaan emas dan tembaga juga masuk dalam cakupan emiten yang berpotensi terdampak. Sinarmas Sekuritas mencatat lima nama perusahaan dalam subsektor tersebut.
- PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS).
- PT Archi Indonesia Tbk (ARCI).
- PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB).
- PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).
- PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).
Di luar kelompok batu bara, nikel, emas, dan tembaga, sektor timah juga berpotensi masuk dalam penerapan kebijakan. Salah satu perusahaan yang disebut adalah PT Timah Tbk (TINS).
Instruksi Prabowo mengenai pengelolaan hasil tambang
Rencana pembagian keuntungan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo ketika menghadiri acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menginstruksikan jajaran menteri, khususnya Menteri ESDM, untuk memastikan negara memperoleh bagian keuntungan minimal 70 persen dari seluruh izin pertambangan. “Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujar Prabowo.
Selain menetapkan porsi keuntungan bagi negara, Prabowo juga menyampaikan kemungkinan penguasaan saham perusahaan pertambangan oleh negara. Meski demikian, keterlibatan investor swasta tetap terbuka apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal.
Dalam skema tersebut, investor diperbolehkan menanamkan modal dengan ketentuan pengembalian investasinya tetap diperhitungkan. Setelah modal kembali, keuntungan mayoritas harus dinikmati oleh bangsa Indonesia. “Bila perlu dikuasai saham-sahamnya. Kalau tidak, karena kita mungkin butuh modal, dia memasukkan modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” tegasnya.
Prabowo menyatakan bahwa kebijakan tersebut diarahkan agar pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengaturan kepemilikan dan pembagian keuntungan menjadi bagian dari upaya mencapai tujuan tersebut.
Prabowo juga mengatur mekanisme ekspor pertambangan
Selain persoalan pembagian keuntungan, pemerintah juga mengarahkan perubahan mekanisme pelaporan ekspor. Seluruh kegiatan pengiriman barang ke luar negeri diwajibkan melewati satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara jumlah komoditas yang benar-benar dikirim dengan angka yang dilaporkan kepada negara.
Pemerintah ingin mencegah ketidaksesuaian data dalam aktivitas perdagangan luar negeri. Prabowo memberikan contoh mengenai kewajiban pelaporan jumlah barang ekspor secara akurat. Apabila jumlah pengiriman mencapai 100 ton, angka yang dilaporkan juga harus menunjukkan jumlah yang sama.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” katanya.
Dalam sambutannya, Prabowo juga menyinggung laporan sejumlah gubernur mengenai berbagai persoalan yang ditemukan di daerah. Salah satu hal yang disebut berkaitan dengan koridor-koridor yang menjadi perhatian pemerintah. “Gubernur melaporkan di banyak daerah ada masalah-masalah, ya, kan. Apa yang disinggung tadi, koridor-koridor ya” ujar dia. Dengan demikian, rencana pembagian minimal 70 persen keuntungan pertambangan masih membutuhkan penjelasan teknis, terutama mengenai dasar penghitungan keuntungan, perlakuan terhadap IUP yang telah beroperasi, dan mekanisme pengembalian modal investor.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow