Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Rupiah Melemah ke Rp 18.268 per Dollar AS

Smallest Font
Largest Font

Tekanan fiskal pemerintah dan ketidakpastian ekonomi global mendorong rupiah melemah pada perdagangan Senin (16/11/2026). Mata uang Indonesia ditutup di level Rp 18.268 per dollar AS, tertekan oleh tingginya pembayaran bunga utang, ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat, serta risiko geopolitik di Timur Tengah, dilansir dari Money.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah kehilangan 62 poin atau sekitar 0,34 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan sebelumnya. Pelemahan tersebut mencerminkan kombinasi tekanan dari dalam negeri dan perkembangan pasar internasional.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menyoroti pembayaran bunga utang pemerintah sebagai salah satu faktor domestik yang membebani nilai tukar. Hingga 31 Oktober 2026, kewajiban tersebut mencapai Rp 494 triliun atau 21,08 persen dari total belanja pemerintah pusat.

"Artinya, dari setiap Rp 100 yang dibelanjakan pemerintah pusat, sekitar Rp 21 digunakan hanya untuk membayar bunga utang," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).

Besarnya pembayaran bunga utang dinilai membatasi kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

"Semakin besar beban bunga, semakin terbatas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan program sosial lainnya," jelas Ibrahim.

Pemerintah memperkirakan pembayaran bunga utang hingga akhir 2026 mencapai Rp 582,2 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN sebesar Rp 599 triliun.

Meski demikian, Ibrahim menilai investor masih akan memperhatikan kemampuan pemerintah mengelola kondisi fiskal, khususnya defisit anggaran dan penerimaan negara.

"Investor tetap akan mencermati kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran, meningkatkan penerimaan pajak, serta mengendalikan penambahan utang baru," ucap Ibrahim.

Ketidakpastian politik setelah mundurnya Wakil Presiden turut menjadi perhatian pelaku pasar. Pernyataan Menteri Keuangan mengenai perlunya dukungan masyarakat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak juga memunculkan pertanyaan mengenai pencapaian target pendapatan negara.

Jika penerimaan pajak melemah, kemampuan pemerintah membiayai belanja negara berpotensi semakin terbatas. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui penerbitan utang.

Menurut Ibrahim, kehati-hatian investor terhadap perkembangan fiskal domestik berpotensi menambah tekanan terhadap rupiah serta meningkatkan volatilitas pasar saham dan obligasi.

Dari luar negeri, arah kebijakan suku bunga Federal Reserve atau The Fed menjadi faktor lain yang memengaruhi pergerakan rupiah. Sejumlah pejabat bank sentral Amerika Serikat mengisyaratkan perlunya mempertahankan kebijakan moneter ketat untuk mengendalikan inflasi.

Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee pada Jumat menyatakan inflasi akan menjadi penentu arah kebijakan suku bunga. Sementara itu, Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack menilai tekanan inflasi bergerak ke arah yang tidak sesuai harapan.

Hammack juga menilai kebijakan moneter yang lebih restriktif diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target 2 persen. Pandangan serupa disampaikan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly yang menilai pengetatan tambahan mungkin diperlukan.

Presiden The Fed Dallas Lorie Logan pada Selasa menyebut bank sentral Amerika Serikat membutuhkan setidaknya dua kali kenaikan suku bunga lagi, masing-masing sebesar 25 basis poin, untuk menekan inflasi.

Ekspektasi kenaikan suku bunga Amerika Serikat berpotensi meningkatkan daya tarik dollar AS. Kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Selain kebijakan moneter, perkembangan geopolitik Timur Tengah juga memengaruhi perhatian pasar, terutama terkait kelancaran distribusi minyak mentah melalui Selat Hormuz.

Seorang pejabat Gedung Putih pada Jumat menyatakan Presiden AS Donald Trump telah memperpanjang pengecualian terhadap Jones Act selama 90 hari. Ketentuan tersebut mewajibkan kapal berbendera AS mengangkut kargo antarpelabuhan di wilayah Amerika Serikat.

Di tengah mulai melonggarnya pasokan, tarif pengiriman minyak masih relatif tinggi. Risiko yang dihadapi kapal tanker ketika melintasi Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang membuat harga minyak sulit turun lebih jauh.

Ketidakpastian keamanan jalur distribusi energi tersebut masih membayangi pasar minyak dan pasar keuangan internasional.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed