Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Biaya Hidup Tekan Warga Prancis Picu Gelombang Demonstrasi

Smallest Font
Largest Font

Kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi memperburuk tekanan ekonomi rumah tangga di Prancis, mendorong warga mengurangi pengeluaran serta kembali turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemerintah. Pada Sabtu, 17 Oktober 2026, sekitar 550 ribu orang mengikuti 110 demonstrasi di berbagai wilayah, menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sementara penyelenggara memperkirakan jumlah peserta mencapai 800 ribu orang.

Tekanan ekonomi tersebut terjadi setelah inflasi menggerus daya beli selama beberapa tahun. Data lembaga statistik nasional Prancis, INSEE, mencatat inflasi sebesar 5,2 persen pada 2022 dan 4,9 persen pada 2023, sebelum melambat menjadi 0,9 persen pada 2025.

Pada September 2026, harga konsumen kembali meningkat 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan harga energi sebesar 21,3 persen menjadi pendorong utama, memperbesar beban pengeluaran rumah tangga yang belum pulih dari lonjakan harga sebelumnya.

Di Beauvais, Fanny, seorang ibu lima anak berusia 43 tahun, menghadapi keterbatasan anggaran meskipun dirinya dan suami sama-sama bekerja. Pada 16 September 2026, ia hanya memiliki 150 euro atau sekitar Rp 3 juta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya hingga akhir bulan.

Fanny bekerja paruh waktu sebagai juru masak sekaligus petugas kebersihan di panti jompo, sedangkan suaminya menjadi operator forklift. Kepada Le Parisien, ia menggambarkan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Saya merasa miskin. Hidup kami adalah soal akal-akalan agar tetap bisa bertahan," kata Fanny, seperti dikutip Le Parisien dalam artikel yang terbit pada 21 September 2026.

Untuk menekan pengeluaran, Fanny memilih makanan yang lebih murah, menukar ikan hasil tangkapan suaminya dengan sayuran milik tetangga, serta mencari barang rumah tangga di pasar loak. Ia juga berharap tidak harus terus-menerus menghitung setiap pengeluaran.

"Saya ingin berhenti menghitung semua (pengeluaran)," ujar Fanny.

Pemerintah Prancis mengakui kesulitan yang dihadapi masyarakat. Juru bicara pemerintah Maud Bregeon menyampaikan tanggapan mengenai kenaikan harga energi dalam konferensi pers pada 10 September 2026.

"Saya memahami kekhawatiran warga kita yang, bagi banyak orang, sedang menghadapi situasi yang sangat sulit," kata Bregeon.

Bregeon menyebut harga bahan bakar dan gas terus meningkat dalam beberapa hari sebelumnya. Pemerintah berencana menyesuaikan bantuan sesuai perkembangan situasi, termasuk melalui program chèque énergie untuk membantu jutaan warga membayar biaya energi, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

Ketidakpuasan juga muncul dari warga yang menilai kenaikan pendapatan belum mampu mengimbangi biaya hidup. Di Besançon, Stéphanie Vuillaume, mantan penata rambut yang kini bekerja sebagai petugas pemeliharaan sekolah menengah, kembali menyuarakan tuntutan yang pernah dibawanya dalam gerakan Rompi Kuning pada 2018.

Stéphanie dan suaminya, Frédéric, masing-masing memperoleh penghasilan sekitar 1.700 euro per bulan, belum termasuk lembur. Mereka tinggal di apartemen perumahan sosial di kawasan Planoise, tetapi Stéphanie menilai kemampuan keluarganya memenuhi kebutuhan terus menyusut.

"Dia melambangkan segala hal yang kami lawan, kapitalisme yang tak terkendali dan sikap meremehkan orang biasa," kata Stéphanie kepada Le Monde, merujuk pada Presiden Emmanuel Macron.

Ia menilai situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dibandingkan ketika gerakan Rompi Kuning muncul akibat penolakan terhadap kenaikan pajak bahan bakar. Stéphanie mengatakan pengalaman berbelanja pada masa itu menunjukkan besarnya perubahan daya beli masyarakat.

"Pada 2018, dengan uang 100 euro, kita masih bisa memenuhi keranjang belanja. Sekarang tidak lagi," ujarnya.

Suaminya, Fred, turut mengkritik kemerosotan layanan publik yang menurutnya memperburuk kehidupan masyarakat pekerja.

"Kondisi hidup kami terus memburuk dari hari ke hari, dan bukan para bos perusahaan multinasional yang menanggung akibat dari penghancuran layanan publik kami," kata Fred.

Data yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan harga-harga di Prancis meningkat 23,4 persen sejak Macron menjabat pada 2017. Dalam periode yang sama, upah median naik 22,8 persen, sementara pada 2024 sekitar 9,8 juta penduduk Prancis metropolitan hidup di bawah garis kemiskinan, setara dengan 15,4 persen populasi dan menjadi tingkat tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 1996.

Tekanan ekonomi menjadi salah satu isu utama dalam demonstrasi nasional pada 17 Oktober 2026. Para peserta membawa tuntutan beragam, mulai dari kenaikan upah dan perbaikan kondisi sekolah hingga perlindungan layanan publik. Aktivis Rompi Kuning juga kembali mengangkat persoalan biaya hidup dan ketimpangan yang telah mereka suarakan sejak 2018.

Sonia Mabrouk, 40 tahun, datang dari pinggiran barat Paris bersama putrinya yang masih bersekolah di tingkat menengah. Kepada Associated Press, ia menyampaikan kritik terhadap persoalan layanan publik dan kebijakan yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok kaya dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

Demonstrasi pada awalnya berlangsung dalam bentuk pawai massa. Di Paris, peserta membawa bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi situasi kemudian berubah di sekitar Place de la République ketika sejumlah kelompok menyerang fasilitas jalanan dan mencoba menerobos barak Garda Republik.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed