Polri Pastikan Biaya Pembuatan SIM Masuk Kas Negara
Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki sejumlah komponen biaya yang perlu dipersiapkan masyarakat, mulai dari penerbitan dokumen hingga pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Polri memastikan seluruh pembayaran resmi masuk ke kas negara melalui sistem transaksi nontunai, dilansir dari Otomotif.
Ketentuan tarif penerbitan maupun perpanjangan SIM telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Polri.
Biaya tersebut termasuk dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Karena itu, pembayaran administrasi SIM harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh disertai pungutan di luar aturan.
Untuk menjaga transparansi pelayanan, Polri menerapkan pengawasan terhadap seluruh tahapan pengurusan SIM. Sistem pembayaran juga diarahkan menggunakan mekanisme nontunai agar aliran dana dapat dipastikan masuk ke rekening penerimaan negara.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pungutan liar dalam pelayanan penerbitan SIM.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026), ia menyebut seluruh transaksi pada layanan SIM telah diarahkan melalui bank penerima PNBP.
“Dalam rangka memastikan seluruh biaya pengurusan SIM masuk ke kas negara dan mencegak pungutan liar, Polri telah melakukan berbagai upaya diantaranya seluruh sistem pembayaran di semua layanan SIM dilakukan secara non tunai melalui Bank penerima PNBP,”
Selain pengaturan transaksi, pengawasan terhadap petugas yang melayani masyarakat juga dilakukan secara langsung. Pengendalian internal tersebut diterapkan untuk memastikan proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
I Made Agus Prasatya juga menjelaskan bahwa pengembangan layanan berbasis digital menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan SIM.
“Selain itu pengawasan dan pengendalian secara melekat selalu diterapkan kepada semua petugas pelayanan SIM, digitalisasi layanan SIM juga terus dikembangkan agar menciptakan layanan SIM yang mudah, transparan, efisien, zero pungli, dan semakin mendekat kepada masyarakat,”
Rincian Tarif Penerbitan SIM Baru
Besaran biaya pembuatan SIM baru berbeda menurut golongan kendaraan dan jenis SIM yang diajukan. Berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020, tarif penerbitannya terbagi menjadi tiga kelompok biaya.
Pemohon SIM A, SIM B I, dan SIM B II dikenakan biaya Rp 120.000. Sementara itu, kelompok SIM C, SIM C I, dan SIM C II memiliki tarif Rp 100.000.
Adapun penerbitan SIM D dan SIM D I ditetapkan sebesar Rp 50.000. Berikut rincian tarif penerbitan SIM baru berdasarkan golongannya.
| Golongan SIM | Biaya penerbitan |
|---|---|
| SIM A, SIM B I, SIM B II | Rp 120.000 |
| SIM C, SIM C I, SIM C II | Rp 100.000 |
| SIM D, SIM D I | Rp 50.000 |
Rincian Biaya Perpanjangan SIM
Tarif memperpanjang SIM memiliki nominal berbeda dibandingkan penerbitan dokumen baru. Untuk SIM A, SIM B I, dan SIM B II, biaya administrasi perpanjangan ditetapkan sebesar Rp 80.000.
Sementara itu, pemilik SIM C, SIM C I, dan SIM C II perlu membayar Rp 75.000. Adapun tarif perpanjangan SIM D dan SIM D I adalah Rp 30.000.
Rincian tersebut merupakan tarif resmi perpanjangan berdasarkan golongan SIM, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 76 Tahun 2020.
| Golongan SIM | Biaya perpanjangan |
|---|---|
| SIM A, SIM B I, SIM B II | Rp 80.000 |
| SIM C, SIM C I, SIM C II | Rp 75.000 |
| SIM D, SIM D I | Rp 30.000 |
Biaya Tambahan di Luar Tarif Resmi PNBP
Selain membayar biaya penerbitan atau perpanjangan, masyarakat perlu memperhitungkan pengeluaran untuk memenuhi persyaratan administrasi lainnya. Dua pemeriksaan yang perlu dipersiapkan adalah tes kesehatan jasmani dan tes psikologi.
Tes kesehatan jasmani dilakukan untuk memastikan kondisi fisik pemohon memenuhi persyaratan berkendara. Pemeriksaan ini menjadi salah satu bagian yang perlu dipenuhi sebelum proses pengurusan SIM diselesaikan.
Sementara itu, tes psikologi digunakan untuk mengetahui kondisi psikologis seseorang sebelum memperoleh SIM baru maupun memperpanjang masa berlaku dokumen tersebut.
Kedua pemeriksaan tersebut memiliki ketentuan biaya tersendiri. Tarifnya tidak termasuk dalam komponen PNBP untuk penerbitan maupun perpanjangan SIM.
Besaran pembayaran tes kesehatan dan psikologi juga tidak selalu sama karena bergantung pada penyedia layanan pemeriksaan. Dengan demikian, nominal kedua komponen tersebut perlu diperhitungkan secara terpisah dari tarif resmi administrasi SIM.
Pemahaman mengenai perbedaan biaya penerbitan, perpanjangan, dan pemeriksaan pendukung penting agar masyarakat dapat mengetahui komponen pembayaran yang harus dipenuhi. Tarif PNBP tetap mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020, sedangkan biaya kesehatan dan psikologi mengikuti ketentuan penyedia layanan masing-masing.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow