Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Biaya Tambahan Membuat Pengurusan SIM Lebih Mahal

Smallest Font
Largest Font

Pengeluaran untuk membuat maupun memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) dapat melampaui nominal yang tercantum dalam ketentuan pemerintah. Perbedaan tersebut disebabkan adanya sejumlah kewajiban administrasi dan pemeriksaan yang pembayarannya tidak masuk dalam tarif penerbitan SIM.

Dilansir dari Otomotif, biaya tambahan yang perlu diperhitungkan pemohon meliputi pemeriksaan kesehatan jasmani serta pengujian psikologi. Kedua layanan tersebut mempunyai komponen pembayaran tersendiri sehingga total pengeluaran tidak hanya berasal dari biaya penerbitan SIM.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tarif penerbitan dan perpanjangan SIM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 secara khusus mengatur biaya yang berkaitan dengan penerbitan SIM. Artinya, nominal yang tercantum dalam peraturan tersebut tidak otomatis mencakup seluruh pengeluaran yang harus dipenuhi seseorang ketika mengajukan permohonan.

Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi calon pemegang SIM. Dasar kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengaturan mengenai tata cara pemenuhan persyaratan kesehatan juga berkaitan dengan Pasal 88 dalam undang-undang yang sama. Pelaksanaannya kemudian diatur melalui ketentuan kepolisian.

Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menerangkan dasar hukum persyaratan tersebut dalam keterangannya kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026).

“Sedangkan persyaratan untuk seseorang mendapatkan SIM sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah memenuhi persyaratan kesehatan yang tata caranya sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang tersebut diatur dengan Perpol,”

Ketentuan teknis yang mengatur penerbitan SIM terdapat dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Dua dokumen kesehatan memiliki biaya tersendiri

Dalam ketentuan tersebut, pemohon harus melengkapi dua dokumen sebagai bukti pemenuhan persyaratan kesehatan. Dokumen yang dimaksud adalah Surat Keterangan Dokter dan Surat Keterangan Lulus Uji Psikologi.

Kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari persyaratan pengajuan SIM, tetapi pembiayaannya tidak dimasukkan ke dalam tarif resmi penerbitan yang ditetapkan pemerintah melalui PP Nomor 76 Tahun 2020.

Dengan demikian, pemohon perlu membedakan antara pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan SIM dan pembayaran layanan pemeriksaan kesehatan maupun psikologi.

Penjelasan mengenai pemisahan komponen biaya tersebut juga disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri. Ia menegaskan bahwa pembayaran dokumen pemeriksaan tidak termasuk tarif penerbitan SIM.

“Biaya penerbitan surat keterangan dokter dan surat keterangan lulus uji psikologi tersebut tidak termasuk dalam komponen biaya penerbitan SIM sesuai PP No 76 tahun 2020,”

Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran untuk kedua layanan tersebut berkaitan dengan jasa tenaga profesional yang melakukan pemeriksaan, bukan bagian dari penerimaan resmi penerbitan SIM.

“Biaya tersebut merupakan biaya profesi dokter dan psikolog yang bukan merupakan komponen tarif resmi penerbitan SIM,”

Penyebab total pengeluaran pengurusan SIM berbeda

Pemisahan komponen pembayaran tersebut menjelaskan mengapa nominal yang dikeluarkan masyarakat bisa lebih besar daripada tarif yang tercantum dalam peraturan pemerintah. Perbedaan itu bukan semata-mata berasal dari biaya penerbitan SIM.

Dalam proses pengajuan, terdapat dua kelompok pengeluaran yang perlu dibedakan, yakni tarif penerbitan SIM berdasarkan ketentuan PNBP serta biaya layanan untuk memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi.

Biaya pemeriksaan kesehatan digunakan untuk memperoleh Surat Keterangan Dokter, sedangkan pengujian psikologi berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Lulus Uji Psikologi. Keduanya merupakan dokumen yang diwajibkan dalam pemenuhan persyaratan penerbitan SIM.

Oleh karena itu, perhitungan keseluruhan biaya pembuatan maupun perpanjangan SIM perlu memperhatikan kedua jenis pembayaran tersebut. Tarif resmi berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020 hanya mencakup komponen penerbitan SIM, sementara pemeriksaan kesehatan dan psikologi dibayarkan secara terpisah.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed