BKPM Cabut Izin Tambang PT Kristalin Ekalestari di Nabire
Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Kristalin Ekalestari (KEL) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, setelah verifikasi lapangan menemukan aktivitas pembukaan tambang di kawasan hutan tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan. Keputusan yang diterbitkan Rosan Roeslani atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu juga mengembalikan wilayah konsesi seluas 3.500 hektare kepada negara, dilansir dari Detik Finance.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan itu membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 112/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 tentang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas DMP.
Menurut dokumen keputusan yang dilaporkan, langkah tersebut menindaklanjuti permohonan Kementerian ESDM dan rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Hasil verifikasi lapangan Satgas PKH di Kabupaten Nabire menyatakan PT Kristalin Ekalestari melakukan pembukaan tambang di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya.
Permohonan pencabutan diajukan Menteri ESDM melalui surat Nomor T-356/MB.04/MEM.B/2026 tertanggal 9 Oktober 2026. Dokumen tersebut merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.
Rosan Roeslani menyatakan pemerintah tetap membuka kesempatan bagi investasi yang memenuhi ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. Dalam keterangan tertulis pada Jumat (23/10/2026), ia menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus mematuhi ketentuan perizinan serta memiliki persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah.
"Pemerintah terus membuka pintu seluas-luasnya bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Setiap aktivitas usaha pertambangan di Indonesia harus beroperasi sesuai koridor hukum, memegang persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah, serta menghormati batasan konsesi yang telah ditetapkan," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain mencabut izin, keputusan tersebut menetapkan pengembalian seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare kepada penguasaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perusahaan juga tetap wajib menyelesaikan seluruh kewajiban yang tertunggak. Kewajiban lainnya mencakup penyelesaian tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin apabila ada, serta pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait, Satgas PKH, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Pemerintah menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk memastikan tata kelola investasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan perlindungan lingkungan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow