Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BNPB Catat Banjir di Kalsel Saat Karhutla Meluas

Smallest Font
Largest Font

Banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi dua ancaman bencana yang dihadapi sejumlah wilayah Indonesia. BNPB melaporkan banjir berdampak pada warga di Kalimantan Selatan dan Subulussalam, Aceh, serta memicu longsor di Dairi, Sumatera Utara, sementara kebakaran lahan di Kalimantan Selatan masih memerlukan penanganan intensif hingga akhir November 2026.

Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB pada Rabu (28/10/2026), Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut cuaca ekstrem di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, berdampak pada 175 orang. BNPB juga menyoroti banjir di Subulussalam yang memengaruhi ribuan warga serta kejadian banjir dan longsor di Dairi.

Data yang disampaikan BNPB mencatat sekitar 75 hektare lahan di Kalimantan Selatan masih mengalami karhutla. Angka tersebut merujuk pada lahan yang masih terdampak kebakaran dalam laporan penanganan bencana, berbeda dari total luas lahan yang telah terdampak selama rangkaian kebakaran.

Berton menekankan perlunya penanganan bersamaan terhadap banjir dan kebakaran yang terjadi di Kalimantan Selatan.

"Di Banjar tadi kami sampaikan di Banjar ada cuaca ekstrem di sana yang terdampak juga ada 175 orang," ujar Berton SP Panjaitan, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana hidrometeorologi basah, terutama ketika hujan mulai memengaruhi wilayah yang sebelumnya menghadapi kebakaran lahan.

"Jadi kami sampaikan, di Kalsel, selain banjir, juga terdapat karhutla. Selain karhutla, ada banjir, sehingga ini perlu kita tangani secara serius tentunya," ujar Berton SP Panjaitan, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

BNPB turut meminta pemerintah mengantisipasi potensi bencana akibat peningkatan curah hujan, termasuk banjir dan tanah longsor. Ancaman tersebut muncul ketika sejumlah daerah mulai memasuki periode hujan, sementara lahan yang terbakar masih membutuhkan penanganan.

"Tentu kami juga memberikan imbauan kepada pemerintah untuk mengantisipasi ataupun mewaspadai potensi bahaya dari hidrometeorologi basah ini," ujar Berton SP Panjaitan, Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperpanjang status siaga darurat karhutla hingga 30 November 2026. Kepala BPBD Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputera menyampaikan keputusan tersebut di Banjarmasin pada Selasa (27/10/2026), setelah masa status sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Oktober.

Menurut BPBD Kalimantan Selatan, kebakaran telah mencapai sekitar 5.000 kejadian dengan estimasi luas lahan terdampak sekitar 28.000 hektare. Kabupaten Banjar menjadi wilayah dengan dampak terluas, diperkirakan mencapai 8.000 hektare.

Ronny menjelaskan perpanjangan status diputuskan melalui arahan gubernur bersama unsur terkait dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pemerintah masih mempertahankan status siaga darurat dan belum menetapkannya sebagai tanggap darurat.

"Kebijakan tersebut mempertimbangkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa hujan secara normal baru mulai turun pada pekan ketiga November, sehingga upaya pemadaman dan pembasahan lahan masih perlu dilanjutkan," ujar Ronny Eka Saputera, Kepala BPBD Kalimantan Selatan.

BPBD menyebut jumlah titik api aktif telah menurun signifikan setelah hujan turun di sejumlah wilayah dan operasi modifikasi cuaca dilakukan. Meski demikian, pemadaman serta pembasahan lahan terus berlangsung untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah munculnya kembali titik api.

Upaya di lapangan juga mencakup pengembangan metode pemadaman melalui udara dan darat. Pada Selasa (27/10/2026), Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin bersama Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan meninjau penanganan karhutla di kawasan Kurnia Ujung.

Muhidin menjelaskan pemerintah daerah dan kepolisian menguji penggunaan embung mini sebagai sumber air untuk membasahi lahan gambut. Embung tersebut berukuran 10 x 20 meter dengan kedalaman 4 meter, sedangkan campuran air dan surfaktan digunakan dalam pengujian penyiraman titik panas.

"Hari ini kami melakukan kembali uji coba di embung mini yang kami buat sama Pak Kapolda itu ukuran sepuluh kali dua puluh. Ini kami mencoba lagi mencampur pertama ini dengan seribu cairan Surfaktan," ujar H. Muhidin, Gubernur Kalimantan Selatan.

Menurut Muhidin, titik panas masih ditemukan di Jalan Kurnia meskipun api tidak terlihat. Tim kemudian mengarahkan helikopter untuk mengambil air dari embung dan menyiram kawasan tersebut guna menguji kemampuan campuran dalam menurunkan panas lahan.

Ia mengatakan percobaan sebelumnya menggunakan 800 liter dinilai kurang efektif karena kedalaman embung belum memadai. Setelah embung diperdalam menjadi 4 meter, jumlah surfaktan ditingkatkan menjadi 1.000 liter, dengan persediaan yang disebut telah disiapkan hingga 9 ton.

Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan menjelaskan bahwa surfaktan dicampurkan ke air embung sebelum digunakan dalam operasi pemadaman dari udara.

"Cairan Surfaktan dicampurkan ke dalam air di embung buatan sebelum digunakan dalam proses water bombing untuk membantu penanganan titik api, terutama di kawasan lahan gambut," ujar Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Kalimantan Selatan.

Metode tersebut melengkapi penanganan dari darat, termasuk penggunaan mesin pompa dan pipa suntik gambut untuk menjangkau bara di bawah permukaan tanah. Polda Kalimantan Selatan dan pemerintah daerah juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Penanganan melalui udara diharapkan dapat melengkapi pemadaman dari darat, termasuk penggunaan mesin pompa dan pipa suntik gambut untuk menjangkau bara di bawah permukaan tanah, penanganan karhutla memerlukan kombinasi metode yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan," ujar Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Kalimantan Selatan.

Ia menegaskan bahwa penyiraman dari udara menjadi bagian dari rangkaian upaya bersama untuk menangani kebakaran, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

"Pemanfaatan surfaktan dan water bombing menjadi salah satu upaya untuk mendukung pemadaman karhutla, khususnya di kawasan yang membutuhkan penanganan dari udara. Upaya ini juga melengkapi langkah pemadaman yang dilakukan personel di darat," ujar Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, Kapolda Kalimantan Selatan.

Perpanjangan status siaga darurat hingga 30 November 2026 memberikan waktu tambahan bagi pemerintah daerah dan petugas untuk melanjutkan pemadaman serta pembasahan lahan, sekaligus memetakan risiko banjir menjelang berlangsungnya musim hujan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed