Kemenhut Pasang Plang di Lahan Bekas Karhutla Kalteng
Pengamanan kawasan hutan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah diperkuat melalui pemasangan plang peringatan oleh Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan langkah tersebut pada Minggu (1/11/2026) untuk mencegah aktivitas ilegal, termasuk pembalakan liar, di kawasan hutan yang sebelumnya terbakar.
Pemasangan dilakukan di sejumlah titik rawan karhutla, khususnya kawasan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang telah menerima sanksi dari Kementerian Kehutanan. Plang tersebut memuat peringatan dan larangan melakukan kegiatan tanpa izin.
Menurut Raja Juli, pemasangan tanda di lapangan merupakan bagian dari pengawasan langsung pemerintah terhadap kawasan hutan. Langkah itu melengkapi pemberian sanksi kepada pemegang izin yang terbukti melanggar ketentuan.
"Pemasangan plang menjadi salah satu bentuk pengendalian langsung di lapangan, selain penerapan sanksi terhadap pemegang izin yang melanggar ketentuan," ujar Raja Juli, Menteri Kehutanan.
Sanksi yang telah dijatuhkan terhadap sejumlah kawasan PBPH mencakup pembekuan izin hingga kewajiban pemulihan ekosistem hutan. Melalui pemasangan plang, pemerintah juga berupaya memperjelas status kawasan sekaligus mencegah pihak lain melakukan kegiatan tanpa izin.
Ancaman pembalakan liar menjadi salah satu perhatian dalam pengamanan kawasan bekas karhutla. Raja Juli menilai keterbatasan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut) tidak boleh menghentikan upaya perlindungan hutan. Pengawasan perlu dilakukan secara taktis dengan mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Raja Juli menekankan bahwa keterbatasan personel harus dihadapi melalui strategi pengawasan yang lebih terarah.
"Keterbatasan itu juga jangan membuat kita justru berhenti berbuat secara maksimal untuk hutan kita. Justru kita harus bekerja dengan lebih cerdas, ya, taktis. Kita bisa identifikasi mestinya ya, area-area yang rawan terjadi pembalakan liar," ujar Raja Juli.
Selain pengawasan di lapangan, pemerintah berencana menambah tenaga Polisi Kehutanan untuk memperkuat pengamanan kawasan hutan. Penambahan personel tersebut diharapkan mendukung pengawasan di berbagai wilayah yang berpotensi mengalami pelanggaran.
Raja Juli menyebut keputusan penambahan tenaga baru tersebut telah diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Jumlah personel yang disiapkan mencapai puluhan ribu orang.
"Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan bahwa nanti kita akan kedatangan anak muda, generasi baru. Jumlahnya tidak sedikit bahkan sampai 70.000," ujar Raja Juli.
Penambahan personel tersebut direncanakan untuk memperkuat kapasitas pengamanan hutan, sementara perlindungan kawasan dan pemulihan ekosistem tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow