Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

BRAN Sederhanakan Koordinasi dengan Kementerian ATR BPN

Smallest Font
Largest Font

Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) berupaya memastikan pembentukan organisasinya tidak memperumit birokrasi pertanahan melalui penyederhanaan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyampaikan hal tersebut setelah bertemu Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan beserta jajaran di Aula Prona, Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dedi menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas agar kedua lembaga dapat bekerja secara efektif tanpa tumpang tindih tugas. Menurut dia, pembentukan BRAN harus memperkuat pelaksanaan reforma agraria dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian.

"Prinsipnya, birokrasi harus bekerja untuk rakyat. Karena itu, organisasi harus disusun secara efisien, kewenangan harus tegas, dan mekanisme koordinasi harus jelas. Dengan demikian, pembentukan BRAN diharapkan memperkuat pelaksanaan reforma agraria, bukan menambah kerumitan birokrasi," ujar Dedi Prasetyo, Kepala BRAN.

Dedi telah mengunjungi Kementerian ATR/BPN lebih dari tiga kali untuk mematangkan penyusunan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) BRAN. Ia juga menyatakan bahwa penyusunan aturan kelembagaan tersebut sedang dipercepat agar BRAN dapat segera mulai beroperasi.

Dalam proses penataan organisasi, Dedi menyoroti perlunya kejelasan tanggung jawab setiap lembaga untuk mencegah pekerjaan berulang dan persoalan masyarakat yang tidak tertangani akibat ketidakjelasan pembagian tugas.

"Kita perlu memastikan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing lembaga jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, tidak ada pekerjaan yang dilakukan berulang, dan tidak ada persoalan rakyat yang terabaikan akibat ketidakjelasan tanggung jawab," tutur Dedi.

Menanggapi kesiapan Ossy Dermawan memberikan masukan konstruktif dan dukungan teknis, Dedi berharap hubungan kerja kedua lembaga dapat diatur melalui mekanisme koordinasi yang sederhana. Pengalaman dan kapasitas teknis Kementerian ATR/BPN di bidang pertanahan dinilai penting dalam mendukung proses transisi kelembagaan BRAN.

"ATR/BPN memiliki pengalaman dan kapasitas teknis di bidang pertanahan yang penting dalam proses ini. Karena itu, komunikasi dan penyelarasan harus terus dilakukan agar transisi kelembagaan berjalan lancar," tutur Dedi.

Dedi menambahkan bahwa penataan fungsi kelembagaan perlu memastikan setiap tanggung jawab berada pada institusi yang sesuai. Mekanisme koordinasi juga harus memiliki alur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita ingin memastikan setiap fungsi ditempatkan pada lembaga yang tepat, dengan alur koordinasi yang sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan," tambah Dedi.

BRAN menargetkan penyelesaian SOTK dan regulasi lain yang mengatur pelaksanaan tugasnya pada pekan keempat Oktober 2026. Menurut rencana BRAN, penyelesaian aturan tersebut akan mendukung persiapan program 100 hari yang dijadwalkan mulai November 2026.

Rancangan SOTK BRAN mencakup empat bidang kedeputian, yakni peta jalan reforma agraria, redistribusi dan legalisasi tanah, penyelesaian konflik, serta koordinasi lintas sektor.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed