Nusron Batasi Alih Fungsi Sawah Tersisa 300.000 Hektare
Ketersediaan lahan persawahan yang masih memungkinkan untuk dialihfungsikan di Indonesia kini hanya sekitar 300.000 hektare. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan angka tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (11/11/2026), sebagaimana dilansir dari Money.
Menurut Nusron, dari total lahan yang menjadi perhatian pemerintah, sekitar 87,98 persen telah terkunci sehingga tidak dapat dialihfungsikan. Sementara itu, sebagian besar lahan yang sebelumnya masih masuk kategori tersisa juga sudah mengalami pembangunan atau memperoleh izin.
Kementerian ATR/BPN telah melakukan verifikasi langsung di lapangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa delapan persen dari sekitar 12 persen lahan yang tersisa sudah terlanjur digunakan untuk pembangunan dan telah mendapatkan izin.
Nusron menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat ruang untuk pengalihan fungsi lahan semakin terbatas.
"Sehingga praktis ke depan, yang boleh alih fungsi hanya 13 persen kurang. Berarti 12 persen, karena 87,98 persen tinggal 12 persen," ujar Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN.
Untuk lahan yang telanjur dibangun, Nusron menyerahkan penanganannya kepada Kementerian Pertanian (Kementan). Adapun lahan yang masih tersedia untuk pengalihan fungsi mencakup empat persen dari total 7,4 juta hektare.
"Sehingga praktis lahan kosong LSD (lahan sawah dilindungi) dan non LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan) yang tersedia untuk alih fungsi itu hanya tinggal empat persen. Empat persen dari 7,4 juta hektare berarti sekitar hanya tinggal 300.000 hektare, yang lain sudah terkunci tadi," sambung Nusron.
Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan khusus untuk mengendalikan pemanfaatan sisa lahan tersebut. Nusron menegaskan bahwa pengalihan fungsi tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan yang sedang disusun Kementerian ATR/BPN.
"(Lahan) yang empat persen ini tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan. Kami sedang menyusun Peraturan Menteri, apa saja yang diperbolehkan memakai empat persen lahan itu," tegas Nusron.
Dalam ketentuan yang disampaikan Nusron, pengalihan fungsi sawah masih dimungkinkan untuk pembangunan prasarana umum. Fasilitas yang diperbolehkan antara lain terminal, bandara, jalan, sekolah, pesantren, dan sekolah rakyat.
Sebaliknya, penggunaan lahan sawah untuk pembangunan perumahan elite dan kawasan real estat tidak diperbolehkan. Pemerintah membatasi pemanfaatan lahan pertanian agar tidak digunakan untuk kepentingan hunian komersial kelas atas.
Meski demikian, lahan sawah yang belum dimanfaatkan masih dapat dialihkan untuk pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jenis pembangunan yang diperbolehkan mencakup rumah susun dan rumah bersubsidi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow