Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

Warga India Tuntut Ketua KPU Mundur di New Delhi

Smallest Font
Largest Font

Perselisihan mengenai pembaruan daftar pemilih memicu demonstrasi besar di New Delhi, India, pada Minggu (1/11/2026). Ribuan warga bersama kelompok oposisi turun ke jalan menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gyanesh Kumar mundur karena dituding menghapus lebih dari 130 juta nama pemilih dan menguntungkan partai pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Aksi tersebut dipimpin Rahul Gandhi dari Partai Kongres Nasional India. Massa bergerak dari pusat ibu kota menuju Ramlila Maidan, lapangan bersejarah yang menjadi lokasi penyampaian aspirasi politik.

Menurut laporan CNN Indonesia dan Liputan6, pengamanan diperketat dengan pengerahan ratusan polisi yang dilengkapi tongkat, perisai, serta kendaraan pengendali kerusuhan. Sejumlah stasiun ditutup dan pengalihan arus lalu lintas diberlakukan.

Ketegangan meningkat ketika sebagian demonstran yang tertahan berusaha menerobos barikade polisi. Kemacetan juga terjadi setelah puluhan bus yang mengangkut peserta demonstrasi terjebak dalam pemeriksaan ketat di sekitar lokasi.

Gandhi menuding penghapusan nama pemilih merugikan kelompok minoritas, khususnya umat Islam, yang menurut oposisi cenderung tidak mendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Modi.

Dalam orasinya, Gandhi menilai perubahan daftar pemilih tersebut merupakan persoalan serius bagi demokrasi India.

"Pencurian suara ini bukan pencurian biasa. Ini adalah pencurian setiap suara India, ini disebut pengkhianatan," ujar Rahul Gandhi.

Dia juga mengaitkan keberadaan Gyanesh Kumar dengan kepemimpinan pemerintahan Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah.

"Tanpa Gyanesh Kumar, Narendra Modi tidak akan menjadi Perdana Menteri, begitu pula Amit Shah sebagai Menteri Dalam Negeri," ujar Gandhi.

Gandhi turut menuding manipulasi daftar pemilih telah berlangsung dalam pemilihan Lok Sabha 2024. Menurut pernyataannya, sekitar 15 persen daftar pemilih dihapus setelah pemilihan tersebut.

Namun, tuduhan oposisi tersebut dibantah KPU India. Lembaga itu menyatakan tidak memihak partai politik mana pun dan menjelaskan bahwa warga yang namanya keliru dihapus masih dapat mengajukan pendaftaran kembali.

BJP juga menolak kritik oposisi dan menuding kelompok penentang pemerintah justru melemahkan demokrasi dengan mempersoalkan prosedur pemilu yang sah. Pemilihan umum berikutnya di India dijadwalkan berlangsung pada 2029.

Menteri Kesehatan India Jagat Prakash Nadda turut mengecam demonstrasi tersebut. Dia menyebut aksi yang berlangsung di Ramlila Maidan sebagai sandiwara yang telah direncanakan.

"Apa yang terjadi hari ini di Ramlila Maidan bukanlah bentuk penghormatan terhadap demokrasi," ujar Jagat Prakash Nadda kepada kantor berita ANI.

Nadda menilai demonstrasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas negara.

"Ini merupakan persekongkolan yang sengaja dirancang untuk menjerumuskan negara ke dalam kekacauan, semuanya atas nama demokrasi," ujar Nadda.

Gelombang demonstrasi terhadap kepemimpinan Kumar telah berlangsung hampir setiap hari sejak akhir September. Aksi tersebut melibatkan partai-partai oposisi, organisasi mahasiswa, serta Cockroach Janta Party yang dipimpin kelompok anak muda.

Menurut laporan Liputan6, protes bermula setelah dua wakil Kumar menyampaikan kekhawatiran mengenai perubahan daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital yang digunakan dalam pengelolaan data pemilih.

Persoalan revisi daftar pemilih juga terlihat dalam pelaksanaan kamp khusus di Delhi pada Minggu sebelumnya. Menurut laporan JournalArta, sekitar 3.000 permohonan penambahan nama diterima melalui Formulir 6 di hampir 15.000 tempat pemungutan suara.

Selain itu, terdapat sekitar 1.000 permohonan untuk penghapusan nama dan koreksi data melalui Formulir 7 dan Formulir 8. JournalArta juga mencatat sekitar 47,6 lakh nama telah dihapus dari draf daftar pemilih sejak 31 Agustus.

Laporan tersebut tidak merinci alasan penghapusan nama maupun keterkaitannya dengan permohonan yang masuk selama kamp khusus. Sementara itu, para analis menilai gelombang protes dan meningkatnya dukungan terhadap oposisi menjadi tantangan politik serius bagi pemerintahan Modi yang berkuasa sejak 2014.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed