Dino Patti Djalal Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan MSCI
Penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi perhatian mantan Wakil Menteri Luar Negeri pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal. Dalam unggahan media sosial pada Sabtu (24/10), Dino meminta pemerintah merespons keputusan tersebut melalui dialog dan perbaikan sistem pasar modal, bukan konfrontasi.
Dino menilai perubahan status itu perlu dipandang sebagai peringatan mengenai kepercayaan pelaku usaha terhadap Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu segera mengidentifikasi persoalan yang memengaruhi kepercayaan investor domestik maupun internasional.
Dalam penjelasannya, Dino menyebut MSCI sebagai organisasi nonpemerintah yang independen dan menjadikan kepercayaan sebagai landasan kegiatannya. Ia mengatakan organisasi tersebut menerapkan tolok ukur yang sama terhadap berbagai negara, termasuk China, India, Korea Selatan, dan Brasil.
Dino menilai penurunan klasifikasi Indonesia mengindikasikan munculnya persoalan kepercayaan di kalangan pengusaha.
"Belakangan ini, tanda-tanda terkikisnya kepercayaan mulai terlihat di kalangan pengusaha, baik di luar maupun di dalam negeri. Pengikisan kepercayaan di dalam negeri juga sudah dirasakan oleh pengusaha papan atas, menengah, dan bawah," ujar Dino melalui akun media sosialnya, @dinopattidjalal.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu memahami kondisi riil di lapangan dan menangani persoalan kepercayaan sebelum dampaknya semakin meluas.
"Jika Presiden tidak menangkap gejala ini, berarti beliau tidak memperoleh informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan. Saya menyarankan agar pengikisan kepercayaan ini ditangani sejak awal daripada menunggu sampai kondisinya tidak tertolong lagi," ujar Dino.
Dino membedakan MSCI dari lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF), yang menurutnya pernah memiliki agenda ekonomi tertentu dan dapat dipengaruhi kepentingan politik pemerintah. Ia menyebut independensi MSCI sebagai salah satu alasan investor global menjadikannya acuan dalam menilai pasar saham.
Dino juga menyoroti perubahan posisi Indonesia dalam penilaian MSCI. Menurut dia, Indonesia sebelumnya pernah memperoleh bobot indeks sebesar 1,2 persen, tetapi kini berada pada klasifikasi terbawah berdasarkan kriteria yang diterapkan lembaga tersebut.
Ia menolak pendekatan konfrontatif dalam menghadapi keputusan itu dan memperingatkan bahwa persoalan keuangan dapat menimbulkan dampak luas apabila tidak ditangani dengan tepat.
"Ini bukan permainan tentang nasionalisme yang ingin terlihat gagah. Persaingan di dunia militer sangat berbeda dengan dinamika dunia keuangan," ujar Dino.
Ia mengingatkan bahwa sikap agresif terhadap MSCI tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar. Menurut Dino, gejolak keuangan berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah, arus investasi, ekspor, harga barang, dan daya beli masyarakat.
"Tidak ada gunanya kita terlihat gagah hari ini dan mengerahkan sejuta pendengung untuk mencaci maki MSCI serta menyebarkan teori konspirasi, tetapi besok rupiah jatuh ke level Rp22.000, investor pergi, kepercayaan runtuh, ekspor anjlok, harga barang naik, daya beli melemah, rakyat menderita, dan pemerintah pun bisa berada dalam bahaya," ujar Dino.
Untuk memperkuat peringatannya, Dino menyinggung jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto setelah krisis moneter berkembang menjadi krisis multidimensi. Ia menekankan bahwa tekanan ekonomi dapat meluas ke bidang sosial, keamanan, legitimasi, dan politik.
"Yang menjatuhkan pemerintahan Soeharto, yang saat itu jauh lebih kuat daripada pemerintahan sekarang, bukan invasi asing atau kudeta militer, melainkan krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi," ujar Dino.
Ia kemudian merinci cakupan krisis yang dimaksud dalam peristiwa tersebut.
"Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keamanan, krisis legitimasi, dan krisis politik," ujar Dino.
Dino juga menggunakan pengalaman China sebagai contoh pendekatan terhadap penilaian MSCI. Menurut dia, China pernah tiga tahun berturut-turut gagal masuk ke klasifikasi pasar berkembang yang dituju sebelum akhirnya berhasil pada 2018 setelah menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan.
"Namun, Tiongkok merespons secara terbuka dan menyesuaikan diri dengan standar MSCI tanpa mencaci maki atau bersikap defensif, kemudian berhasil masuk pada 2018 dan naik kelas," ujar Dino.
Untuk menangani persoalan Indonesia, Dino mengusulkan dialog intensif dan tertutup dengan MSCI, dengan sasaran memperbaiki skor Indonesia pada Juni 2027. Ia menyebut target tersebut mengarah pada angka 1 persen, mendekati Malaysia yang memiliki skor 0,92 persen dan Thailand sebesar 0,97 persen.
Dino meminta pemerintah menjalankan pembicaraan tersebut secara serius dan menunjukkan komitmen untuk memenuhi standar yang berlaku.
"Lakukan diskusi intensif dan tertutup dengan MSCI, dengan target skor Indonesia dapat kembali membaik pada Juni 2027, insya Allah menuju 1 persen, setara dengan Malaysia yang skornya 0,92 persen atau Thailand yang skornya 0,97 persen," ujar Dino.
Ia menilai pendekatan pemerintah perlu menekankan kesungguhan dan keterbukaan, bukan penyangkalan ataupun sikap arogan.
"Yakinkan MSCI dengan kesungguhan dan niat baik kita, serta hindari sikap yang terkesan menyangkal, defensif, atau arogan," ujar Dino.
Menurut Dino, pemenuhan standar MSCI juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kesehatan perekonomian Indonesia. Ia membandingkan langkah tersebut dengan upaya Indonesia memenuhi standar Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Selain dialog, Dino menyarankan pembentukan satuan tugas khusus yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tim tersebut diusulkan berfokus menangani persoalan yang berkaitan dengan penilaian MSCI.
Dino juga meminta pejabat pemerintah membatasi pernyataan publik mengenai isu tersebut karena komentar yang tidak terukur dapat memengaruhi sentimen pasar.
"Jangan terlalu banyak berbicara terlebih dahulu karena pasar sangat sensitif terhadap komentar pejabat yang disampaikan tanpa pertimbangan," ujar Dino.
Ia mengusulkan penerapan kebijakan komunikasi satu pintu agar pernyataan resmi pemerintah mengenai MSCI hanya disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk.
"Terapkan kebijakan satu pintu, misalnya hanya Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau Ketua Bursa Efek Indonesia yang boleh berbicara mewakili pemerintah mengenai MSCI," ujar Dino.
Dino turut meminta penghentian pengerahan pendengung untuk menyerang MSCI. Menurut dia, pendekatan tersebut tidak akan mengubah sikap organisasi itu, sehingga pemerintah sebaiknya memusatkan perhatian pada pembenahan sistem pasar modal dan pemulihan kepercayaan investor.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepekaan terhadap sentimen pasar dan menghindari keputusan jangka pendek yang mengorbankan kepentingan sistem keuangan dalam jangka panjang.
"Terapkan disiplin dan kepekaan tinggi terhadap sentimen pasar dalam transaksi saham. Jangan korbankan kepentingan sistemik jangka panjang hanya demi kepentingan transaksional sesaat," ujar Dino.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow