Dirjen Pajak Sebut Mundurnya Gibran Tak Pengaruhi Penerimaan
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap mengejar target penerimaan negara meskipun Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan keputusan tersebut tidak berdampak terhadap penerimaan pajak, saat menghadiri Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Di tengah perkembangan politik tersebut, DJP masih menghadapi pekerjaan besar. Berdasarkan laporan Kontan, institusi di bawah Kementerian Keuangan itu perlu menghimpun sekitar Rp500 triliun sepanjang November dan Desember 2026 untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini.
Bimo menyatakan pengumpulan pajak tetap menjadi prioritas karena penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan. Ia memastikan perubahan situasi politik tidak mengubah pelaksanaan tugas institusinya.
"Dampaknya menurut saya enggak ada. Tetap pajak harus mengejar target untuk pendanaan pembangunan," ujar Bimo Wijayanto dalam Media Gathering DJP 2026 di Bogor, Jawa Barat.
Untuk memenuhi target tersebut, DJP mengandalkan peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak serta pelayanan kepada masyarakat. Bimo juga menekankan pentingnya menjaga aktivitas ekonomi agar tetap berlangsung dengan baik.
"Kita tetap saja melakukan upaya-upaya yang terbaik, melayani masyarakat, memastikan kepatuhan sukarela (pajak) bisa meningkat, dan juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik," ujar Bimo.
Selain optimalisasi kepatuhan, laporan Kontan menyebut sejumlah kebijakan perpajakan menjadi instrumen yang disiapkan DJP untuk mengejar kekurangan penerimaan. Langkah tersebut mencakup pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 final oleh marketplace.
Kebijakan lainnya meliputi pengurangan sanksi administratif, penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT), serta sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP TDLN).
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran disampaikan melalui penyerahan surat kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026). Penyerahan berlangsung dalam kunjungannya ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi maksud kedatangan Gibran setelah pertemuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat yang diserahkan berkaitan dengan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
Menurut Muzani, pertemuan dengan Gibran berlangsung sekitar 20 menit. Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB sebelum menyampaikan surat tersebut kepada pimpinan MPR.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow