Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJP Kaji Batas PTKP Rp54 Juta di Tengah Tekanan Fiskal

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia tengah mengkaji penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menjelaskan pada Minggu (18/10/2026) bahwa besaran tersebut relatif tinggi dibandingkan negara-negara OECD, tetapi masih berada pada tingkat moderat di kawasan ASEAN.

Kajian ini mempertimbangkan dua kepentingan utama, yakni menjaga daya beli masyarakat dan memastikan penerimaan negara tetap memadai untuk membiayai pembangunan. Pemerintah juga harus memperhitungkan target menjaga defisit anggaran sebesar 3%.

Menurut Bimo, PTKP Indonesia mencapai 6,7 kali garis kemiskinan dan setara dengan 60–70% produk domestik bruto (PDB) per kapita. Perbandingan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi posisi ambang penghasilan bebas pajak Indonesia terhadap negara lain.

Bimo membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara-negara anggota OECD yang memiliki rasio penerimaan pajak lebih tinggi.

“Dibandingkan negara-negara OECD, batas kita termasuk sangat tinggi. Negara-negara tersebut memang memiliki rasio pajak yang tinggi,” ujar Bimo.

Ia juga menjelaskan bahwa proporsi PTKP terhadap PDB per kapita telah berubah sejak kebijakan tersebut pertama kali diberlakukan. Sementara itu, posisi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN dinilai berada di tengah.

“Saat pertama kali ditetapkan, nilainya mencapai 130% dari PDB per kapita. Sekarang berada di kisaran 60% sampai 70% dari PDB per kapita. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, posisi kita berada di tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah,” tegas Bimo.

Besaran PTKP yang berlaku saat ini telah dipertahankan sejak 2016 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016. Pada akhir 2025, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pernah mengusulkan kenaikan ambang tersebut menjadi Rp7,5 juta per bulan.

Bimo menegaskan bahwa perubahan batas penghasilan bebas pajak tidak dapat diputuskan hanya berdasarkan pertimbangan penerimaan pajak. Pemerintah perlu menilai dampaknya terhadap pembiayaan pembangunan dan kesinambungan anggaran negara.

“Jika kita ingin menaikkan batas tersebut, kita harus melihat bagaimana pendanaan pembangunan akan dipenuhi dan bagaimana menjaga defisit tetap sebesar 3%. Faktor-faktor itu harus kita pertimbangkan,” ujar Bimo.

Untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berkoordinasi dengan sejumlah unit di Kementerian Keuangan, termasuk DJSEF, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

“Sekarang kami sudah berkoordinasi dengan DJSEF, DJA, DJPB, dan DJPPR. Saya tidak bisa berbicara sepihak dari sisi penerimaan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lainnya serta kebijakan fiskal secara makro,” ujar Bimo.

Selain koordinasi internal, pembahasan juga melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sektor terkait. Pemerintah belum menetapkan keputusan final mengenai besaran PTKP yang akan diberlakukan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung sebelumnya menyampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2026 pada Jumat (9/10/2026) bahwa pemerintah masih mendalami konsekuensi perubahan tersebut. Menurut Juda, kebijakan ini berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh).

“Terkait kenaikan PTKP, hal ini masih dikaji secara mendalam karena berpotensi meningkatkan daya beli, tetapi pada saat yang sama juga dapat mengurangi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh). Karena itu, pemerintah sedang mencari titik optimal,” ujar Juda.

Data Kementerian Keuangan yang dikutip Ortax menunjukkan bahwa penerimaan pajak hingga akhir September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun, setara dengan 68,2% dari target tahunan sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut menjadi salah satu konteks fiskal dalam pembahasan penyesuaian PTKP.

Perdebatan mengenai ambang penghasilan bebas pajak juga tercermin dalam laporan OECD Economic Surveys: Indonesia November 2024. Laporan itu menyebut PTKP Indonesia setara dengan 65% PDB per kapita dan menyoroti dampaknya terhadap cakupan wajib pajak berpenghasilan menengah.

“Akibatnya, sebagian besar kelompok kelas menengah yang jumlahnya terus bertambah tidak dikenai pajak penghasilan,” demikian bunyi laporan OECD.

Pada 30 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kajian penyesuaian PTKP dilakukan sebagai tanggapan atas aspirasi masyarakat yang menilai batas saat ini belum mengikuti perkembangan inflasi. Hingga 18 Oktober 2026, pemerintah masih mengevaluasi keseimbangan antara daya beli, penerimaan pajak, dan kebutuhan pembiayaan negara.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed