Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

DJP Belum Atur Pajak Kekayaan di Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Rencana penerapan pajak kekayaan bagi kelompok masyarakat beraset besar di Indonesia masih membutuhkan kajian mendalam. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan belum ada ketentuan hukum yang mengatur pemajakan atas kekayaan atau wealth tax, termasuk bagi kalangan konglomerat, dilansir dari Money.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan penjelasan tersebut dalam Media Gathering Direktorat Jenderal Pajak di Bogor, Kamis (12/11/2026). Menurut Bimo, pemerintah perlu memperjelas konsep kekayaan, penghasilan, serta aset yang nantinya berpotensi menjadi objek pajak sebelum membahas penerapannya.

Bimo menegaskan bahwa kebijakan perpajakan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Saat ini, regulasi yang mengatur pemungutan pajak atas kekayaan secara khusus belum tersedia.

"Kami tetap berpatokan pada kerangka aturan dan regulasi hukum yang sudah ada, bahwa memang belum ada pemajakan untuk kekayaan," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian DJP adalah asal-usul akumulasi aset milik seseorang. Persoalan ini penting karena kekayaan yang dimiliki saat ini dapat berasal dari penghasilan yang sebelumnya sudah dikenakan pajak.

"Karena kekayaan, akumulasi aset itu sebenarnya berasal dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak sebelumnya," ujar Bimo.

Pertimbangan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kemungkinan penerapan pajak kekayaan. Pengkajian diperlukan untuk memperjelas batasan objek pajak sekaligus konsep kekayaan yang akan digunakan dalam kebijakan tersebut.

Bimo menyatakan DJP siap mendukung apabila terdapat arahan pemerintah untuk melakukan kajian mengenai penerapan pajak kekayaan. Dukungan tersebut mencakup pembahasan sesuai dengan kewenangan institusi perpajakan.

Meski demikian, Bimo menjelaskan bahwa pembahasan lebih lanjut mengenai desain dan arah kebijakan pajak kekayaan berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. DJP menyatakan akan mengikuti kerangka peraturan yang berlaku selama belum terdapat ketentuan baru mengenai pemajakan kekayaan.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed