DJP Percepat Penagihan Pajak dan Targetkan Rasio 9 Persen pada 2027
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempercepat pemeriksaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap wajib pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Langkah yang disiapkan Kementerian Keuangan ini bertujuan mengoptimalkan penerimaan negara, sementara pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak mencapai 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam APBN 2027.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, percepatan penanganan kasus pada tiga bulan terakhir 2026 dilakukan melalui pemetaan wajib pajak berbasis data. Sistem tersebut membantu petugas mengidentifikasi kewajiban yang belum diselesaikan, tindakan yang telah dilakukan, serta potensi dampaknya terhadap penerimaan negara.
Bimo meminta petugas menyelesaikan pekerjaan yang masih dapat dituntaskan sebelum akhir tahun, termasuk pengawasan oleh account representative (AR), pemeriksaan, dan penanganan perkara yang tertunda.
"Petugas AR kami sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Saya minta semuanya dituntaskan dalam tiga bulan terakhir," ujar Bimo dalam kegiatan di sela-sela BRITACOF, Rabu (14/10/2026).
DJP juga mempercepat penyelesaian kasus yang memungkinkan untuk dieksekusi hingga Desember. Bimo menegaskan bahwa penguatan penindakan berjalan bersamaan dengan upaya memberikan perlakuan yang adil kepada wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajibannya.
"Kasus-kasus yang masih tertunggak dan bisa dieksekusi sampai akhir Desember akan dipercepat. Penegakan hukum juga demikian," ujar Bimo.
Dalam pemberitaan CNBC Indonesia, Bimo menyatakan kantor pelayanan pajak telah menerima daftar wajib pajak dari kantor pusat untuk ditindaklanjuti. DJP juga mendorong pemanfaatan fasilitas penyelesaian kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.
"Intinya, kami ingin membantu penyelesaian yang berimbang dan lebih adil. Kami juga mendukung perlakuan yang lebih adil bagi wajib pajak yang bersedia mengakui kewajibannya," ujar Bimo.
Di sisi lain, Bimo mengakui rasio pajak Indonesia masih menghadapi tantangan. Pemerintah kini menetapkan target penerimaan pajak sebesar 9 persen dari PDB dalam APBN 2027, sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara.
"Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita berani menetapkan target sebesar 9 persen dari PDB dalam APBN 2027. Kalau dibilang angkanya tidak banyak berubah, data memang menunjukkan demikian," ujar Bimo kepada wartawan di kantor DJP, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Bimo menyebut penerimaan pajak bruto saat ini tumbuh sekitar 13–14 persen. Angka tersebut melampaui perkiraan gabungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebesar 8 persen, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,5 persen dan inflasi 2,5 persen.
Menurut Bimo, perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan administrasi perpajakan melalui sistem Coretax, analisis petugas lapangan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Ia juga menyoroti penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi luasnya basis pemajakan.
Bimo menyebut nilai PTKP Indonesia sekitar 6,7 kali garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan PDB per kapita, proporsi PTKP yang sebelumnya sekitar 130 persen kini berada di kisaran 60–70 persen. Menurutnya, nilai tersebut tergolong tinggi dibandingkan negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
"Jika dibandingkan dengan negara-negara OECD, PTKP kita termasuk sangat tinggi karena rasio pajak mereka tinggi," ujar Bimo.
Ia menambahkan, peningkatan penerimaan harus mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dan batas defisit APBN. Pemerintah perlu menjaga agar defisit anggaran tetap di bawah 3 persen sembari memperluas penerimaan perpajakan.
"Jika kita ingin meningkatkan penerimaan, kita harus melihat bagaimana pendanaan pembangunan dan bagaimana menjaga defisit tetap di bawah 3 persen. Semua faktor itu perlu diperhitungkan," ujar Bimo.
Perhatian terhadap rasio penerimaan negara juga disampaikan Board of Advisors Prasasti Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (13/10). Ia menilai rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia masih berkisar 12 persen selama 13 tahun terakhir, tertinggal dari Kamboja dan Vietnam yang berada pada kisaran 18–23 persen.
Hashim memperkirakan potensi penerimaan yang belum tergali mencapai sekitar 6 persen dari PDB atau setara Rp1.500 triliun per tahun. Pernyataan tersebut merujuk pada penerimaan negara secara keseluruhan, bukan hanya penerimaan pajak.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 30 September 2026 mencapai Rp1.607,6 triliun, setara 68,2 persen dari target APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
DJP juga mencatat restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak mencapai Rp198,71 triliun hingga September 2026, turun 38,08 persen dibandingkan Rp320,91 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai restitusi terdiri atas PPh sebesar Rp59,08 triliun, PPN dan PPnBM Rp137,79 triliun, serta jenis pajak lainnya Rp1,84 triliun.
Bimo mengatakan pengelolaan restitusi harus memenuhi ketentuan hukum dan prosedur operasional, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal serta hak wajib pajak. Ia belum dapat memberikan proyeksi nilai restitusi hingga akhir 2026.
"Seluruh proses harus memenuhi ketentuan hukum dan prosedur operasional, serta tetap memenuhi hak wajib pajak," ujar Bimo.
DJP menyatakan kebijakan penerimaan juga memperhatikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, industri padat karya, serta kegiatan usaha berorientasi ekspor, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow