DJP Terapkan PPh 0,5 Persen bagi Penjual Marketplace
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen melalui marketplace bagi penjual yang memenuhi kriteria. Kebijakan ini bertujuan menertibkan kewajiban perpajakan perdagangan daring, dengan proses rekonsiliasi penerimaan yang ditargetkan selesai pada 20 November 2026, dilansir dari Money.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa platform perdagangan digital ditunjuk untuk memungut pajak dari penjual yang masuk dalam ketentuan. Dana yang terkumpul selanjutnya disetorkan kepada negara.
Dalam agenda Media Gathering DJP Kemenkeu di Bogor, Kamis (12/11/2026), Bimo menyampaikan bahwa angka penerimaan dari penerapan kebijakan tersebut belum dapat diumumkan sebelum proses rekonsiliasi selesai.
"Batas waktu untuk pengumpulan PPh-nya itu 20 November. Jadi kalau teman-teman nanti menanyakan apakah sudah ada angka penerimaan dari implementasi PPh Pasal 22 marketplace, nanti setelah 20 November kami bisa menyampaikan angkanya," ujar Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak.
Ketentuan pemungutan ini tidak berlaku untuk seluruh pedagang yang berjualan melalui platform digital. DJP memberikan pengecualian kepada penjual orang pribadi dengan omzet usaha sampai dengan Rp 500 juta dalam setahun.
Dengan demikian, penjual individu yang omzet tahunannya masih berada dalam batas tersebut tidak otomatis dikenai pemotongan PPh sebesar 0,5 persen atas transaksi melalui marketplace.
Bimo juga menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru maupun kenaikan tarif pajak. Perubahan hanya menyangkut mekanisme pemungutan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan penjual daring lebih tertib.
Selain itu, PPh yang dipungut melalui marketplace dapat diperhitungkan dalam kewajiban PPh tahunan penjual. Mekanisme tersebut berarti pungutan yang telah dilakukan dapat diperhitungkan sehingga tidak menjadi pembayaran pajak yang sama untuk kedua kalinya.
Pemerintah menerapkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya memperluas kepatuhan perpajakan di sektor perdagangan digital. DJP juga menginginkan perlakuan perpajakan yang lebih setara antara pelaku usaha konvensional dan pedagang yang memanfaatkan platform daring.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow