DPR AS Gagalkan Pemakzulan Pete Hegseth atas Perang Iran
Upaya pemakzulan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth kandas setelah mayoritas anggota Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS menolak melanjutkan proses tersebut pada Selasa (10/11/2026). Keputusan itu menggagalkan inisiatif anggota DPR dari Kentucky, Thomas Massie, yang menuding Hegseth melakukan sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan operasi militer, terutama terkait perang melawan Iran.
Berdasarkan laporan Republika, sebanyak 211 anggota DPR mendukung pengiriman delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth ke Komite Kehakiman DPR, sedangkan 204 anggota menolak langkah tersebut. Keputusan prosedural itu secara efektif menghentikan upaya pemakzulan dalam pembahasan sidang pleno.
Thomas Massie menjadi satu-satunya anggota Partai Republik yang bergabung dengan Partai Demokrat untuk menentang pengiriman resolusi tersebut ke komite. Sebanyak 11 anggota Partai Demokrat tidak mengikuti pemungutan suara.
CNN Indonesia melaporkan, keberhasilan menggagalkan proses pemakzulan tidak terlepas dari koordinasi pimpinan Partai Republik dan pejabat Gedung Putih. Mereka melakukan pendekatan kepada sejumlah legislator untuk memastikan dukungan terhadap Hegseth tetap terjaga.
Presiden AS Donald Trump menyambut keputusan tersebut melalui unggahan di platform Truth Social. Ia juga menyerang Massie yang menjadi penggagas resolusi pemakzulan.
"Upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Menteri Perang Pete Hegseth GAGAL TOTAL! Setiap anggota Partai Republik, kecuali Thomas Massie, yang merupakan PECUNDANG besar, memilih mendukung Pete," ujar Donald Trump.
Penolakan tersebut menjadi kemenangan politik bagi pemerintahan Trump di tengah tekanan akibat kebijakan militernya. Hasil pemungutan suara juga memperlihatkan bahwa Massie gagal memperoleh dukungan tambahan dari anggota Partai Republik yang sebelumnya diperkirakan tidak puas terhadap kepemimpinan Hegseth.
Hegseth sendiri menilai upaya pemakzulan itu dapat membahayakan personel militer AS. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, ia menyebut langkah tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan operasi militer yang sedang berlangsung.
"Ini menempatkan para prajurit Amerika dalam bahaya dengan mengirimkan sinyal bahwa Kongres akan melemahkan misi mereka saat operasi sedang berlangsung," kata Pete Hegseth.
Ia juga menilai tindakan tersebut bukan bentuk patriotisme, melainkan sabotase. Hegseth menganggap tuduhan terhadap dirinya merupakan upaya mempolitisasi militer dan melemahkan keputusan Presiden Donald Trump.
Hegseth turut memperingatkan bahwa proses pemakzulan dapat memengaruhi pandangan pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan AS terhadap kebijakan militer Washington.
"Hal itu memberi tahu musuh-musuh kita, Iran, kartel, dan setiap pihak yang mengancam yang mengamati situasi ini, bahwa Amerika Serikat justru akan menghukum prajurit dan pejabat sipilnya sendiri karena berhasil menjalankan operasi militer yang sah," ucap Hegseth.
Menurut Hegseth, resolusi tersebut juga mencerminkan upaya seorang anggota parlemen untuk menghambat keputusan keamanan nasional yang dibuat oleh presiden terpilih. Ia mengaitkan langkah Massie dengan permusuhan pribadi terhadap Trump.
Massie mengajukan kembali resolusi pemakzulan pada Senin (9/11/2026), setelah sebelumnya rancangan tersebut pertama kali diperkenalkan pada September. Pemungutan suara semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/11/2026), tetapi agenda tersebut kemudian berubah setelah mayoritas anggota DPR menyetujui pengiriman resolusi ke komite.
Dokumen pemakzulan setebal 34 halaman itu memuat delapan pasal dakwaan. Massie menuduh Hegseth melanggar Konstitusi AS dan War Powers Resolution 1973 karena terlibat dalam operasi militer tanpa persetujuan Kongres.
Dakwaan tersebut juga menyoroti keberlanjutan operasi terhadap Iran meskipun Kongres telah meminta pemerintah menarik pasukan Amerika dari konflik. Massie menilai keputusan pemerintah melanjutkan perang melampaui kewenangan eksekutif.
Persoalan lain yang disoroti adalah serangan militer AS terhadap sebuah sekolah dasar di Minab, Iran. Menurut uraian dalam resolusi yang dilaporkan Republika, serangan tersebut menewaskan lebih dari 200 warga sipil, termasuk lebih dari 100 anak-anak. Massie menuding Pentagon mengabaikan mekanisme perlindungan warga sipil dalam operasi tersebut.
Tekanan terhadap Hegseth juga berlangsung bersamaan dengan perubahan kepemimpinan militer AS. Kompas.id sebelumnya melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Randy George diperintahkan menjalani pensiun dini ketika militer Amerika mengirim ribuan personel ke Timur Tengah.
Pencopotan mendadak tersebut menambah perhatian terhadap kebijakan kepemimpinan militer Pentagon di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Sementara itu, perang AS melawan Iran yang berlangsung selama berbulan-bulan turut menjadi salah satu faktor ketidakpuasan publik menjelang pemilihan sela 3 November 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow