DPR Batasi Outsourcing dan Perkuat Perlindungan Pekerja
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mempertahankan praktik alih daya atau outsourcing dengan membatasi penggunaannya pada enam jenis pekerjaan. Kebijakan ini dibahas dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan berjalan beriringan dengan penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur penyelenggaraan pekerjaan alih daya serta perlindungan hak pekerja. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menjelaskan bahwa outsourcing tidak dapat dihapus sepenuhnya.
Namun, pembatasan jenis pekerjaan diperlukan agar praktik tersebut memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak mengabaikan kepastian hubungan kerja. Dalam wawancara khusus Koneksi CNBC Indonesia yang dikutip pada 15 Oktober 2026, Putih menyebut kebijakan tersebut juga berkaitan dengan amanat Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menilai praktik alih daya merupakan bagian dari dinamika dunia kerja global, sehingga pengaturannya perlu diarahkan pada jenis pekerjaan yang diperbolehkan.
Putih menjelaskan, "Alih daya (outsourcing) ini kan memang amanat MK juga untuk kita bisa mengatur, karena kan kita gak bisa menghindari ya, dunia kerja hari ini secara global pun juga ada alih daya. Tapi kita bisa batasi dan hanya beberapa jenis saja yang diperbolehkan untuk dialihdayakan," ujar Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra.
Enam kategori pekerjaan yang disebutkan meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang tertentu di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan. Putih menegaskan bahwa pekerjaan dalam kategori tersebut tetap harus mengikuti ketentuan yang mengikat. Kejelasan perusahaan penyedia tenaga kerja menjadi salah satu unsur penting dalam menjamin kepastian status pekerja dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan.
Ia memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai batas pekerjaan yang dapat dialihdayakan. "Contoh seperti pekerjaan kebersihan, terkait penyediaan makanan, keamanan, penunjang pertambangan, dan lain-lain. Itu boleh dialihdayakan, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih mengikat," ujar Putih Sari.
Menurut Putih, pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan pekerja memiliki hubungan kerja yang jelas. Dengan kepastian itu, pemenuhan hak dan perlindungan pekerja dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang berkewajiban. "Perusahaan penyedia pekerjaan-pekerjaan alih daya ini harus jelas, sehingga nanti pihak pekerjanya juga punya hubungan kerja dan punya kepastian untuk bekerja, termasuk dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan pekerjanya," ujar Putih Sari.
Di sisi pelaksanaan, Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 April 2026 mengatur jenis pekerjaan alih daya, tata kelola penyediaan jasa pekerja, pencatatan perjanjian, serta pengawasan ketenagakerjaan. Peraturan ini menempatkan perusahaan alih daya sebagai pihak yang memiliki hubungan kerja dengan pekerja yang disediakannya.
Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan tanggung jawab perusahaan alih daya atas perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk membedakan tanggung jawab perusahaan penyedia tenaga kerja dari perusahaan pengguna jasa.
Perusahaan pengguna tetap dapat mengawasi mutu pekerjaan, penerapan standar operasional, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan kerjanya. Namun, tindakan yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja, seperti penetapan status pekerja, pemberian sanksi ketenagakerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, perlu mempertimbangkan kedudukan hukum masing-masing pihak. Dalam praktiknya, persoalan dapat muncul ketika perusahaan pengguna menerbitkan surat peringatan atau mengambil keputusan terhadap pekerja outsourcing seolah-olah menjadi pemberi kerja langsung.
Penilaian atas hubungan tersebut tidak hanya bergantung pada nama dalam kontrak, tetapi juga perlu mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja dan kewenangan yang benar-benar dijalankan. Permenaker 7 Tahun 2026 juga mewajibkan perjanjian alih daya dibuat secara tertulis. Perusahaan alih daya harus mengajukan pencatatan perjanjian kepada dinas ketenagakerjaan paling lambat tiga hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.
Perjanjian tersebut perlu menjelaskan pembagian kewenangan, mekanisme pemberian instruksi, pengawasan, pemenuhan hak pekerja, penanganan pelanggaran disiplin, penggantian pekerja, serta penyelesaian perselisihan. Kejelasan pembagian tanggung jawab diperlukan agar pekerja tidak kehilangan perlindungan ketika perusahaan pengguna dan penyedia jasa berbeda pendapat mengenai kewajiban masing-masing.
Ketentuan peralihan Permenaker 7 Tahun 2026 memberikan waktu penyesuaian paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan bagi perjanjian yang telah berlaku. Penyesuaian tersebut mencakup kesesuaian dokumen perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan baru. Pada saat peraturan diterbitkan, sejumlah serikat pekerja menyampaikan keberatan terhadap kemungkinan penggunaan outsourcing untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan. Keberatan tersebut mencerminkan perdebatan mengenai batas pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sementara ketentuan yang berlaku menetapkan kategori pekerjaan tertentu sebagai dasar pelaksanaannya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow