Menu
Close
Suara Independent News

Independen, Akurat, Terpercaya

UU Ketenagakerjaan Bedakan Aturan Alih Daya BUMN dan Swasta

Smallest Font
Largest Font

Perbedaan status perusahaan dapat memengaruhi penerapan aturan alih daya terhadap pekerja yang menjalankan tugas identik. Ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2026 menggunakan kriteria berbeda bagi perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk dalam menentukan pekerjaan yang boleh diserahkan kepada perusahaan lain, dilansir dari Money.

Persoalan tersebut terlihat melalui contoh dua petugas penagihan kredit. Keduanya bekerja menggunakan perusahaan alih daya, dengan masing-masing ditempatkan di bank swasta dan bank BUMN.

Meskipun tanggung jawab pekerjaan mereka pada dasarnya serupa, dasar penilaian hukumnya tidak sepenuhnya sama. Perbedaan tersebut berkaitan dengan penggunaan istilah proses produksi dan kegiatan utama perusahaan dalam undang-undang.

Perbedaan kriteria alih daya perusahaan swasta dan BUMN

Untuk perusahaan pada umumnya, termasuk bank swasta, Pasal 95 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2026 menetapkan bahwa pekerjaan yang dapat dialihdayakan harus berupa jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan proses produksi.

Selanjutnya, Pasal 95 ayat (3) mencantumkan empat bidang pekerjaan yang termasuk dalam ketentuan tersebut. Bidang-bidang itu meliputi usaha pelayanan kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, tenaga pengamanan, serta jasa angkutan pekerja.

Pengaturan tersebut menyisakan pertanyaan mengenai penerapan konsep jasa penunjang dan proses produksi pada sektor perbankan. Berbeda dengan manufaktur, kegiatan produksi bank tidak mudah diidentifikasi melalui tahapan bahan baku, pengolahan, hingga produk akhir.

Penagihan kredit merupakan aktivitas yang berkaitan dengan operasional perbankan. Namun, belum terdapat batasan yang cukup tegas dalam undang-undang mengenai apakah pekerjaan tersebut termasuk bagian langsung dari proses produksi sebagaimana dimaksud Pasal 95.

Sementara itu, ketentuan untuk BUMN tercantum dalam Pasal 97 ayat (3). Aturan ini memperbolehkan penggunaan tenaga alih daya untuk pekerjaan berupa jasa penunjang atau aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan.

Perbedaan terminologi menjadi persoalan penting dalam penerapannya. Perusahaan swasta menggunakan ukuran proses produksi, sedangkan BUMN menggunakan kegiatan utama perusahaan sebagai dasar untuk menentukan pekerjaan yang dapat dialihdayakan.

Kedua istilah tersebut berpotensi memiliki cakupan berbeda. Apabila kegiatan utama perusahaan diartikan lebih luas, batas pekerjaan yang boleh dialihdayakan juga dapat berbeda dibandingkan dengan pendekatan berdasarkan proses produksi.

Pasal 98 mengatur konsekuensi hubungan kerja

Perbedaan pemaknaan proses produksi tidak hanya berpengaruh terhadap penentuan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Pasal 98 juga menggunakan keterkaitan pekerjaan dengan proses produksi sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi hukum hubungan kerja.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila pekerja alih daya dipekerjakan oleh perusahaan pengguna untuk menjalankan aktivitas yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerja beralih kepada perusahaan pengguna.

Dengan demikian, penilaian mengenai hubungan suatu pekerjaan dengan proses produksi memiliki dampak langsung terhadap kedudukan pekerja. Persoalan ini menjadi relevan ketika aktivitas yang sama dinilai menggunakan ketentuan berbeda berdasarkan status perusahaan.

Pada contoh petugas penagihan kredit, bank swasta harus mempertimbangkan hubungan pekerjaan tersebut dengan proses produksi. Sebaliknya, pada BUMN, penilaian dapat diarahkan pada keterkaitannya dengan kegiatan utama perusahaan.

Akibatnya, dua pekerja dengan tanggung jawab serupa berpotensi memperoleh perlakuan hukum berbeda. Faktor yang membedakan bukan semata-mata substansi pekerjaan, melainkan juga ukuran yang digunakan berdasarkan status badan usaha tempat mereka ditempatkan.

Kewajiban BUMN menggunakan anak perusahaan

Selain perbedaan kriteria pekerjaan, UU No. 27 Tahun 2026 juga mengatur struktur perusahaan yang dapat menerima pekerjaan alih daya dari BUMN.

Pasal 97 ayat (2) menetapkan bahwa perusahaan penerima pekerjaan dari BUMN wajib berbentuk anak perusahaan BUMN dengan status perseroan terbatas.

Ketentuan tersebut membawa konsekuensi terhadap hubungan antara perusahaan induk dan badan usaha pelaksana. Anak perusahaan merupakan badan hukum tersendiri sehingga kedudukannya tidak dapat disamakan begitu saja dengan BUMN sebagai perusahaan induk.

Perubahan struktur tersebut juga menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas status pekerja. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan mencakup pengakuan masa kerja, hak yang sudah timbul, kedudukan pekerja, serta tanggung jawab pihak yang terikat dalam hubungan kerja.

Untuk memberikan kesempatan penyesuaian, Pasal 309 menyediakan masa transisi bagi BUMN yang belum mempunyai anak perusahaan. Mereka masih diperbolehkan menggunakan perusahaan alih daya yang sudah ada selama paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.

Dalam periode tersebut, BUMN diwajibkan membentuk atau memiliki anak perusahaan yang akan menjalankan kegiatan jasa penunjang sesuai ketentuan baru.

Peraturan pemerintah dibutuhkan untuk memperjelas penerapan

Ketidakjelasan batas antara pekerjaan penunjang, proses produksi, dan kegiatan utama perusahaan membuat aturan pelaksana menjadi bagian penting dari penerapan undang-undang ini.

Melalui Pasal 101, pemerintah diperintahkan mengatur lebih lanjut ketentuan alih daya dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 100 melalui Peraturan Pemerintah (PP).

Pengaturan lanjutan tersebut diperlukan untuk menjelaskan batasan pekerjaan yang dapat dialihdayakan beserta tata cara penerapannya. Penjelasan juga dibutuhkan agar karakteristik kegiatan usaha setiap sektor dapat dipertimbangkan secara tepat.

Penilaian terhadap suatu pekerjaan sebaiknya tidak hanya didasarkan pada nama jabatan ataupun lokasi unit kerja. Substansi tugas dan keterkaitannya dengan aktivitas perusahaan juga menjadi unsur penting dalam menentukan apakah pekerjaan tersebut berhubungan langsung dengan proses produksi.

Tanpa pedoman yang terperinci, perbedaan penafsiran dapat muncul sejak perusahaan menyusun daftar pekerjaan yang akan dialihdayakan. Persoalan serupa juga berpotensi terjadi ketika pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut.

Pembedaan aturan antara BUMN dan perusahaan pada umumnya merupakan pendekatan yang dapat ditetapkan melalui undang-undang. Namun, setiap perbedaan perlu memiliki batasan yang terukur agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Persoalan utamanya bukan hanya mengenai kemungkinan BUMN memperoleh ruang berbeda dalam menggunakan tenaga alih daya. Hal yang perlu diperjelas adalah dasar hukum yang membuat pekerjaan dengan karakteristik faktual serupa dinilai menggunakan ukuran berbeda.

Apabila batas antara kegiatan utama perusahaan dan proses produksi tidak dirumuskan secara tegas, penerapan ketentuan tersebut berisiko bergantung pada penafsiran masing-masing pihak.

Karena itu, hubungan antara jasa penunjang, proses produksi, dan kegiatan utama perusahaan perlu dijabarkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah. Kejelasan tersebut menjadi dasar kepastian hukum bagi perusahaan pengguna, pekerja, maupun perusahaan penyedia tenaga alih daya dalam menjalankan ketentuan UU No. 27 Tahun 2026.

Advertisement
Scroll To Continue with Content
Follow suaraindependentnews.id Add to preferred sources on Google
Editors Team

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed