Permenaker 7 Tahun 2026 Tegaskan Batas Kewenangan Outsourcing
Penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 menuntut perusahaan memperjelas pembagian kewenangan dalam praktik alih daya atau outsourcing. Aturan ini mengatur hubungan antara perusahaan pengguna jasa, perusahaan penyedia tenaga kerja, dan pekerja, terutama terkait tanggung jawab pemberi kerja, pelaksanaan kontrak, serta perlindungan hak pekerja. Ketentuan tersebut dibahas dalam artikel opini Hukumonline yang diterbitkan pada 15 Oktober 2026.
Salah satu persoalan utama ialah potensi tumpang tindih kewenangan ketika perusahaan pengguna mengambil alih fungsi perusahaan alih daya. Kondisi ini dapat memicu perselisihan mengenai pihak yang bertanggung jawab, terutama jika pembagian tugas dan kewenangan tidak dijelaskan secara tegas.
Perusahaan alih daya bertanggung jawab atas hubungan kerja dengan pekerja yang dipekerjakannya. Sementara itu, perusahaan pengguna memiliki kepentingan dan tanggung jawab sesuai kedudukan hukumnya dalam hubungan alih daya. Ketidakjelasan pembagian tersebut berisiko membuat pekerja kesulitan memperoleh perlindungan ketika terjadi perselisihan.
Dalam praktiknya, pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, keselamatan, keamanan, standar operasional, dan tata tertib di lingkungan kerja dapat menjadi bagian dari kepentingan perusahaan pengguna. Namun, kewenangan tersebut berbeda dari keputusan mengenai upah, status hubungan kerja, sanksi ketenagakerjaan, dan pemutusan hubungan kerja yang berkaitan langsung dengan hubungan kerja pekerja.
Artikel Hukumonline menyoroti bahwa penerbitan surat peringatan terhadap pekerja alih daya bukan sekadar urusan administrasi. Tindakan tersebut dapat memengaruhi disiplin kerja dan keberlanjutan hubungan kerja sehingga perlu mempertimbangkan kedudukan perusahaan alih daya sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja.
Pemutusan hubungan kerja juga memerlukan perhatian khusus. Perusahaan pengguna tidak dapat serta-merta bertindak seolah-olah memiliki hubungan kerja langsung dengan pekerja outsourcing hanya karena pekerja tersebut menjalankan tugas di lingkungan perusahaan pengguna.
Penilaian terhadap hubungan hukum para pihak perlu mempertimbangkan pelaksanaan hubungan kerja, kewenangan yang benar-benar dijalankan, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Nama atau bentuk kontrak saja tidak cukup untuk menggambarkan keseluruhan praktik yang berlangsung.
Permenaker 7 Tahun 2026 mengatur penyediaan jasa pekerja atau buruh dalam enam kelompok pekerjaan, yakni layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja atau buruh, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang tertentu di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenagalistrikan.
Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Artikel itu juga mencatat adanya keberatan dari sejumlah serikat pekerja ketika peraturan diterbitkan, terutama terkait kemungkinan penggunaan outsourcing untuk pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pokok perusahaan. Keberatan tersebut merupakan pandangan serikat pekerja dan perlu dibedakan dari ketentuan regulasi yang berlaku.
Aspek administratif juga menjadi bagian dari kewajiban perusahaan. Permenaker 7 Tahun 2026 mewajibkan perjanjian alih daya dibuat secara tertulis dan mengatur kewajiban pencatatan oleh perusahaan alih daya kepada dinas ketenagakerjaan paling lambat tiga hari kerja setelah perjanjian ditandatangani.
Perjanjian tersebut perlu mengatur lebih dari nilai pekerjaan dan jumlah pekerja. Pembagian kewenangan, mekanisme pemberian instruksi, pengawasan, pemenuhan hak pekerja, penanganan pelanggaran disiplin, penggantian pekerja, dan penyelesaian perselisihan perlu dijelaskan agar tanggung jawab setiap pihak dapat ditentukan.
Peraturan itu juga memberikan masa penyesuaian bagi perjanjian alih daya yang telah ada. Berdasarkan ketentuan peralihan yang dijelaskan dalam artikel Hukumonline, perjanjian lama harus disesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat dua tahun sejak peraturan diundangkan.
Masa penyesuaian tersebut mencakup kebutuhan untuk memeriksa dokumen kontrak dan pelaksanaan hubungan kerja sehari-hari. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kewenangan yang dijalankan perusahaan pengguna dan perusahaan alih daya sesuai dengan pembagian tanggung jawab dalam perjanjian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow